{"id":154897,"date":"2025-12-10T23:54:11","date_gmt":"2025-12-10T16:54:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=154897"},"modified":"2025-12-12T11:37:59","modified_gmt":"2025-12-12T04:37:59","slug":"bencana-baru-di-bireuen-relawan-kemanusiaan-dipalak-rp14-juta-untuk-seberangi-bantuan-banjir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/12\/10\/bencana-baru-di-bireuen-relawan-kemanusiaan-dipalak-rp14-juta-untuk-seberangi-bantuan-banjir\/","title":{"rendered":"Bencana Baru di Bireuen: Relawan Kemanusiaan Dipalak Rp1,4 Juta untuk Seberangi Bantuan Banjir"},"content":{"rendered":"Bireuen, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Di tengah kepanikan warga dan rumah-rumah yang hanyut diterjang banjir, muncul persoalan lain yang tak kalah kelam di Kabupaten Bireuen.<\/span>\n\nRelawan kemanusiaan yang datang membawa bantuan justru dipaksa membayar biaya selangit untuk menyeberangkan bantuan logistik menggunakan boat.<\/span>\n\nDi lokasi jembatan putus kawasan Kutablang, Bireuen, pungutan untuk sekali penyeberangan itu disebut mencapai Rp1,4 juta hanya untuk jarak sekitar 150 meter.<\/span>\n\nPara relawan kemanusiaan menyebut tarif tersebut dipaksakan, bahkan dibebankan dalam kondisi darurat ketika bantuan sangat dibutuhkan korban banjir.<\/span>\n\nRelawan yang turun ke lokasi menceritakan bahwa mereka dilarang mengangkut logistik sendiri dan diwajibkan membayar biaya harlan dan ongkos boat yang dinilai tidak masuk akal.\u00a0<\/span>\n\nTotal pungutan itu membuat bantuan kemanusiaan seolah berubah menjadi \u201ckomoditas yang wajib membayar upeti\u201d.<\/span>\n\nSalah seorang relawan mengaku sangat terpukul dengan perlakuan tersebut.<\/span>\n\n\u201cIni benar-benar mencekik. Kami datang membawa bantuan, bukan membawa anggaran untuk diperas. Pungutan liar seperti ini tidak masuk akal,\u201d ujarnya, Rabu (10\/12).<\/span>\n\nTemuan ini memantik respons keras. Salah satunya Pemerhati Kebijakan Publik Aceh, Drs M. Isa Alima, yang menyebut praktik tersebut sebagai pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan.<\/span>\n\n\u201cPerilaku seperti ini adalah bencana baru. <\/span>Air menenggelamkan rumah, tetapi keserakahan menenggelamkan nurani. Mengambil kesempatan dalam kesempitan adalah tindakan yang dikutuk akal sehat, moral dan agama,\u201d tegasnya.<\/span>\n\nNada serupa juga disampaikan Ketua PBN Aceh, yang menilai pungutan tersebut sudah masuk kategori pemerasan.<\/span>\n\n\u201cSaat relawan membawa harapan, mereka dijerat pungutan liar. Ini bukan bantuan jasa, ini pemerasan. Luka seperti ini harus dihentikan,\u201d katanya.<\/span>\n\nPublik mendesak agar seluruh pemangku otoritas \u2014 mulai dari Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, hingga para ulama \u2014 mengambil tindakan nyata.<\/span>\n\n\u201cAPH, Pemda dan ulama harus bersuara dan bertindak. Tinjau dari aspek sosial, hukum, adat, dan syariat. Tegur pelaku dan tindak sesuai aturan. Jangan biarkan mereka berlindung di balik alasan situasi darurat,\u201d ujar Isa Alima.<\/span>\n\nAceh saat ini sedang berduka. Banjir menutup jalan-jalan dan memutus akses warga, namun yang mengalir lebih deras adalah rasa kecewa terhadap oknum yang memanfaatkan musibah sebagai kesempatan mencari keuntungan pribadi.<\/span>\n\nKini publik menunggu langkah nyata: Apakah hukum akan hadir?<\/span>\nApakah pemerintah akan berdiri tegak membela rakyat? Apakah para ulama akan memagari moral yang mulai retak?<\/span>\n\nKarena ketika keserakahan tumbuh di atas musibah, itu bukan sekadar pelanggaran \u2014 itu adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan.<\/span>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Temuan ini memantik respons keras. Salah satunya Pemerhati Kebijakan Publik Aceh, Drs M. Isa Alima, yang menyebut praktik tersebut sebagai pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan.<\/p>\n","protected":false},"author":400000,"featured_media":154898,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[229],"tags":[],"class_list":["post-154897","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-surat-warga"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/12\/Screenshot_20251210_234531_TikTok.jpg?fit=1080%2C975&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/154897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400000"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=154897"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/154897\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/154898"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=154897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=154897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=154897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}