{"id":157289,"date":"2026-01-13T23:27:37","date_gmt":"2026-01-13T16:27:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=157289"},"modified":"2026-01-14T08:13:40","modified_gmt":"2026-01-14T01:13:40","slug":"negara-seolah-olah-indonesia-di-ambang-krisis-legitimasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/01\/13\/negara-seolah-olah-indonesia-di-ambang-krisis-legitimasi\/","title":{"rendered":"Negara \u201cSeolah-olah\u201d: Indonesia di Ambang Krisis Legitimasi"},"content":{"rendered":"

Oleh: Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)<\/strong><\/p>\n

Indonesia memasuki tahun 2026 dengan satu ironi besar: negara ini tampak berjalan, tetapi tidak sepenuhnya bergerak maju. Di ruang publik, narasi keberhasilan terus diproduksi, namun di lapangan sosial, rasa keadilan justru kian menipis.<\/p>\n

Indonesia hari ini hidup dalam atmosfer kebijakan \u201cseolah-olah\u201d: seolah-olah kuat, seolah-olah dihormati dunia, seolah-olah menuju masa keemasan.<\/p>\n

Kunjungan kenegaraan, forum internasional, hingga klaim posisi strategis dalam tatanan global multipolar, kerap dikemas sebagai bukti Indonesia disegani.<\/p>\n

Padahal, dalam literatur hubungan internasional, recognition tidak diukur dari seremoni diplomatik, melainkan dari kapasitas negara menjaga legitimasi internal, konsistensi hukum dan kohesi sosial.<\/p>\n

Tanpa itu, negara hanya menjadi aktor simbolik, dimana hadir di panggung global, rapuh di pangkal domestik.<\/p>\n

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah Indonesia benar-benar sedang baik-baik saja atau sekadar terlihat demikian?<\/p>\n

Peringatan Dini yang Diabaikan<\/strong><\/p>\n

Dalam kajian Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad melalui National Integrity Warning Calendar 2026-2030, negara diperingatkan agar tidak terjebak pada ilusi stabilitas.<\/p>\n

Kalender ini menyoroti lima domain krusial: legitimasi hukum, ketahanan ekonomi, kohesi sosial, respons krisis dan bencana, serta perang narasi, termasuk disrupsi kecerdasan buatan.<\/p>\n

Kerangka ini sejalan dengan teori state fragility yang dikemukakan Rotberg dan Fukuyama, yaitu negara tidak runtuh karena satu krisis besar, melainkan karena kegagalan berulang dalam merespons krisis-krisis kecil yang diremehkan.<\/p>\n

Indonesia saat ini berada pada fase berbahaya tersebut, dimana kesalahan struktural dibaca sebagai insiden biasa dan ketidakadilan sistemik dipersempit menjadi problem teknis.<\/p>\n

Alih-alih membongkar sumber ancaman, negara lebih sering memukul gejala. Alih-alih melakukan koreksi kebijakan, elit justru menebalkan narasi pembenaran.<\/p>\n

Negara Hadir, Keadilan Absen<\/strong><\/p>\n

Narasi kebohongan bernegara, yang dikemas dalam bahasa stabilitas dan pembangunan diproduksi secara massif. Secara administratif, negara tetap hadir. Secara moral, ia semakin menjauh dari warga.<\/p>\n

Publik tidak lagi memandang kesalahan penguasa sebagai kekeliruan individual, melainkan sebagai watak kekuasaan.<\/p>\n

Kasus-kasus hukum yang menyentuh rasa keadilan publik, mulai dari kontroversi ijazah, megaproyek infrastruktur, industri ekstraktif, tambang dan sawit ilegal, hingga praktik standar ganda penegakan hukum\u2014ditangani secara seremonial.<\/p>\n

Hukum tampil, tetapi tidak bekerja; penegakan berlangsung, tetapi tanpa rasa keadilan. Dalam istilah kritis, ini adalah fake law enforcement, yakni hukum sebagai pertunjukan, bukan sebagai instrumen keadilan.<\/p>\n

Di titik ini, negara tidak lagi berfungsi sebagai problem solver, melainkan berubah menjadi problem taker, dimana menumpuk persoalan tanpa menyelesaikan akar masalahnya.<\/p>\n

Legitimasi yang Tergerus<\/strong><\/p>\n

Relasi pusat dan daerah kian menunjukkan retakan. Kesalahan prosedur dan komunikasi di tingkat lokal berpotensi menjelma menjadi krisis legitimasi nasional.<\/p>\n

Dalam teori legitimasi Weberian, kekuasaan hanya bertahan selama ia dipercaya. Ketika kepercayaan publik terkikis, yang terjadi bukan pemberontakan seketika, melainkan penarikan ekspektasi secara diam-diam.<\/p>\n

Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar di titik ini. Bukan karena negara telah runtuh, tetapi karena daya ikat kedaulatan mulai melemah.<\/p>\n

Pemulihan legitimasi membutuhkan energi politik yang luar biasa, dan yang terpenting, keberanian untuk memutus toleransi terhadap warisan kekuasaan lama yang korup, inkonstitusional dan anti-rakyat.<\/p>\n

Akumulasi penderitaan publik bukan narasi politis, melainkan realitas sosial. Ia tidak lahir dari rekayasa, tetapi dari pengalaman sehari-hari warga yang merasa hukum tidak berpihak, negara tidak mendengar dan kekuasaan semakin jauh.<\/p>\n

Menuju Negara yang Berlegitimasi<\/strong><\/p>\n

Indonesia Emas tidak akan tegak di atas propaganda, melainkan di atas legitimasi rakyat. Persatuan tidak lahir dari slogan, tetapi dari keadilan yang dirasakan.<\/p>\n

Negara menjadi kuat bukan karena oligarki dilindungi, melainkan karena hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.<\/p>\n

Sejarah menunjukkan, hanya pemimpin dengan naluri negarawan yang mampu membaca tanda-tanda zaman, yaitu dengan cermat terhadap ekspektasi publik, tegas terhadap kroni dan oligarki, serta konsisten menempatkan kepentingan rakyat di atas kompromi kekuasaan.<\/p>\n

Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tetapi kerap kekurangan keberanian moral.<\/p>\n

Jika kebijakan \u201cseolah-olah\u201d terus dipertahankan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra pemerintahan, melainkan fondasi kedaulatan negara itu sendiri.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sejarah menunjukkan, hanya pemimpin dengan naluri negarawan yang mampu membaca tanda-tanda zaman, yaitu dengan cermat terhadap ekspektasi publik, tegas terhadap kroni dan oligarki, serta konsisten menempatkan kepentingan rakyat di atas kompromi kekuasaan.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":157290,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[29],"tags":[56863,33453,22513,56864,20835,56862,56859,56860,23419,56861],"class_list":["post-157289","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","tag-fake-law-enforcement","tag-geopolitik-indonesia","tag-ketahanan-nasional","tag-kritik-pembangunan","tag-legitimasi-kekuasaan","tag-national-integrity-warning-calendar","tag-opini-intelijen","tag-prabowo-subianto-2026","tag-sri-radjasa","tag-state-fragility-indonesia"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/01\/IMG-20260113-WA0252.jpg?fit=1288%2C1088&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/157289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=157289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/157289\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/157290"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=157289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=157289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=157289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}