{"id":156928,"date":"2026-01-08T09:46:34","date_gmt":"2026-01-08T02:46:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=156928"},"modified":"2026-01-08T09:46:34","modified_gmt":"2026-01-08T02:46:34","slug":"dprk-aceh-singkil-harapkan-penanganan-rehab-rekon-pascabencana-dapat-disetarakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/01\/08\/dprk-aceh-singkil-harapkan-penanganan-rehab-rekon-pascabencana-dapat-disetarakan\/","title":{"rendered":"DPRK Aceh Singkil Harapkan Penanganan Rehab-Rekon Pascabencana Dapat Disetarakan \u00a0"},"content":{"rendered":"Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, H. Amaliun, berharap penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di daerahnya dapat disetarakan dengan kabupaten lain di Aceh, khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) serta pemulihan ekonomi masyarakat, meskipun dampak bencana di Aceh Singkil tidak separah daerah lain.<\/span>\n\n\u201cPenanganan pascabanjir kiranya dapat disetarakan dalam pelaksanaan rehab-rekon dan pemulihan ekonomi masyarakat, walaupun Aceh Singkil tidak terdampak separah daerah lainnya,\u201d ujar H. Amaliun.<\/span>\n\nPernyataan tersebut disampaikan saat bersilaturahmi sekaligus ngopi bareng dengan Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, Drs. M. Isa Alima, Rabu (7\/1).<\/span>\n\nPertemuan yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh diskusi konstruktif itu membahas sejumlah isu strategis terkait penanganan pascabencana dan arah pembangunan Aceh Singkil ke depan.<\/span>\n\nDalam diskusi tersebut, Amaliun menekankan bahwa kesetaraan penanganan pascabencana penting agar masyarakat Aceh Singkil tidak tertinggal dalam proses pemulihan, baik dari sisi infrastruktur, sosial, maupun ekonomi.<\/span>\n\nMenurutnya, pemulihan yang cepat dan terukur akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<\/span>\n\nLebih lanjut, H. Amaliun juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menyebutkan bahwa pulau yang sebelumnya sempat diperdebatkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan kini telah sah kembali menjadi bagian dari Aceh, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari.<\/span>\n\n\u201cPulau tersebut perlu diberdayakan menjadi kawasan wisata bahari yang mampu menyerap tenaga kerja serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir,\u201d tambahnya.<\/span>\n\nSementara Isa Alima menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Ketua DPRK Aceh Singkil tersebut.<\/span>\n\nMenurutnya, langkah itu merupakan upaya yang strategis dan visioner dalam mendorong pembangunan daerah berbasis potensi lokal, sekaligus menjawab kebutuhan pemulihan ekonomi pascabencana.<\/span>\n\nIsa Alima berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat segera merespons dan merealisasikan gagasan tersebut, mengingat Ketua DPRK merupakan representasi langsung aspirasi masyarakat Aceh Singkil yang jumlahnya mencapai lebih dari 140 ribu jiwa.<\/span>\n\n\u201cKami berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera merespons dan merealisasikan gagasan ini demi kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil,\u201d ujar Isa Alima.<\/span>\n\nPertemuan tersebut diharapkan menjadi awal terbangunnya sinergi yang kuat antara unsur legislatif dan pemerhati kebijakan publik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, percepatan rehab-rekon, serta pemulihan ekonomi masyarakat Aceh Singkil pascabencana.<\/span>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, H. Amaliun, berharap penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di daerahnya dapat disetarakan dengan kabupaten lain di Aceh, khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) serta pemulihan ekonomi masyarakat, meskipun dampak bencana di Aceh Singkil tidak separah daerah lain. \u201cPenanganan pascabanjir kiranya dapat […]<\/p>\n","protected":false},"author":400002,"featured_media":156929,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[92],"tags":[],"class_list":["post-156928","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/01\/IMG-20260107-WA0258.jpg?fit=1344%2C977&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/156928","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400002"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=156928"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/156928\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/156929"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=156928"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=156928"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=156928"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}