{"id":168442,"date":"2026-06-28T15:29:55","date_gmt":"2026-06-28T08:29:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=168442"},"modified":"2026-06-28T15:29:55","modified_gmt":"2026-06-28T08:29:55","slug":"wtp-jadi-alat-pencitraan-di-tengah-buruknya-tata-kelola-anggaran-di-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/06\/28\/wtp-jadi-alat-pencitraan-di-tengah-buruknya-tata-kelola-anggaran-di-aceh\/","title":{"rendered":"WTP Jadi Alat Pencitraan di Tengah Buruknya Tata Kelola Anggaran di Aceh"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013<\/strong>\u00a0Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada pemerintah daerah di Aceh tidak semestinya dijadikan sebagai simbol kebanggaan maupun prestasi politik.<\/p>\n

Pengamat ekonomi dan akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufik A. Rahim, mengkritik keras euforia Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten\/kota dalam memamerkan raihan opini WTP dari BPK.<\/p>\n

Menurut Taufik, opini WTP selama ini cenderung dipersepsikan secara keliru sebagai sebuah prestasi politik dan kebanggaan besar, padahal penghargaan tersebut hanya berkaitan dengan kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.<\/p>\n

“Sesungguhnya sangat menyesatkan apabila opini WTP dijadikan sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan atau dipamerkan sebagai prestasi politik. WTP hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi, bukan berarti pemerintahan tersebut bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Taufik, Sabtu (27\/6\/2026).<\/p>\n

Ia menilai, selama ini para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, kerap menonjolkan raihan WTP sebagai keberhasilan besar di hadapan publik. Padahal, kata dia, masyarakat saat ini sudah semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah.<\/p>\n

Menurut Taufik, substansi utama yang seharusnya menjadi perhatian bukanlah banyaknya penghargaan yang diterima, melainkan bagaimana anggaran negara benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<\/p>\n

“Rakyat tidak hanya melihat penghargaan administratif. Yang dilihat masyarakat adalah apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, apakah pembangunan berjalan dengan baik, dan apakah praktik korupsi dapat ditekan,” ujarnya.<\/p>\n

Taufik menegaskan, dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai persoalan dalam tata kelola keuangan daerah di Aceh. Mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran, lemahnya pengawasan, hingga minimnya tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan.<\/p>\n

Bahkan, lanjutnya, tidak sedikit temuan maupun kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah yang seolah berjalan tanpa penyelesaian yang jelas.<\/p>\n

“Sering kali rekomendasi hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti secara optimal. Karena itu, sangat tidak tepat apabila WTP dijadikan simbol keberhasilan tata kelola pemerintahan,” katanya.<\/p>\n

Selain itu, Taufik juga menyoroti berbagai praktik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan persaingan sehat.<\/p>\n

Ia menyinggung hasil pengawasan yang pernah dilakukan aparat penegak hukum maupun lembaga antirasuah terkait masih minimnya pelaksanaan tender terbuka dalam proyek-proyek pemerintah.<\/p>\n

Menurutnya, praktik pemecahan paket pekerjaan menjadi nilai yang lebih kecil agar dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung juga masih sering ditemukan.<\/p>\n

“Praktik memecah paket proyek dengan berbagai variasi nilai nominal berpotensi membuka ruang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Hal seperti ini tidak sesuai dengan prinsip clean and good governance,” tegasnya.<\/p>\n

Taufik menambahkan, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penggunaan anggaran, termasuk memastikan setiap pelaksanaan proyek dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.<\/p>\n

Ia juga menyinggung pelaksanaan program yang bersumber dari dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif, baik di tingkat DPRA maupun DPRK.<\/p>\n

Menurutnya, seluruh proses penganggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun membuka peluang terjadinya praktik KKN.<\/p>\n

“Semua pihak harus berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih. Jangan sampai anggaran publik hanya menjadi instrumen politik yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.<\/p>\n

Karena itu, Taufik mengingatkan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten\/kota agar tidak berlebihan dalam mempublikasikan raihan opini WTP sebagai sebuah prestasi besar.<\/p>\n

Ia menegaskan, penghargaan tersebut semestinya dijadikan sebagai motivasi untuk terus memperbaiki sistem tata kelola keuangan, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta mempercepat tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan.<\/p>\n

“Yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan sekadar penghargaan atau pencitraan politik, melainkan pemerintahan yang benar-benar bersih, berintegritas, transparan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013\u00a0Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada pemerintah daerah di Aceh tidak semestinya dijadikan sebagai simbol kebanggaan maupun prestasi politik. Pengamat ekonomi dan akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr. Taufik A. Rahim, mengkritik keras euforia Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten\/kota dalam memamerkan raihan opini WTP dari […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":168444,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[13851,61687,60672,61429,20,3146],"class_list":["post-168442","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-bpk-ri","tag-buruknya-tata-kelola-anggaran","tag-dr-taufik-a-rahim","tag-opini-wtp","tag-pemerintah-aceh","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/06\/Screenshot_20260628_152438_Gallery.jpg?fit=864%2C858&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/168442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=168442"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/168442\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/168444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=168442"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=168442"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=168442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}