{"id":157833,"date":"2026-01-21T00:44:51","date_gmt":"2026-01-20T17:44:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=157833"},"modified":"2026-01-21T17:36:35","modified_gmt":"2026-01-21T10:36:35","slug":"ppski-vakum-di-tingkat-nasional-dpw-aceh-desak-munas-dipercepat-selamatkan-organisasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/01\/21\/ppski-vakum-di-tingkat-nasional-dpw-aceh-desak-munas-dipercepat-selamatkan-organisasi\/","title":{"rendered":"PPSKI Vakum di Tingkat Nasional, DPW Aceh Desak Munas Dipercepat Selamatkan Organisasi"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Aceh secara tegas mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPSKI agar segera mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).<\/p>\n

Desakan tersebut disampaikan menyusul stagnasi serius organisasi selama masa kepemimpinan Ketua Umum Nanang Purus Subendro periode 2020\u20132025 yang dinilai membuat PPSKI nyaris kehilangan peran strategisnya.<\/p>\n

Sekretaris DPW PPSKI Aceh, Khairul Abrar IH menyatakan dalam lima tahun terakhir hampir tidak terlihat aktivitas nasional yang mencerminkan fungsi PPSKI sebagai organisasi induk peternak sapi dan kerbau di Indonesia.<\/p>\n

Minimnya agenda nasional, absennya rapat kerja yang melibatkan pengurus wilayah dan daerah, serta lemahnya konsolidasi internal menjadi indikator nyata kemunduran organisasi.<\/p>\n

\u201cSelama periode kepemimpinan ini, PPSKI praktis vakum. Hampir tidak ada kegiatan nasional yang melibatkan pengurus wilayah dan daerah. Ini adalah kondisi darurat organisasi yang tidak boleh terus dibiarkan,\u201d tegas Khairul Abrar IH dalam keterangannya, Rabu (21\/1\/2026) di Banda Aceh.<\/p>\n

Menurut Khairul, PPSKI merupakan organisasi nasional yang telah lama berdiri dan memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kepentingan peternak sapi dan kerbau.<\/p>\n

Namun, tanpa kepemimpinan yang aktif, komunikatif, dan akuntabel, organisasi tersebut terancam kehilangan kepercayaan anggotanya di daerah.<\/p>\n

\u201cDaerah selama ini bergerak sendiri tanpa arah kebijakan nasional yang jelas. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan organisasi, apalagi di tengah tantangan besar sektor peternakan nasional,\u201d ujarnya.<\/p>\n

DPW PPSKI Aceh menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan Munas bukan sekadar wacana, melainkan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD\/ART) PPSKI.<\/p>\n

Munas dinilai sebagai satu-satunya forum sah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan nasional sekaligus memilih ketua umum baru yang mampu menghidupkan kembali roda organisasi.<\/p>\n

\u201cJika Munas tidak segera digelar, sama saja dengan membiarkan PPSKI berjalan tanpa arah dan tanpa kepemimpinan yang kuat. Kami menuntut DPP bertanggung jawab secara organisasi dan moral,\u201d tegas Khairul.<\/p>\n

Sebagai bentuk keseriusan, DPW PPSKI Aceh juga menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Munas PPSKI.<\/p>\n

Aceh, kata Khairul, siap memfasilitasi pelaksanaan Munas yang demokratis, transparan, dan bermartabat.<\/p>\n

\u201cKami siap menjadi tuan rumah Munas PPSKI. Ini bukan soal kepentingan daerah, tetapi kepentingan nasional demi mengembalikan marwah PPSKI sebagai organisasi perjuangan peternak sapi dan kerbau Indonesia,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Editor: Muhammad Saman<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sekretaris DPW PPSKI Aceh, Khairul Abrar IH menyatakan dalam lima tahun terakhir hampir tidak terlihat aktivitas nasional yang mencerminkan fungsi PPSKI sebagai organisasi induk peternak sapi dan kerbau di Indonesia.
\n\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":157834,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-157833","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/01\/IMG-20260121-WA0006.jpg?fit=1296%2C972&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/157833","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=157833"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/157833\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/157834"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=157833"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=157833"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=157833"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}