{"id":165124,"date":"2026-05-08T15:12:53","date_gmt":"2026-05-08T08:12:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=165124"},"modified":"2026-05-08T15:12:53","modified_gmt":"2026-05-08T08:12:53","slug":"tagih-janji-prabowo-konsorsium-hutan-dan-sungai-aceh-desak-legalisasi-tambang-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/05\/08\/tagih-janji-prabowo-konsorsium-hutan-dan-sungai-aceh-desak-legalisasi-tambang-rakyat\/","title":{"rendered":"Tagih Janji Prabowo, Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh Desak Legalisasi Tambang Rakyat"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Direktur Konsorsium Hutan dan Sungai (KHAS) Aceh, Khairul Abrar IH menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait legalisasi penambangan rakyat yang hingga kini dinilai belum menunjukkan langkah nyata di lapangan.<\/p>\n

Khairul Abrar IH menegaskan, pemerintah tidak boleh terus menutup mata terhadap realitas tambang rakyat yang selama ini hidup di tengah masyarakat.<\/p>\n

Menurutnya, jika dikelola secara legal, transparan, dan diawasi dengan ketat, sektor tambang rakyat justru mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar bagi Aceh maupun daerah lainnya di Indonesia.<\/p>\n

\u201cJangan hanya bicara penertiban dan penangkapan. Negara harus hadir memberikan solusi. Presiden Prabowo pernah menyampaikan keberpihakan terhadap penambangan rakyat. Hari ini masyarakat menunggu realisasi janji itu,\u201d tegas Khairul Abrar IH dalam keterangannya, Jum’at (8\/5\/2026).<\/p>\n

Ia menilai, selama tambang rakyat tidak memiliki payung hukum yang jelas, maka praktik penambangan ilegal akan terus tumbuh dan sulit dikendalikan.<\/p>\n

Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya potensi pemasukan negara dan daerah.<\/p>\n

\u201cSelama rakyat dipaksa bekerja dalam ruang ilegal, maka mafia tambang akan terus hidup. Negara rugi, rakyat ditekan, lingkungan rusak. Ini harus dihentikan dengan kebijakan yang berani dan berpihak kepada masyarakat kecil,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh juga meminta pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan jika legalisasi tambang rakyat benar-benar dijalankan. Pelibatan instansi terkait, aparat penegak hukum, akademisi, hingga LSM peduli lingkungan dinilai sangat penting agar aktivitas tambang rakyat tetap terkendali dan tidak merusak ekosistem.<\/p>\n

\u201cPengawasan tidak boleh hanya dilakukan pemerintah semata. Harus ada keterlibatan publik, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil agar tambang rakyat berjalan dengan aturan yang jelas serta tetap menjaga kelestarian hutan dan sungai,\u201d lanjutnya.<\/p>\n

Selain itu, Khairul Abrar IH menegaskan legalisasi tambang rakyat harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Menurutnya, masyarakat di kawasan tambang selama ini hanya menjadi penonton di tanah sendiri, sementara keuntungan besar justru dinikmati pihak luar.<\/p>\n

\u201cRakyat jangan terus dijadikan korban. Jika tambang rakyat dilegalkan, maka masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam mendapatkan manfaat ekonomi, lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan,\u201d tutupnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014 Direktur Konsorsium Hutan dan Sungai (KHAS) Aceh, Khairul Abrar IH menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait legalisasi penambangan rakyat yang hingga kini dinilai belum menunjukkan langkah nyata di lapangan. Khairul Abrar IH menegaskan, pemerintah tidak boleh terus menutup mata terhadap realitas tambang rakyat yang selama ini hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":165125,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[59529,59530,59531,14946],"class_list":["post-165124","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-direktur-konsorsium-hutan-dan-sungai-aceh","tag-khairul-abrar-ih","tag-tagih-janji-prabowo","tag-tambang-rakyat"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/05\/IMG-20260508-WA0146.jpg?fit=1296%2C972&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/165124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=165124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/165124\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/165125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=165124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=165124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=165124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}