{"id":162596,"date":"2026-03-29T18:30:35","date_gmt":"2026-03-29T11:30:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=162596"},"modified":"2026-03-30T20:31:15","modified_gmt":"2026-03-30T13:31:15","slug":"anak-gubernur-jadi-komut-bumd-pt-pge-aroma-nepotisme-menguat-di-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/03\/29\/anak-gubernur-jadi-komut-bumd-pt-pge-aroma-nepotisme-menguat-di-aceh\/","title":{"rendered":"Anak Gubernur Jadi Komut BUMD PT PGE, Aroma Nepotisme Menguat di Aceh"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Penunjukan Sunnyl Iqbal yang merupakan putra Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, sebagai Komisaris Utama (Komut) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pema Global Energi (PGE) menuai sorotan luas dari publik.<\/p>\n

Kebijakan tersebut dinilai memunculkan aroma nepotisme serta memicu perdebatan terkait etika kekuasaan dan tata kelola perusahaan daerah.<\/p>\n

Penunjukan itu dilakukan melalui mekanisme keputusan sirkuler dalam rangka restrukturisasi manajemen perusahaan migas tersebut.<\/p>\n

Namun, langkah tersebut disebut tidak melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara terbuka, sehingga memunculkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas.<\/p>\n

Sejumlah kalangan menilai, meskipun keputusan tersebut berpotensi sah secara administratif, namun dari sisi kepatutan publik dan etika pemerintahan, kebijakan itu sulit diterima.<\/p>\n

Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, menyampaikan kritik keras terhadap langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari aspek legalitas formal.<\/p>\n

\u201cSecara aturan mungkin saja bisa dibenarkan. Tapi dalam perspektif etika publik dan kepantasan, ini jelas menimbulkan masalah. Publik akan melihat adanya konflik kepentingan dan keberpihakan kekuasaan,\u201d ujar Fauzan, Ahad (29\/3\/2026).<\/p>\n

Menurutnya, jabatan Komisaris Utama di sebuah BUMD strategis seperti PGE bukanlah posisi sembarangan. Peran tersebut menuntut kapasitas kepemimpinan, pengalaman profesional, serta pemahaman mendalam terhadap tata kelola perusahaan dan sektor energi.<\/p>\n

Ia juga menyoroti faktor usia dan pengalaman yang dinilai belum memadai untuk menduduki posisi strategis tersebut, jika dibandingkan dengan banyaknya sumber daya manusia Aceh yang memiliki rekam jejak lebih panjang dan kompetensi yang teruji.<\/p>\n

\u201cIni bukan soal personal, tetapi soal prinsip. Aceh tidak kekurangan figur profesional. Banyak putra-putri daerah yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin BUMD secara lebih kredibel,\u201d katanya.<\/p>\n

Fauzan menambahkan, penempatan anggota keluarga dalam jabatan strategis berpotensi menciptakan preseden buruk dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan BUMD di masa mendatang.<\/p>\n

\u201cJika praktik seperti ini dianggap lumrah, maka ke depan akan terbuka ruang bagi pola yang sama. Jabatan publik bisa saja diisi oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, bukan karena kompetensi. Ini berbahaya bagi masa depan tata kelola pemerintahan di Aceh,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, SAPA mengingatkan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan perusahaan daerah. Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran (fairness).<\/p>\n

Menurut Fauzan, BUMD sebagai entitas bisnis yang dikelola oleh pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh dalam penerapan tata kelola yang baik, bukan justru menjadi ruang kompromi kepentingan.<\/p>\n

\u201cBUMD itu aset publik. Harus dikelola secara profesional dan terbuka. Kalau proses pengisian jabatan saja sudah menimbulkan polemik, maka kepercayaan publik bisa tergerus,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Kritik serupa juga berkembang di tengah masyarakat, terutama di kalangan akademisi dan aktivis yang menyoroti pentingnya meritokrasi dalam pengisian jabatan publik.<\/p>\n

Mereka menilai bahwa keputusan tersebut berpotensi mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini didorong untuk menciptakan sistem yang bersih dan berintegritas.<\/p>\n

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai dapat berdampak pada persepsi investor terhadap iklim usaha di Aceh. Transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan pihak luar.<\/p>\n

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Aceh maupun manajemen PT Pema Global Energi terkait alasan penunjukan tersebut serta mekanisme yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.<\/p>\n

SAPA pun mendesak agar pemerintah Aceh memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik, sekaligus meninjau ulang kebijakan tersebut.<\/p>\n

\u201cPemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang transparan. Jika memang ingin menjaga kepercayaan publik, maka keputusan ini perlu dievaluasi. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan keluarga,\u201d kata Fauzan.<\/p>\n

Ia menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga etika dan rasa keadilan masyarakat.<\/p>\n

\u201cKalau kepercayaan publik runtuh, dampaknya akan sangat luas. Bukan hanya pada citra pemerintah, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi daerah,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Penunjukan Sunnyl Iqbal yang merupakan putra Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, sebagai Komisaris Utama (Komut) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pema Global Energi (PGE) menuai sorotan luas dari publik.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":162597,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[1317,12453,58129,55101,58128,58130,43825,3146],"class_list":["post-162596","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-mualem","tag-muzakir-manaf","tag-nepotisme-aceh","tag-pt-pema-global-energi","tag-putra-gubernur-aceh","tag-sapa","tag-sunnyl-iqbal","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/03\/20260329_181317.jpg?fit=1346%2C728&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/162596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=162596"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/162596\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/162597"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=162596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=162596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=162596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}