{"id":161375,"date":"2026-03-02T01:48:06","date_gmt":"2026-03-01T18:48:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=161375"},"modified":"2026-03-02T05:13:12","modified_gmt":"2026-03-01T22:13:12","slug":"pks-turun-ke-simeulue-kawal-infrastruktur-pulau-terluar-hingga-ke-senayan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/03\/02\/pks-turun-ke-simeulue-kawal-infrastruktur-pulau-terluar-hingga-ke-senayan\/","title":{"rendered":"PKS Turun ke Simeulue, Kawal Infrastruktur Pulau Terluar hingga ke Senayan"},"content":{"rendered":"

Simeulue, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh<\/a> menunjukkan komitmen serius terhadap percepatan pembangunan wilayah pulau terluar<\/a> dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue<\/a>.<\/p>\n

Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Umum DPW PKS Aceh Kasibun Daulay bersama Anggota DPR RI Dapil Aceh I Ghufran ZA serta Ketua DPD PKS Simeulue.<\/p>\n

Rombongan disambut langsung oleh Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simeulue di Pendopo Bupati dalam suasana silaturrahim yang hangat dan penuh semangat kolaborasi.<\/p>\n

Agenda ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bagian dari upaya menyerap aspirasi sekaligus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang tergolong pulau terluar Indonesia tersebut.<\/p>\n

Sekum DPW PKS Aceh Kasibun Daulay menegaskan, Simeulue memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan dan terdepan.<\/p>\n

Karena itu, pembangunan di daerah kepulauan tidak boleh tertinggal dibandingkan wilayah daratan utama.<\/p>\n

\u201cSimeulue adalah pulau terluar yang memiliki nilai strategis secara geografis maupun pertahanan. Wilayah seperti ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan nasional, bukan justru tertinggal,\u201d ujarnya, Ahad (1\/3\/2026).<\/p>\n

Dalam pertemuan tersebut, isu infrastruktur menjadi sorotan utama, khususnya kondisi jalan dan jembatan yang menjadi akses vital mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.<\/p>\n

Rombongan PKS juga meninjau sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian serius.<\/p>\n

Menurut Sekum PKS Aceh, persoalan infrastruktur bukan sekadar urusan konektivitas, tetapi menyangkut keselamatan warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.<\/p>\n

\u201cJalan dan jembatan adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Jika akses terhambat, maka aktivitas perdagangan, hasil perikanan, hingga layanan dasar ikut terdampak,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Kehadiran Anggota DPR RI Dapil Aceh I dalam kunjungan tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk mendorong penguatan program pembangunan melalui Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.<\/p>\n

PKS, lanjutnya, akan menggunakan jalur politik di tingkat pusat untuk memastikan kebutuhan infrastruktur Simeulue masuk dalam prioritas pembahasan anggaran dan program pembangunan nasional.<\/p>\n

\u201cKami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja diskusi. PKS memiliki representasi di Senayan dan akan mengawal kebutuhan Simeulue agar mendapat perhatian konkret,\u201d katanya.<\/p>\n

Selain infrastruktur, pertemuan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan legislatif guna memastikan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.<\/p>\n

Di akhir kunjungannya, Sekum DPW PKS Aceh menegaskan bahwa komitmen memperjuangkan daerah terluar bukan sekadar slogan politik, melainkan tanggung jawab konstitusional dan moral.<\/p>\n

\u201cMemperjuangkan wilayah kepulauan seperti Simeulue adalah amanah. PKS akan terus hadir dan mengawal agar Simeulue maju, sejahtera, dan tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PKS Aceh menunjukkan komitmen serius terhadap percepatan pembangunan wilayah pulau terluar dengan kunjungan kerja ke Simeulue.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":161376,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[92],"tags":[1118,12850,57641,792],"class_list":["post-161375","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-infrastruktur","tag-pks-aceh","tag-pulau-terluar","tag-simeulue"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/03\/IMG-20260302-WA0011.webp?fit=1554%2C1110&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/161375","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=161375"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/161375\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/161376"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=161375"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=161375"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=161375"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}