{"id":152930,"date":"2025-11-21T22:10:18","date_gmt":"2025-11-21T15:10:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=152930"},"modified":"2025-11-21T22:10:18","modified_gmt":"2025-11-21T15:10:18","slug":"pemkab-aceh-besar-desak-pencabutan-status-hutan-lindung-lampuuk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/11\/21\/pemkab-aceh-besar-desak-pencabutan-status-hutan-lindung-lampuuk\/","title":{"rendered":"Pemkab Aceh Besar Desak Pencabutan Status Hutan Lindung Lampuuk"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar meminta penyelesaian komprehensif terkait status lahan masyarakat Lampuuk yang selama ini diklaim sebagai kawasan hutan lindung.<\/p>\n

Permintaan itu disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar, Farhan AP, dalam Rapat Kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD-RI bersama Pemerintah Aceh yang digelar di Aula Lantai III Kantor Gubernur Aceh, Jum’at (21\/11\/2025).<\/p>\n

Rapat yang dipimpin Ketua BAP DPD-RI, Ahmad Syauqi Soeratno, turut dihadiri Anggota DPD-RI Darwati Agani, Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, tokoh masyarakat serta perwakilan warga Lampuuk.<\/p>\n

Dalam penyampaiannya, Farhan menegaskan Pemkab Aceh Besar mendukung penuh penyelesaian persoalan lahan yang telah puluhan tahun dikeluhkan masyarakat Lampuuk.<\/p>\n

\u201cKami memahami tuntutan masyarakat Lampuuk, karena kawasan tersebut merupakan lahan yang telah turun-temurun dikelola untuk perkebunan sejak puluhan tahun lalu. Karena itu, kita berharap ada mekanisme yang adil, terukur, dan berpihak pada masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Farhan menekankan pentingnya mengedepankan asas keadilan dalam menata ulang kebijakan ruang di wilayah tersebut, terutama karena kondisi sosial di lapangan berbeda dengan penetapan administrasi kawasan.<\/p>\n

\u201cJangan sampai masyarakat yang telah hidup di sana bertahun-tahun justru dirugikan oleh regulasi tata ruang. Pemerintah daerah siap mendampingi dan memfasilitasi proses pengusulan perubahan status kawasan apabila memenuhi ketentuan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Tokoh masyarakat Lampuuk, H. Muntaran Abdullah, yang juga Imuem Mukim Lampuuk, menyampaikan harapan agar status hutan lindung di wilayah tersebut segera dicabut.<\/p>\n

Ia menilai ketidakpastian status lahan telah menimbulkan kecemasan berkepanjangan bagi warga.<\/p>\n

\u201cKami hanya ingin kepastian. Kami tinggal di sana bukan merusak hutan, tetapi membangun kehidupan. Kami berharap negara hadir dan melindungi rakyatnya,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Menurutnya, masyarakat telah mengelola lahan di kawasan itu untuk perkebunan dan kebutuhan hidup jauh sebelum adanya penetapan kawasan hutan lindung.<\/p>\n

DPD-RI: Akan Dikaji Secara Objektif<\/p>\n

Ketua BAP DPD-RI, Ahmad Syauqi, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat serta mengkaji berbagai data dan dokumen pendukung sebelum memberikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.<\/p>\n

\u201cKami sudah mendengar langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah. Ini akan kami kaji secara objektif agar keputusan yang nantinya diambil benar-benar memberikan solusi,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia menegaskan BAP DPD-RI berkomitmen memastikan setiap rekomendasi yang keluar berpihak pada kepentingan publik dan penyelesaian persoalan berjalan transparan.<\/p>\n

Sebagai penutup pertemuan, dilakukan penyerahan cendera mata antara Ketua BAP DPD-RI Ahmad Syauqi Soeratno dan Asisten I Sekda Aceh, Drs Syakir MSi, sebagai simbol dukungan bersama dalam menyelesaikan persoalan publik secara transparan, kolaboratif dan berkeadilan.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ia menegaskan BAP DPD-RI berkomitmen memastikan setiap rekomendasi yang keluar berpihak pada kepentingan publik dan penyelesaian persoalan berjalan transparan.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":152931,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-152930","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/11\/WhatsApp-Image-2025-11-21-at-215723.jpeg?fit=1280%2C851&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/152930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=152930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/152930\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/152931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=152930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=152930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=152930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}