{"id":154878,"date":"2025-12-10T21:53:58","date_gmt":"2025-12-10T14:53:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=154878"},"modified":"2025-12-12T11:40:21","modified_gmt":"2025-12-12T04:40:21","slug":"masyarakat-sipil-somasi-presiden-prabowo-yang-tak-kunjung-tetapkan-bencana-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/12\/10\/masyarakat-sipil-somasi-presiden-prabowo-yang-tak-kunjung-tetapkan-bencana-nasional\/","title":{"rendered":"Masyarakat Sipil Somasi Presiden Prabowo yang Tak Kunjung Tetapkan Bencana Nasional"},"content":{"rendered":"Jakarta, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Lebih 100 organisasi masyarakat sipil secara tegas melayangkan somasi dan mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional atas banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.<\/span>\n\nDesakan ini muncul akibat situasi kemanusiaan yang terus memburuk serta lambannya penanganan pemerintah pusat.<\/span>\n\nDalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu, 10 Desember 2025, koalisi masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap bencana ekologis yang telah menimbulkan kerugian besar, baik dari aspek kemanusiaan, lingkungan, maupun sosial ekonomi.<\/span>\n\n974 Meninggal, 298 Hilang: Korban Terus Bertambah<\/span><\/strong>\n\nHingga 8 Desember 2025, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 974 orang meninggal dunia dan 298 orang masih hilang.<\/span>\n\nAngka tersebut diperkirakan terus bertambah mengingat banyak wilayah masih sulit dijangkau dan proses evakuasi terhambat.<\/span>\n\nPuluhan ribu warga juga terpaksa mengungsi. Kondisi kelompok rentan \u2013 termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas \u2013 dinilai sangat mengkhawatirkan akibat minimnya layanan kesehatan, kurangnya akses air bersih, sanitasi layak, serta kebutuhan dasar seperti pembalut dan layanan kesehatan reproduksi.<\/span>\n\n\u201cSetiap jam keterlambatan adalah bentuk kelalaian negara terhadap keselamatan warganya,\u201d tegas koalisi tersebut.<\/span>\n\nInfrastruktur Lumpuh, Banyak Daerah Terisolasi<\/span><\/strong>\n\nKerusakan infrastruktur terjadi secara masif. Banyak akses jalan terputus, jembatan roboh, dan jaringan komunikasi lumpuh, mengakibatkan wilayah-wilayah terdampak terisolasi dan tidak mendapatkan suplai logistik yang memadai.<\/span>\n\nKondisi ini mempertegas perlunya intervensi cepat pemerintah pusat, karena pemerintah daerah dinilai tidak memiliki kapasitas memadai untuk menangani bencana dengan skala sebesar ini.<\/span>\n\nSelain korban jiwa, kerugian sosial-ekonomi mencakup ribuan rumah rusak, sentra ekonomi lumpuh, pertanian hancur, dan aktivitas masyarakat terhenti total. Banyak warga kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan bantuan untuk kebutuhan dasar.<\/span>\n\nKoalisi menilai, pemulihan dalam skala besar mustahil ditangani pemerintah daerah sendiri, sehingga penetapan bencana nasional diperlukan agar anggaran dan sumber daya nasional dapat dikerahkan secara penuh.<\/span>\n\nDalam pernyataannya, masyarakat sipil menegaskan bahwa kerusakan ekologis tidak berdiri sendiri. Mereka menyoroti bahwa eksploitasi lingkungan oleh perusahaan swasta, termasuk kegiatan yang tidak sesuai dengan izin hingga aktivitas ilegal, menjadi faktor penting yang memperparah dampak bencana.<\/span>\n\nKarena itu, mereka menilai tanggung jawab tidak hanya berada di tangan negara, tetapi juga pelaku usaha.<\/span>\n\n\u201cDimensinya bukan sekadar gugatan perdata, melainkan pertanggungjawaban pidana karena sudah termasuk kategori Kejahatan Ekosida,\u201d tulis pernyataan tersebut.<\/span>\n\nPenetapan Bencana Nasional Buka Jalan Investigasi Menyeluruh<\/span><\/strong>\n\nKoalisi menekankan penetapan status bencana nasional akan memungkinkan investigasi lintas wilayah untuk mengungkap penyebab struktural bencana, termasuk kelalaian tata kelola, pelanggaran izin dan potensi konflik kepentingan.<\/span>\n\nMereka juga menyinggung perlunya audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan kerusakan lingkungan, termasuk menelusuri kepemilikan, penerima manfaat, hingga kemungkinan keterkaitan dengan pendanaan politik di pemilu maupun hubungan dengan pejabat pemerintah.<\/span>\n\nTuntutan dari Lebih dari 100 Organisasi<\/span><\/strong>\n\nPernyataan ini ditandatangani oleh lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia. Di antaranya: WALHI dari berbagai provinsi, YLBHI dan jaringan LBH se-Indonesia, Greenpeace Indonesia, KontraS, JATAM, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,, Auriga Nusantara, Jaringan Pantau Gambut serta puluhan organisasi masyarakat sipil lainnya.<\/span>\n\nDi akhir pernyataan, organisasi-organisasi ini menegaskan bahwa situasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah memenuhi seluruh indikator bencana nasional, baik dari aspek korban, kerusakan infrastruktur, dampak ekonomi, maupun cakupan wilayah.<\/span>\n\n\u201cMaka kami mendesak Presiden segera mengambil keputusan demi kemanusiaan, keselamatan, dan masa depan masyarakat terdampak.\u201d<\/span>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kerusakan infrastruktur terjadi secara masif. Banyak akses jalan terputus, jembatan roboh, dan jaringan komunikasi lumpuh, mengakibatkan wilayah-wilayah terdampak terisolasi dan tidak mendapatkan suplai logistik yang memadai.<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":154880,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-154878","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/12\/Benjar-Banjir-Sumatra-rfi5to7758pum4984qotqnk7ffcxwnc53ri74rfzpk-1.png?fit=400%2C200&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/154878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=154878"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/154878\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/154880"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=154878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=154878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=154878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}