{"id":161654,"date":"2026-03-06T02:20:32","date_gmt":"2026-03-05T19:20:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=161654"},"modified":"2026-03-06T02:20:32","modified_gmt":"2026-03-05T19:20:32","slug":"pemotongan-tpp-pns-pemerintah-aceh-ulah-ketua-dpra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/03\/06\/pemotongan-tpp-pns-pemerintah-aceh-ulah-ketua-dpra\/","title":{"rendered":"Pemotongan TPP PNS Pemerintah Aceh Ulah Ketua DPRA"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Pemotongan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS Pemerintah Aceh yang mencapai Rp100 niliat dalam APBA tahun 2026 menuai sorotan.<\/p>\n

Peneliti Continental Research Center (CRC), Haekal Afifa, menilai kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).<\/p>\n

Menurut Haekal, pemotongan lebih dari Rp100 miliar dari total anggaran TPP ASN Pemerintah Aceh yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun bukanlah keputusan kecil.<\/p>\n

Ia menilai kebijakan itu memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara sekaligus perputaran ekonomi masyarakat Aceh.<\/p>\n

\u201cDalam proses penganggaran, pimpinan lembaga legislatif memiliki peran strategis. Karena itu Ketua DPRA Zulfadli tidak bisa seolah-olah berada di luar keputusan tersebut atau mencari pihak lain untuk disalahkan,\u201d kata Haekal dalam keterangan tertulis, Kamis (5\/3\/2026).<\/p>\n

Ia menegaskan, TPP selama ini menjadi salah satu komponen penting bagi daya beli ASN.<\/p>\n

Ketika anggaran tersebut dipangkas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pegawai pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bergantung pada aktivitas ekonomi yang dipicu oleh belanja para ASN.<\/p>\n

\u201cTPP itu bukan hanya soal kesejahteraan ASN. Uang tersebut beredar di pasar, warung, usaha kecil, hingga sektor jasa. Artinya, setiap rupiah yang diterima ASN turut menggerakkan ekonomi rakyat,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Pendiri Museum Tengku Hasan di Tiro itu juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi Aceh saat ini masih menghadapi tekanan, terutama setelah berbagai bencana yang melanda sejumlah wilayah.<\/p>\n

Dalam situasi seperti itu, menjaga daya beli masyarakat dinilai sangat penting.<\/p>\n

\u201cKetika daya beli melemah, efeknya bisa meluas. Pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga sektor informal ikut merasakan dampaknya,\u201d kata Haekal.<\/p>\n

Selain itu, ia juga menyoroti proses pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRA yang dinilai kurang transparan.<\/p>\n

Haekal menilai publik berhak mengetahui secara jelas alasan pemangkasan TPP serta penggunaan dana yang dialihkan dari pos tersebut.<\/p>\n

\u201cJika lebih dari Rp100 miliar dipotong dari TPP PNS, maka masyarakat berhak tahu dana itu dipindahkan ke program apa dan siapa yang akan menerima manfaatnya,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Haekal menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting agar publik tidak berspekulasi mengenai kebijakan anggaran tersebut.<\/p>\n

\u201cTransparansi adalah kunci. Tanpa penjelasan terbuka, wajar jika masyarakat mempertanyakan arah kebijakan anggaran yang diambil,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia berharap pimpinan DPRA dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada publik agar polemik mengenai pemangkasan TPP tidak terus berkembang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.<\/p>\n

\u201cKeputusan anggaran seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemotongan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS Pemerintah Aceh yang mencapai Rp100 niliat dalam APBA tahun 2026 menuai sorotan.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":161655,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[57362,20,10769,57791],"class_list":["post-161654","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-ketua-dpra","tag-pemerintah-aceh","tag-pemotongan","tag-tpp-pns"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/03\/4a1216e91f6f4295533fc04029b35586.webp?fit=399%2C268&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/161654","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=161654"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/161654\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/161655"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=161654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=161654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=161654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}