{"id":165523,"date":"2026-05-15T15:29:34","date_gmt":"2026-05-15T08:29:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=165523"},"modified":"2026-05-15T15:29:45","modified_gmt":"2026-05-15T08:29:45","slug":"polemik-jka-akibat-carut-marut-data-pusat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/05\/15\/polemik-jka-akibat-carut-marut-data-pusat\/","title":{"rendered":"Polemik JKA Akibat Carut-Marut Data Pusat"},"content":{"rendered":"<p><strong>Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Eskalasi aksi mahasiswa terkait polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berujung kericuhan dalam beberapa hari terakhir dinilai berisiko menggeser fokus utama persoalan.<\/p>\n<p>Alih-alih melahirkan solusi kebijakan, perhatian publik justru tersedot pada bentrokan di lapangan, penggunaan gas air mata, hingga memanasnya tensi politik di ruang publik.<\/p>\n<p>Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), T. Auliya Rahman, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak pada cara pandang yang terlalu menyederhanakan persoalan JKA.<\/p>\n<p>Menurut mahasiswa Program Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu, polemik JKA harus dibaca secara lebih komprehensif karena tidak hanya berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Aceh, tetapi juga menyangkut persoalan mendasar dalam sistem pendataan sosial nasional.<\/p>\n<p>\u201cMahasiswa harus mampu melihat persoalan ini secara lebih makro. Jangan sampai seluruh kemarahan publik hanya diarahkan kepada pemerintah Aceh, padahal sistem pendataan sosial nasional juga memiliki banyak persoalan mendasar,\u201d ujar Auliya, Jum&#8217;at (15\/5\/2026).<\/p>\n<p>Menurutnya, langkah Pemerintah Aceh melakukan penataan serta evaluasi data penerima manfaat JKA perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program kesehatan tersebut di tengah tekanan fiskal daerah yang semakin berat.<\/p>\n<p>Auliya menilai selama bertahun-tahun JKA berjalan tanpa evaluasi data yang serius dan menyeluruh. Kondisi itu, kata dia, memunculkan berbagai persoalan klasik, mulai dari data ganda, peserta yang tidak lagi tepat sasaran, hingga ketidaksinkronan administrasi yang terus menumpuk tanpa pernah dibenahi secara fundamental.<\/p>\n<p>\u201cIni yang jarang disorot publik. Ketika Pemerintah Aceh mulai merapikan data, justru muncul fakta bahwa selama ini ada potensi kerugian yang cukup besar akibat ketidaktepatan sasaran dan persoalan administrasi yang tidak pernah dievaluasi secara serius,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Ia menegaskan, pembenahan data merupakan langkah penting agar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tidak terus membengkak. Jika tidak segera ditata, kata dia, keberlanjutan program JKA justru dapat menghadapi ancaman serius di masa mendatang.<\/p>\n<p>\u201cHarus dipahami bahwa merapikan data bukan berarti menghilangkan hak masyarakat. Justru tujuannya agar JKA tetap bisa bertahan dalam jangka panjang dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Meski demikian, Auliya juga mengingatkan agar proses pembenahan data tidak dilakukan secara sempit dengan hanya mengandalkan data statistik nasional yang belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat Aceh.<\/p>\n<p>Menurutnya, banyak warga Aceh hidup dalam kondisi ekonomi rentan yang sulit dipetakan hanya melalui pendekatan desil kesejahteraan nasional. Karena itu, pemerintah pusat melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dinilai harus ikut bertanggung jawab melakukan audit serta penyempurnaan data secara menyeluruh.<\/p>\n<p>\u201cKetika data pusat tidak akurat, maka daerah juga ikut menerima dampaknya. Karena itu tekanan publik seharusnya dilakukan dua arah, baik kepada Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat yang mengelola sistem data sosial nasional,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Di sisi lain, ia juga mengkritisi pola gerakan mahasiswa yang dinilai masih terlalu berhenti pada slogan dan simbol perlawanan. Menurut Auliya, gerakan mahasiswa seharusnya bergerak ke arah yang lebih substantif, seperti mendorong transparansi data penerima manfaat, membuka hasil verifikasi lapangan, hingga mendesak audit menyeluruh terhadap DTSEN.<\/p>\n<p>\u201cMahasiswa jangan hanya berhenti pada slogan \u2018JKA harga mati\u2019. Yang lebih penting adalah memastikan JKA berjalan dengan data yang bersih, tepat sasaran, dan benar-benar melindungi masyarakat rentan,\u201d tuturnya.<\/p>\n<p>Auliya juga mengingatkan agar polemik JKA tidak berkembang menjadi konflik politik lokal yang berpotensi memecah belah masyarakat Aceh. Fokus utama, kata dia, harus tetap diarahkan pada upaya memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.<\/p>\n<p>\u201cAksi demonstrasi adalah hak demokrasi, tetapi mahasiswa juga punya tanggung jawab intelektual untuk menjaga agar perjuangan tetap tepat sasaran dan tidak kehilangan substansi,\u201d pungkasnya.<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/165523?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/apps\/pdf-print\/images\/print.png?ssl=1\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014 Eskalasi aksi mahasiswa terkait polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berujung kericuhan dalam beberapa hari terakhir dinilai berisiko menggeser fokus utama persoalan. Alih-alih melahirkan solusi kebijakan, perhatian publik justru tersedot pada bentrokan di lapangan, penggunaan gas air mata, hingga memanasnya tensi politik di ruang publik. Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":165524,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[59806,58195,20,59455,59807],"class_list":["post-165523","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-carut-marut-data","tag-desil","tag-pemerintah-aceh","tag-polemik-jka","tag-t-auliya-rahman"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/05\/IMG-20260504-WA0299-1.jpg?fit=1599%2C899&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/165523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=165523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/165523\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/165524"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=165523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=165523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=165523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}