{"id":167568,"date":"2026-06-15T11:33:03","date_gmt":"2026-06-15T04:33:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=167568"},"modified":"2026-06-15T11:33:03","modified_gmt":"2026-06-15T04:33:03","slug":"nilai-seragam-lima-vendor-kuasai-paket-rp76-miliar-tti-desak-audit-pengadaan-disdik-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/06\/15\/nilai-seragam-lima-vendor-kuasai-paket-rp76-miliar-tti-desak-audit-pengadaan-disdik-aceh\/","title":{"rendered":"Nilai Seragam, Lima Vendor Kuasai Paket Rp76 Miliar: TTI Desak Audit Pengadaan Disdik Aceh"},"content":{"rendered":"

\u25cf Belanja Pengadaan Dinas Pendidikan Aceh Capai Rp589,35 Miliar<\/strong><\/p>\n

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n

Temuan tersebut muncul setelah organisasi pemantau pengadaan itu melakukan penelusuran terhadap data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.<\/p>\n

Berdasarkan data yang dianalisis, total belanja pengadaan yang dikelola Dinas Pendidikan Aceh mencapai Rp589,35 miliar. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total pagu anggaran Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp3,234 triliun, menjadikannya satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dengan anggaran terbesar dibanding instansi lainnya.<\/p>\n

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyebutkan bahwa dari total belanja pengadaan tersebut diperkirakan sekitar Rp250 miliar berkaitan dengan aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan. Namun hingga kini, kata dia, pihak Dinas Pendidikan Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan anggaran tersebut.<\/p>\n

“Karena tidak ada penjelasan terbuka dari Dinas Pendidikan Aceh, publik akhirnya hanya bisa memperkirakan besaran anggaran yang terhubung dengan Pokir. Kami berharap setelah temuan ini dipublikasikan, pihak dinas dapat membuka data yang sebenarnya agar tidak menimbulkan spekulasi,” kata Nasruddin Bahar dalam keterangannya, Ahad (14\/6\/2026).<\/p>\n

Pola Nilai Paket Berulang<\/strong><\/p>\n

TTI mengungkapkan adanya pola nilai paket yang berulang dan cenderung seragam pada sejumlah pengadaan yang tersebar di berbagai kabupaten\/kota.<\/p>\n

Beberapa nilai yang berulang antara lain berada pada kisaran Rp524 juta, Rp982 juta, Rp1,08 miliar hingga sejumlah paket lain yang nilainya mendekati Rp1 miliar.<\/p>\n

Paket-paket tersebut umumnya terkait pengadaan komputer, perangkat pembelajaran digital, alat praktik siswa, laboratorium, hingga sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi.<\/p>\n

Menurut TTI, kemunculan nilai yang sama secara berulang pada banyak lokasi menjadi indikator yang patut dicermati auditor karena berpotensi menunjukkan penggunaan pola perencanaan berbasis template, bukan hasil analisis kebutuhan yang spesifik pada masing-masing sekolah atau daerah.<\/p>\n

“Secara prinsip kebutuhan sekolah di setiap daerah tidak selalu identik. Karena itu ketika muncul pola nilai yang berulang dalam jumlah besar, maka penting untuk ditelusuri apakah benar dihitung berdasarkan kebutuhan riil atau hanya hasil replikasi perencanaan,” ujar Nasruddin.<\/p>\n

Lima Vendor Dominasi Pengadaan<\/strong><\/p>\n

Selain menemukan pola nilai paket yang seragam, TTI juga mencatat adanya dominasi sejumlah perusahaan dalam pelaksanaan pengadaan.<\/p>\n

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 11 vendor yang memperoleh paket dalam jumlah besar dengan total nilai puluhan miliar rupiah.<\/p>\n

