{"id":155750,"date":"2025-12-22T08:55:15","date_gmt":"2025-12-22T01:55:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=155750"},"modified":"2025-12-22T08:55:15","modified_gmt":"2025-12-22T01:55:15","slug":"penanganan-banjir-aceh-sumatera-tanpa-komando-nasional-koordinasi-lemah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/12\/22\/penanganan-banjir-aceh-sumatera-tanpa-komando-nasional-koordinasi-lemah\/","title":{"rendered":"Penanganan Banjir Aceh-Sumatera Tanpa Komando Nasional, Koordinasi Lemah"},"content":{"rendered":"Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menuai sorotan.\u00a0<\/span>\n\nMeski pemerintah pusat menyatakan penanganan telah dilakukan dengan skala nasional sejak hari pertama, absennya penetapan status bencana nasional dinilai berdampak pada lemahnya komando dan koordinasi di lapangan.<\/span>\n\nSekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional di tiga provinsi terdampak.<\/span>\n\n\u201cSejak hari pertama, tanggal 26 November, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional, langsung mobilisasi nasional,\u201d ujar Teddy, dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, Jum’at (19\/12).<\/span>\n\nMenurut Teddy, lebih dari 50 ribu personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan telah dikerahkan. Ia juga menepis anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, dukungan anggaran pusat tidak dapat disalurkan.<\/span>\n\n\u201cBapak Presiden sudah menyampaikan dari awal, penanganan ini menggunakan dana pusat. Sekitar Rp60 triliun sudah dikeluarkan secara bertahap untuk rumah sementara, hunian tetap, hingga fasilitas umum,\u201d jelasnya.<\/span>\n\nNamun di sisi lain, sejumlah relawan dan pemerhati kebencanaan menilai penanganan di lapangan masih terkendala koordinasi dan belum bergerak cepat karena tidak adanya satu komando nasional.<\/span>\n\nRelawan kemanusiaan Ira Hadiati, yang berpengalaman dalam penanganan banjir Sumatera 2025 dan tsunami Aceh 2004, menilai perbedaan paling mendasar terletak pada sistem komando.<\/span>\n\n\u201cKalau bencana nasional, komandonya jelas di RI 1. Semua mengikuti satu instruksi Presiden. Sekarang ini lebih kepada perintah, bukan komando. Itu bedanya,\u201d ujar Ira kepada BBC News Indonesia, Jumat (19\/12).<\/span>\n\nMenurutnya, tanpa satu komando, setiap kementerian harus berkoordinasi ulang sehingga memperlambat eksekusi di lapangan, meski bantuan sebenarnya tersedia.<\/span>\n\nKondisi ini juga berdampak pada perbaikan infrastruktur vital. Ira mencontohkan Jembatan Awe Geutah di Bireuen yang baru dapat dilalui setelah waktu cukup lama, sementara jembatan utama Kutablang hingga kini masih terputus.<\/span>\n\n\u201cWaktu tsunami dulu, karena satu komando, jalur-jalur krusial cepat dibangun. Bantuan internasional juga masuk dan mempercepat pemulihan,\u201d katanya.<\/span>\n\nPandangan serupa disampaikan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh, Hasan Dibangka. Ia menegaskan perlunya penanganan bencana Aceh dilakukan secara nasional, meskipun pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.<\/span>\n\n\u201cKami melihat proses penanganan masih lamban karena hambatan administratif dan koordinasi. Energi kementerian harus digerakkan di bawah satu komando Presiden,\u201d ujar Hasan, Rabu (17\/12\/2025).<\/span>\n\nHasan meminta Presiden Prabowo Subianto menunjuk satu kementerian sebagai leading sector yang bertanggung jawab penuh mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait.<\/span>\n\n\u201cKalau status nasional tidak ditetapkan, setidaknya bentuk Satgas nasional langsung di bawah Presiden. Supaya jelas siapa di ujung komandonya,\u201d tegasnya.<\/span>\n\nIa juga menilai bantuan internasional seharusnya tidak ditolak jika bertujuan kemanusiaan.<\/span>\n\n\u201cBantuan dari luar jangan ditolak. Ini bukan soal harga diri, tapi soal kemanusiaan. Aceh sangat mencintai Indonesia,\u201d ujarnya.<\/span>\n\nDalam evaluasi Forum PRB Aceh, persoalan utama saat ini bukan kekurangan logistik, melainkan distribusi. Hasan mengungkapkan masih banyak bantuan tertahan di posko akibat keterbatasan transportasi dan kurangnya distribusi serentak hingga ke desa-desa.<\/span>\n\n\u201cLogistik ada, tapi tertahan. Distribusi yang cepat sampai ke kecamatan dan desa itu kunci,\u201d jelasnya.<\/span>\n\nIa pun mengajak para kontraktor, pengusaha, serta pemilik alat berat dan truk di Aceh untuk turut berkontribusi membantu percepatan distribusi bantuan dan mobilisasi di lapangan.<\/span>\n\n\u201cBagi yang punya truk dan alat berat, mari kita bantu. Jangan hanya melihat kekurangan, tapi apa yang bisa kita berikan agar masyarakat segera bangkit,\u201d katanya.<\/span>\n\nHasan Dibangka menegaskan keyakinannya, Presiden Prabowo Subianto mampu mengambil keputusan terbaik bagi Aceh dan Indonesia.<\/span>\n\n\u201cKami optimistis. Soliditas dan kebersamaan adalah kunci pemulihan,\u201d pungkasnya.<\/span>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014 Penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menuai sorotan.\u00a0 Meski pemerintah pusat menyatakan penanganan telah dilakukan dengan skala nasional sejak hari pertama, absennya penetapan status bencana nasional dinilai berdampak pada lemahnya komando dan koordinasi di lapangan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":155751,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-155750","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/12\/Screenshot_20251216_015246_Instagram.jpg?fit=1036%2C775&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/155750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=155750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/155750\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/155751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=155750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=155750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=155750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}