{"id":163536,"date":"2026-04-13T14:28:49","date_gmt":"2026-04-13T07:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=163536"},"modified":"2026-04-13T14:28:49","modified_gmt":"2026-04-13T07:28:49","slug":"haji-uma-ingatkan-pemerintah-aceh-jangan-usik-jka-itu-kebutuhan-dasar-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/04\/13\/haji-uma-ingatkan-pemerintah-aceh-jangan-usik-jka-itu-kebutuhan-dasar-rakyat\/","title":{"rendered":"Haji Uma Ingatkan Pemerintah Aceh Jangan Usik JKA: Itu Kebutuhan Dasar Rakyat"},"content":{"rendered":"<p><strong>Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak keliru dalam mengambil kebijakan terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang kini tengah menjadi polemik di tengah masyarakat.<\/p>\n<p>Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Senin (13\/4\/2026), Haji Uma menegaskan, JKA merupakan hak dasar masyarakat Aceh yang tidak boleh dikurangi apalagi dicabut secara sepihak akibat persoalan administratif.<\/p>\n<p>Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir dirinya menerima banyak aduan dari warga kurang mampu yang justru tidak lagi terdaftar sebagai peserta JKA.<\/p>\n<p>Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.<\/p>\n<p>\u201cSaya banyak menerima laporan masyarakat kategori tidak mampu, namun tidak lagi terdaftar sebagai peserta JKA. Ini tentu sangat kita sayangkan dan harus ada kebijaksanaan agar masyarakat Aceh memperoleh hak layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar,\u201d ujar Haji Uma.<\/p>\n<p>Menurutnya, penggunaan sistem desil sebagai dasar penentuan penerima JKA perlu ditinjau ulang. Ia mempertanyakan keakuratan proses verifikasi data di lapangan yang dinilai masih berpotensi tidak tepat sasaran.<\/p>\n<p>\u201cIstilah Desil itu menjadi objek dalam penentuan peserta JKA, tapi apakah verifikasinya sudah benar? Jika belum mampu dibenahi dan diperbarui, maka penerapannya tidak bisa dipaksakan karena berpotensi menggerus hak dasar rakyat Aceh,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut telah memicu spekulasi dan keresahan publik.<\/p>\n<p>Bahkan, menurutnya, polemik ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Aceh.<\/p>\n<p>\u201cJKA jangan diusik, itu merupakan kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah harus bijaksana dalam mengambil kebijakan,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p>Dari sisi anggaran, Haji Uma menyebut kebutuhan pembiayaan JKA di Aceh berkisar antara Rp700 hingga Rp800 miliar. Angka tersebut dinilai masih memungkinkan untuk dipenuhi jika pemerintah mampu melakukan efisiensi pada belanja yang tidak prioritas, mengingat dana otonomi khusus (Otsus) Aceh mencapai sekitar Rp3,2 triliun.<\/p>\n<p>Ia juga mendorong Pemerintah Aceh memperkuat pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar tidak terjadi penyalahgunaan.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah harus berani mengevaluasi anggaran yang tidak urgent dan tidak efektif, serta menekan potensi kebocoran,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Di akhir pernyataannya, Haji Uma menegaskan kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pembangunan Aceh dan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n<p>Ia juga mengingatkan bahwa jaminan layanan kesehatan merupakan salah satu capaian penting pasca MoU Helsinki yang harus terus dijaga dan tidak boleh mengalami kemunduran.<\/p>\n<p>\u201cIni bentuk sayang saya kepada pemerintah dan rakyat Aceh. Gubernur harus tegas dan berpihak kepada rakyat, tidak terpengaruh kepentingan apa pun,\u201d pungkasnya.<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/163536?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/apps\/pdf-print\/images\/print.png?ssl=1\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013 Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak keliru dalam mengambil kebijakan terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang kini tengah menjadi polemik di tengah masyarakat. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Senin (13\/4\/2026), Haji Uma menegaskan, JKA merupakan hak dasar masyarakat [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":163537,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[97],"tags":[58492,58495,698,58493,58494,20,3146],"class_list":["post-163536","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kesehatan-gaya-hidup","tag-anggota-dpd-ri-asal-aceh","tag-desil-jka","tag-haji-uma","tag-jaminan-kesehatan-aceh-jka","tag-kebutuhan-dasar-rakyat","tag-pemerintah-aceh","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/04\/images1.jpg?fit=1008%2C660&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/163536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=163536"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/163536\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/163537"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=163536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=163536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=163536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}