{"id":164225,"date":"2026-04-23T23:18:27","date_gmt":"2026-04-23T16:18:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=164225"},"modified":"2026-04-23T23:18:27","modified_gmt":"2026-04-23T16:18:27","slug":"tti-dukung-kpk-bongkar-dugaan-korupsi-dana-pokir-dewan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/04\/23\/tti-dukung-kpk-bongkar-dugaan-korupsi-dana-pokir-dewan\/","title":{"rendered":"TTI Dukung KPK Bongkar Dugaan Korupsi Dana Pokir Dewan"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana mengusut dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan perwakilan rakyat.<\/p>\n

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Kamis (23\/4), mengatakan pernyataan Ketua KPK menjadi sinyal kuat bagi para Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana pokir.<\/p>\n

Ia menegaskan, tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kegiatan berada pada KPA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bukan anggota dewan.<\/p>\n

\u201cAnggota dewan tidak boleh lagi mengintervensi pelaksanaan kegiatan setelah penetapan DPA. Tugas mereka sebatas mengusulkan dan mengawasi, bukan ikut mengatur proyek,\u201d ujar Nasruddin.<\/p>\n

Menurutnya, praktik yang selama ini terjadi justru menunjukkan adanya dugaan intervensi hingga pembagian fee dari pihak ketiga.<\/p>\n

Hal ini dinilai berisiko menyeret KPA dan PPTK ke ranah hukum jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi maupun harga dalam pelaksanaan proyek.<\/p>\n

TTI juga menyoroti kecenderungan pokir yang lebih banyak diarahkan pada pengadaan barang dan jasa dibandingkan proyek konstruksi yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat.<\/p>\n

Kondisi ini, kata Nasruddin, berdampak pada tidak terealisasinya sejumlah usulan prioritas dalam musrenbang.<\/p>\n

Ia mencontohkan sejumlah proyek strategis di Aceh yang terbengkalai, seperti pembangunan lanjutan rumah sakit regional di Aceh Barat dan gedung keuangan Aceh di BPKA, yang disebut tidak dianggarkan.<\/p>\n

Lebih lanjut, Nasruddin menilai pemahaman terkait pokir selama ini telah menyimpang. Pokir dianggap sebagai \u201cjatah\u201d bagi anggota dewan, padahal seharusnya murni untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat tanpa batasan kuota tertentu.<\/p>\n

TTI juga mengungkap sejumlah modus dugaan penyimpangan, mulai dari pembagian bantuan tidak utuh kepada penerima, hingga praktik cashback dan mark-up anggaran.<\/p>\n

Bahkan, ia menduga terdapat paket pengadaan fiktif di sejumlah instansi.<\/p>\n

\u201cJika aparat penegak hukum serius, pengusutan kasus pokir tidak sulit. Mulai dari menelusuri daftar pokir, kontrak kegiatan, hingga memeriksa penerima manfaat,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Sebagai contoh, TTI menyinggung dugaan pengadaan bibit ikan senilai Rp15,7 miliar pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tahun 2025 di Aceh Timur yang diduga fiktif.<\/p>\n

TTI berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan serius dalam membongkar praktik korupsi pada dana pokir demi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013 Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana mengusut dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan perwakilan rakyat. Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Kamis (23\/4), mengatakan pernyataan Ketua KPK menjadi sinyal kuat bagi para Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":164226,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6],"tags":[58866,1067,30967,37797],"class_list":["post-164225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-dugaan-korupsi-pokir-dewan","tag-kpk","tag-nasruddin-bahar","tag-transparansi-tender-indonesia-tti"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/04\/IMG-20250808-WA0169.jpg?fit=1024%2C1024&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/164225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=164225"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/164225\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/164226"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=164225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=164225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=164225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}