{"id":156104,"date":"2025-12-27T17:47:16","date_gmt":"2025-12-27T10:47:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=156104"},"modified":"2025-12-27T17:49:51","modified_gmt":"2025-12-27T10:49:51","slug":"pemkab-bireuen-percepat-pendataan-rumah-korban-banjir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/12\/27\/pemkab-bireuen-percepat-pendataan-rumah-korban-banjir\/","title":{"rendered":"Pemkab Bireuen Diminta Percepat Pendataan Rumah Korban Banjir"},"content":{"rendered":"

BIREUEN, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun menginstruksikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk segera merampungkan pendataan korban bencana banjir bandang dan longsor secara akurat.<\/span><\/p>\n

Langkah ini diambil guna memastikan bantuan pembangunan rumah bagi warga terdampak dapat segera disalurkan dan tepat sasaran.<\/span><\/p>\n\nInstruksi tersebut disampaikan langsung oleh M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Bupati Bireuen, Mukhlis Takebaya di Meuligoe Bupati Bireuen, Jum’at malam, 26 Desember 2025.<\/span>\n\nSekda Aceh, M. Nasir turut didampingi oleh Asisten I bidang Pemerintah, Drs Syakir serta unsur Forkupimda Bireuen.<\/span>\n\nDalam rapat ini, turut dihadiri 8 camat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen.<\/span>\n\nDalam arahannya, Sekda menekankan sinkronisasi data antara Pemkab Bireuen, Pemerintah Provinsi Aceh, dan kementerian terkait adalah hal yang krusial. Pendataan harus mencakup detail kerusakan rumah, mulai dari kategori rusak ringan, rusak berat, hingga rumah yang hilang terseret banjir dan longsor.<\/span>\n\n“Kita butuh data sinkron. Jangan sampai ada perbedaan angka antara daerah dan pusat. Ini penting agar jumlah penerima bantuan tepat sasaran dan proses birokrasi di kementerian menjadi lebih cepat,” tegas M. Nasir.<\/span>\n\nSekda menyampaikan, BNPB awalnya menetapkan pagu sebesar Rp60 juta untuk bantuan rumah layak huni kategori rusak berat bagi korban bencana hidrometeorologi.<\/span>\n\nKemudian, Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat agar nilai bantuannya ditingkat lagi menjadi Rp98 juta per unit.<\/span>\n\nSebab, besaran bantuan yang ada saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh.<\/span>\n\n\u201cNilai pagu sebesar Rp98 juta merujuk pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh. Karena itu, Pemerintah Aceh meminta Pemkab Bireuen memastikan lahan pembangunan sudah dalam kondisi clean and clear,\u201d jelas M. Nasir.<\/span>\n\nMerespons hal tersebut, Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya menyatakan kesiapannya. Meski data awal sudah dikantongi, ia mengakui perlunya verifikasi faktual pascabencana banjir dan tanah longsor yang baru saja melanda. Oleh sebab itu, Bupati Mukhlis telah menginstruksikan instansi terkait untuk bergerak cepat ke lapangan guna memvalidasi data pengungsi yang saat ini dilaporkan sudah mulai berkurang di posko-posko pengungsian.<\/span>\n\n“Data sudah kita siapkan jauh-jauh hari, namun pascabencana ini perlu pendataan ulang. Fokus kita bukan hanya menghitung jumlah rumah, tetapi disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK),” pungkas Mukhlis.<\/span>\n\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BIREUEN, Infoaceh.net \u2013 Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun menginstruksikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk segera merampungkan pendataan korban bencana banjir bandang dan longsor secara akurat. Langkah ini diambil guna memastikan bantuan pembangunan rumah bagi warga terdampak dapat segera disalurkan dan tepat sasaran. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":156105,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-156104","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/12\/IMG-20251227-WA0152-scaled.jpg?fit=2560%2C1707&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/156104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=156104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/156104\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/156105"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=156104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=156104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=156104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}