{"id":163910,"date":"2026-04-18T18:53:45","date_gmt":"2026-04-18T11:53:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=163910"},"modified":"2026-04-18T18:53:45","modified_gmt":"2026-04-18T11:53:45","slug":"bupati-aceh-barat-protes-pemerintah-aceh-daerah-bencana-tapi-tak-dapat-tkd-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/04\/18\/bupati-aceh-barat-protes-pemerintah-aceh-daerah-bencana-tapi-tak-dapat-tkd-2026\/","title":{"rendered":"Bupati Aceh Barat Protes Pemerintah Aceh: Daerah Bencana Tapi Tak Dapat TKD 2026"},"content":{"rendered":"

Meulaboh, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Pemerintah Aceh yang tidak memasukkan Kabupaten Aceh Barat dalam daftar penerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.<\/p>\n

menyatakan kecewa dan protes. Ia secara terbuka mempertanyakan dasar kebijakan tersebut dan menilai prosesnya tidak transparan.<\/p>\n

Dari total alokasi TKD sebesar Rp824 miliar untuk kabupaten\/kota di Aceh, Aceh Barat menjadi satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan bagian.<\/p>\n

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari pemerintah daerah, yang menilai keputusan tersebut tidak adil dan sulit dipahami.<\/p>\n

Menurut Tarmizi, ketidakjelasan semakin terasa karena tidak adanya penjelasan resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait indikator maupun formula yang digunakan dalam penentuan distribusi anggaran.<\/p>\n

\u201cIni bukan sekadar soal tidak dapat dana, tapi soal bagaimana keputusan itu diambil. Kami tidak pernah mendapat penjelasan yang utuh,\u201d ujar Tarmizi saat berada di Banda Aceh, Jum\u2019at (17\/4\/2026).<\/p>\n

Ia menyebut alasan yang disampaikan pihak provinsi adalah karena Aceh Barat tidak masuk kategori daerah terdampak musibah.<\/p>\n

Akibatnya, daerah tersebut hanya memperoleh tambahan dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar dari total Rp75 miliar dana penyesuaian provinsi.<\/p>\n

Namun demikian, Tarmizi menilai kondisi riil di Aceh Barat\u2014baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan pembangunan\u2014tidak kalah mendesak dibanding daerah lain yang justru mendapatkan alokasi TKD.<\/p>\n

Lebih jauh, ia juga menyinggung batalnya rencana pengalihan dana PORA sebesar Rp80 miliar yang sebelumnya diharapkan bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit regional.<\/p>\n

Rencana tersebut tidak terealisasi dan kemudian dialihkan ke skema TKD, yang pada akhirnya juga tidak dinikmati oleh Aceh Barat.<\/p>\n

Tarmizi mengaku telah menyampaikan pertanyaan langsung kepada TAPA yang dipimpin Sekda Aceh M Nasir Syamaun.<\/p>\n

Namun hingga kini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.<\/p>\n

Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memicu spekulasi di tengah masyarakat, apalagi Aceh Barat disebut kerap tidak mendapatkan porsi yang seimbang dalam berbagai kebijakan anggaran sebelumnya.<\/p>\n

Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin berspekulasi atau mengaitkan persoalan ini dengan motif politik tertentu.<\/p>\n

Ia memilih menjaga stabilitas daerah sambil tetap mendorong adanya keterbukaan dari pemerintah provinsi.<\/p>\n

Tarmizi juga mengingatkan bahwa sebelumnya Gubernur Aceh sempat memberi arahan agar Aceh Barat mendapat perhatian khusus dalam konteks pemerataan pembangunan.<\/p>\n

Namun, realisasi kebijakan di lapangan dinilai tidak sejalan dengan komitmen tersebut.<\/p>\n

Sebagai kepala daerah, ia menegaskan fokusnya adalah memperjuangkan hak masyarakat Aceh Barat untuk mendapatkan akses pembangunan yang setara.<\/p>\n

Ia pun tidak berencana membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, namun tetap mendesak adanya transparansi dan keadilan dalam pengambilan kebijakan fiskal.<\/p>\n

Situasi ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan aparatur daerah di Aceh Barat.<\/p>\n

Banyak pihak menilai ketimpangan distribusi anggaran ini mencerminkan belum optimalnya prinsip keadilan dalam tata kelola keuangan daerah.<\/p>\n

\u201cIni bukan sekadar angka, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang seharusnya adil dan inklusif,\u201d tegas Tarmizi.<\/p>\n

Ia berharap Pemerintah Aceh segera memberikan penjelasan resmi secara terbuka dan membuka ruang dialog, agar setiap kebijakan anggaran dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan secara objektif.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Meulaboh, Infoaceh.net \u2013 Pemerintah Aceh yang tidak memasukkan Kabupaten Aceh Barat dalam daftar penerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. menyatakan kecewa dan protes. Ia secara terbuka mempertanyakan dasar kebijakan tersebut dan menilai prosesnya tidak transparan. Dari total alokasi TKD sebesar Rp824 miliar untuk kabupaten\/kota di Aceh, Aceh Barat menjadi satu-satunya daerah yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":163911,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[13028,58683,58681,58682,58680,3146],"class_list":["post-163910","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-bupati-aceh-barat","tag-daerah-terdampak-bencana-banjir-aceh","tag-protes-pemerintah-aceh","tag-tak-dapat-tkd-2026","tag-tarmizi-sp-mm","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/04\/Screenshot_20260418_184155_Instagram.jpg?fit=1080%2C882&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/163910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=163910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/163910\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/163911"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=163910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=163910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=163910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}