{"id":159907,"date":"2026-02-14T22:51:27","date_gmt":"2026-02-14T15:51:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=159907"},"modified":"2026-02-15T01:06:20","modified_gmt":"2026-02-14T18:06:20","slug":"apba-2026-hadir-tanpa-empati-pesta-birokrasi-di-atas-derita-rakyat-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/02\/14\/apba-2026-hadir-tanpa-empati-pesta-birokrasi-di-atas-derita-rakyat-aceh\/","title":{"rendered":"APBA 2026 Hadir Tanpa Empati: Pesta Birokrasi di Atas Derita Rakyat Aceh"},"content":{"rendered":"

Oleh: Dr. Chairul Fahmi MA<\/strong><\/p>\n

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 menghadirkan sebuah ironi besar di tengah realitas sosial masyarakat Aceh.<\/p>\n

Saat ribuan warga masih berjuang memulihkan diri dari bencana banjir dan tekanan ekonomi, postur anggaran justru menunjukkan jarak emosional yang lebar antara pemerintah dan rakyatnya.<\/p>\n

Dari total plafon sekitar Rp12 triliun, sekitar Rp8 triliun atau 66 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Angka ini bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan cerminan arah kebijakan publik.<\/p>\n

Ketika mayoritas anggaran terserap untuk membiayai birokrasi, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pemulihan bencana, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi semakin sempit.<\/p>\n

Kondisi ini menempatkan Aceh dalam sebuah paradoks: daerah dengan kapasitas anggaran besar, namun menghadapi persoalan kemiskinan yang persisten.<\/p>\n

Dalam perspektif ekonomi publik, anggaran seharusnya menjadi instrumen transformasi sosial.<\/p>\n

Belanja modal dan investasi publik berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat.<\/p>\n

Namun ketika belanja rutin mendominasi, fungsi strategis anggaran sebagai alat pembangunan melemah.<\/p>\n

Pemerintah daerah berisiko terjebak dalam pola birokrasi yang lebih berorientasi pada pemeliharaan struktur internal ketimbang pelayanan publik.<\/p>\n

Dampaknya nyata: pembangunan infrastruktur berjalan lambat, layanan dasar belum merata, dan program pengentasan kemiskinan kehilangan daya dorong.<\/p>\n

Ironi ini terasa semakin tajam ketika melihat kondisi masyarakat pascabencana banjir bandang dan longsor.<\/p>\n

Di berbagai wilayah pesisir dan pedalaman, warga masih membutuhkan rehabilitasi infrastruktur dan dukungan ekonomi yang serius.<\/p>\n

Sementara itu, pusat pemerintahan di Banda Aceh tetap bergerak dengan rutinitas administratif yang relatif stabil.<\/p>\n

Kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dan prioritas anggaran menunjukkan adanya disorientasi kebijakan. Masalah ini tidak berdiri sendiri.<\/p>\n

Ia berkaitan erat dengan tata kelola politik anggaran. Proses penganggaran yang idealnya berbasis kebutuhan masyarakat (needs-based budgeting) kerap bergeser menjadi arena kompromi kepentingan.<\/p>\n

Praktik dana aspirasi dan negosiasi politik jangka pendek berpotensi mengaburkan tujuan strategis pembangunan jangka panjang.<\/p>\n

Dalam situasi seperti ini, fungsi pengawasan legislatif menjadi sangat penting. Tanpa kontrol yang kuat dan independen, struktur anggaran yang timpang cenderung dipertahankan.<\/p>\n

Akibatnya, efektivitas belanja publik dalam menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat menjadi terbatas.<\/p>\n

Secara konseptual, dominasi belanja pegawai mencerminkan gejala birokrasi yang membesar tanpa diimbangi peningkatan produktivitas pelayanan.<\/p>\n

Anggaran kehilangan sensitivitas sosialnya. Ia tidak lagi sepenuhnya hadir sebagai representasi empati negara terhadap kelompok rentan, melainkan lebih sebagai mekanisme pembiayaan sistem administratif.<\/p>\n

Reformasi fiskal menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah perlu menata ulang prioritas anggaran dengan memperkuat porsi belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat.<\/p>\n

Investasi pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal harus ditempatkan sebagai agenda utama.<\/p>\n

Selain itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran perlu diperluas.<\/p>\n

Keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akademik dapat membantu memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.<\/p>\n

Peran institusi pendidikan seperti UIN Ar-Raniry menjadi penting dalam menyediakan kajian kritis berbasis riset.<\/p>\n

Pada akhirnya, APBA 2026 adalah cermin pilihan moral dan politik para pengambil kebijakan.<\/p>\n

Apakah anggaran akan terus menjadi pesta bagi birokrasi, atau bertransformasi menjadi alat keadilan sosial bagi rakyat?<\/p>\n

Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan Aceh.<\/p>\n

Tanpa keberanian melakukan koreksi struktural, daerah ini berisiko terus terjebak dalam lingkaran paradoks: anggaran besar yang tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n

Empati dalam kebijakan anggaran bukan sekadar nilai etis, melainkan prasyarat utama bagi pembangunan yang berkeadilan.<\/p>\n

*Penulis adalah Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry<\/strong><\/em><\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akademik dapat membantu memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":159908,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[29],"tags":[16970,57514,15611,57513,57512,18047,13095],"class_list":["post-159907","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","tag-berita-aceh-hari-ini","tag-berita-aceh-viral","tag-berita-banda-aceh","tag-harga-emas-banda-aceh","tag-info-aceh-terkini","tag-kabar-aceh-terbaru","tag-wisata-aceh"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/02\/images-2026-02-14T222641468-e1771092370883.jpeg?fit=1000%2C733&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/159907","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=159907"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/159907\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/159908"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=159907"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=159907"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=159907"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}