Daftar vendor tersebut yakni:<\/p>\n

KREASI PINTAR INDONESIA \u2013 29 paket senilai Rp19,84 miliar.<\/p>\n

KERJA KREASI NUSANTARA \u2013 26 paket senilai Rp19,63 miliar.<\/p>\n

BERDIKARI SIERA TEKNOLOGI \u2013 18 paket senilai Rp14,84 miliar.<\/p>\n

COMPLUS SISTEM SOLUSI \u2013 18 paket senilai Rp8,61 miliar.<\/p>\n

SOLUSI KERJA CERDAS \u2013 11 paket senilai Rp13,17 miliar.<\/p>\n

META DATA SOLUSI \u2013 8 paket senilai Rp16,39 miliar.<\/p>\n

GENERASI MANDIRI TEKNOLOGI \u2013 9 paket senilai Rp6,89 miliar.<\/p>\n

FARAS SINERGI NUSANTARA \u2013 8 paket senilai Rp3,03 miliar.<\/p>\n

ELIFE DIGITAL SISTEM \u2013 8 paket senilai Rp2,79 miliar.<\/p>\n

MULTI KARYA BERKAT \u2013 7 paket senilai Rp6,87 miliar.<\/p>\n

BHAKTI SELARAS INDONESIA \u2013 7 paket senilai Rp3,14 miliar.<\/p>\n

Dari daftar tersebut, lima perusahaan yang paling dominan adalah Kreasi Pintar Indonesia, Kerja Kreasi Nusantara, Berdikari Siera Teknologi, Complus Sistem Solusi, dan Solusi Kerja Cerdas.<\/p>\n

Jika digabungkan, lima vendor teratas tersebut menguasai sekitar Rp76 miliar nilai paket pengadaan.<\/p>\n

TTI menilai konsentrasi paket pada sejumlah penyedia tertentu perlu diawasi untuk memastikan proses pengadaan tetap memenuhi prinsip persaingan sehat, efisiensi, dan keterbukaan.<\/p>\n

Dugaan Replikasi Proyek Teknologi<\/strong><\/p>\n

Temuan lain yang menjadi perhatian adalah banyaknya proyek teknologi dengan tema dan spesifikasi yang hampir seragam.<\/p>\n

Beberapa di antaranya berupa pengadaan perangkat TKA\/ANBK, perangkat Artificial Intelligence (AI) dan Coding, laboratorium komputer, serta alat praktik siswa.<\/p>\n

Program-program tersebut tersebar di berbagai sekolah dan kabupaten\/kota dengan pola yang relatif sama.<\/p>\n

“Pertanyaannya, apakah kebutuhan dihitung secara independen oleh masing-masing sekolah atau justru menggunakan satu model perencanaan yang direplikasi ke banyak lokasi. Ini penting untuk diuji oleh auditor,” kata Nasruddin.<\/p>\n

Data Produk Dalam Negeri Nol<\/strong><\/p>\n

TTI juga menemukan kejanggalan pada kolom Produk Dalam Negeri (PDN) yang banyak tercatat nol dalam data pengadaan.<\/p>\n

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah barang yang diadakan seluruhnya merupakan produk impor atau hanya karena kelalaian dalam pengisian data.<\/p>\n

Menurut TTI, jika benar kolom PDN tidak diisi, hal tersebut menunjukkan lemahnya ketelitian dalam proses administrasi pengadaan.<\/p>\n

“Ini harus menjadi perhatian auditor dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Jangan sampai data yang menjadi dasar pengawasan justru tidak akurat karena sekadar copy-paste,” ujarnya.<\/p>\n

Minta Probity Audit<\/strong><\/p>\n

Meski demikian, TTI menegaskan bahwa mayoritas paket pengadaan saat ini masih berstatus “on process” atau dalam tahap pelaksanaan. Artinya, sebagian besar anggaran belum sepenuhnya direalisasikan sehingga masih tersedia ruang untuk pengawasan preventif.<\/p>\n

Karena itu, TTI merekomendasikan agar APIP maupun auditor independen melakukan Probity Audit terhadap pengadaan di Dinas Pendidikan Aceh.<\/p>\n

Menurut Nasruddin, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.<\/p>\n

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun pola-pola yang muncul dalam data pengadaan merupakan red flag yang tidak boleh diabaikan. Dalam banyak kasus korupsi pengadaan, cerita biasanya dimulai dari pola-pola kecil yang terlihat biasa, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan yang lebih besar,” pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u25cf Belanja Pengadaan Dinas Pendidikan Aceh Capai Rp589,35 Miliar Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014 Transparansi Tender Indonesia (TTI) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh Tahun Anggaran 2026. Temuan tersebut muncul setelah organisasi pemantau pengadaan itu melakukan penelusuran terhadap data pada Sistem […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":167569,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[12541,61152,30967,17770,61151,37797,3146],"class_list":["post-167568","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-dinas-pendidikan-aceh","tag-dugaan-pokir-dpra","tag-nasruddin-bahar","tag-pengadaan-barang","tag-pola-seragam","tag-transparansi-tender-indonesia-tti","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/06\/11-6-241.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/167568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=167568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/167568\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/167569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=167568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=167568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=167568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}