{"id":155065,"date":"2025-12-12T22:06:30","date_gmt":"2025-12-12T15:06:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=155065"},"modified":"2025-12-12T23:45:13","modified_gmt":"2025-12-12T16:45:13","slug":"pejabat-negara-asbun-rusak-penanganan-bencana-di-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/12\/12\/pejabat-negara-asbun-rusak-penanganan-bencana-di-aceh\/","title":{"rendered":"Pejabat Negara Asbun Rusak Penanganan Bencana di Aceh"},"content":{"rendered":"Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Komunikasi publik yang tidak akurat dan terkesan \u201casal bunyi\u201d (asbun) oleh sejumlah pejabat negara kembali menjadi sorotan dalam penanganan bencana hidrometeorologi 2025 di Aceh.\n\nDi tengah masyarakat yang masih berjuang keluar dari masa kritis, pernyataan yang tidak tepat disebut dapat memperparah kerentanan psikologis dan sosial warga terdampak.\n\nKritik keras ini disampaikan oleh Dr Fairus M Nur Ibrahim MA, Dosen Ilmu Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Jum’at (12\/12).\n\nJanji Listrik Pulih 100 Persen yang Tak Terpenuhi\n\nFairus menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang menjanjikan bahwa aliran listrik di Aceh akan pulih sepenuhnya pada Ahad malam, 7 Desember 2025.\n\n\u201cBagi masyarakat yang hidup dalam gelap sejak bencana, pernyataan itu menjadi pegangan penting. Namun saat realita tidak sesuai, kepercayaan masyarakat langsung runtuh,\u201d ujar Fairus.\n\nHingga waktu yang dijanjikan, pemadaman masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk beberapa kawasan di Banda Aceh. Kondisi ini membuat warga merasa menjadi \u201ckorban ganda\u201d: korban banjir dan korban informasi.\n\nPernyataan BNPB Dinilai Remehkan Situasi Korban\n\nFairus juga mengkritik pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers 29 November 2025, yang menyebut bahwa situasi banjir Aceh \u201clebih mencekam di media sosial dibanding kondisi lapangan\u201d.\n\nMenurutnya, pernyataan itu sangat berbahaya karena disampaikan sebelum verifikasi langsung di titik-titik terdampak.\n\n\u201cDalam fase awal bencana, setiap informasi menentukan cepat lambatnya respons. Ketika pejabat meremehkan penderitaan masyarakat yang masih terisolasi, itu bukan hanya tidak sensitif, tetapi mencederai empati publik,\u201d tegasnya.\n\nFairus menilai komentar tersebut berpotensi memunculkan anggapan bahwa keluhan masyarakat dianggap berlebihan atau dilebih-lebihkan.\n\nKontroversi Ucapan Bupati Aceh Tenggara Soal Presiden Seumur Hidup\n\nTidak hanya pemerintah pusat, Fairus juga menyoroti komunikasi pejabat daerah. Ia menyebut pernyataan Bupati Aceh Tenggara, M Salim Fakhry, sebagai contoh komunikasi yang keliru dalam situasi krisis.\n\nSaat menyambut Presiden Prabowo Subianto di Posko Pengungsian Desa Bambel Baru pada Senin (1\/12), Bupati menyatakan harapan agar Prabowo dapat menjadi \u201cpresiden seumur hidup\u201d.\n\n\u201cIni jelas tidak relevan dan tidak sensitif terhadap situasi darurat. Fokusnya seharusnya pada keselamatan warga, kerusakan, dan kebutuhan mendesak, bukan pujian politik,\u201d ujar Fairus.\n\nMenurutnya, ucapan tersebut tidak hanya melenceng dari konteks, tetapi juga berlebihan karena bertentangan dengan prinsip konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden.\n\n\u201cPada saat masyarakat kehilangan rumah, pakaian, bahkan akses pangan, pernyataan seperti itu terasa tidak menghargai penderitaan publik,\u201d tambahnya.\n\nBahaya “Bencana Kepercayaan” di Tengah Krisis\n\nFairus\u2014yang pernah terlibat dalam rehabilitasi Aceh pascatsunami bersama Aceh Recovery Forum (ARF)\u2014menegaskan bahwa komunikasi kebencanaan memiliki karakter berbeda dari komunikasi politik.\n\n\u201cDalam politik, janji bisa ditunda. Dalam bencana, janji adalah soal nyawa,\u201d katanya.\n\nPernyataan yang tidak akurat, tidak sinkron, atau tidak berempati dapat memicu: informational noise, kebingungan publik, keletihan informasi (information fatigue) \u2014 kondisi ketika masyarakat tidak lagi percaya pada informasi resmi.\n\nJika dibiarkan, ia menilai dapat muncul bencana kepercayaan, yang dampaknya bisa lebih panjang daripada bencana alam itu sendiri.\n\nTiga Prinsip Komunikasi Publik Saat Bencana\n\nUntuk mencegah kesalahan yang sama, Fairus menegaskan bahwa pejabat publik harus memegang tiga prinsip utama:\n\n1. Akurasi\n\nPernyataan wajib berbasis data valid dan diverifikasi. Janji pemulihan listrik 100 persen tanpa konfirmasi teknis adalah contoh pelanggaran akurasi.\n\n2. Konsistensi\n\nSeluruh pejabat harus menyampaikan narasi yang sama agar publik tidak bingung.\n\n3. Empati\n\nNada bicara, pilihan kata, dan sensitivitas sangat penting. Mengatakan banjir \u201clebih mencekam di media sosial\u201d adalah contoh kegagalan empati.\n\nMasyarakat Butuh Transparansi, Bukan Janji\n\nMenurut Fairus, masyarakat Aceh memahami bahwa bencana berskala besar tidak bisa ditangani secara sempurna.\n\nYang mereka butuhkan bukanlah janji manis, melainkan kejelasan langkah, batas kemampuan, dan keterbukaan informasi.\n\n\u201cPejabat tidak perlu mengobral janji. Publik hanya meminta kejujuran dan transparansi,\u201d tegasnya.\n\nIa mengakhiri pernyataannya dengan nada keras: \u201cDi hadapan publik, pejabat yang asbun bukan hanya memalukan, tetapi membahayakan.\u201d\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fairus juga mengkritik pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers 29 November 2025, yang menyebut bahwa situasi banjir Aceh \u201clebih mencekam di media sosial dibanding kondisi lapangan\u201d.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":155066,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-155065","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/12\/Dr-Fairus-M-Nur-Ibrahim-MA-e1765557895503.jpg?fit=1000%2C677&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/155065","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=155065"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/155065\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/155066"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=155065"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=155065"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=155065"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}