{"id":168922,"date":"2026-07-06T23:55:53","date_gmt":"2026-07-06T16:55:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=168922"},"modified":"2026-07-06T23:55:53","modified_gmt":"2026-07-06T16:55:53","slug":"pengendalian-inflasi-tak-bisa-dadakan-sekda-aceh-jangan-tunggu-harga-melonjak-baru-operasi-pasar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/07\/06\/pengendalian-inflasi-tak-bisa-dadakan-sekda-aceh-jangan-tunggu-harga-melonjak-baru-operasi-pasar\/","title":{"rendered":"Pengendalian Inflasi Tak Bisa Dadakan, Sekda Aceh: Jangan Tunggu Harga Melonjak Baru Operasi Pasar"},"content":{"rendered":"

LANGSA, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Pemerintah Aceh mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten\/kota agar tidak lagi mengandalkan langkah-langkah sesaat dalam mengendalikan inflasi.<\/p>\n

Operasi pasar yang dilakukan ketika harga kebutuhan pokok sudah telanjur melambung dinilai bukan solusi jangka panjang.<\/p>\n

Yang dibutuhkan adalah sistem pengendalian yang mampu mencegah gejolak harga sebelum membebani masyarakat.<\/p>\n

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6\/7\/2026).<\/p>\n

Pertemuan yang dihadiri para bupati\/wali kota se-Aceh, jajaran Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya itu mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana.”<\/p>\n

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda strategis yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi Aceh.<\/p>\n

Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas harga akan menentukan daya beli masyarakat, sementara digitalisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan.<\/p>\n

“Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” ujar M. Nasir.<\/p>\n

Ia menilai pola penanganan inflasi yang selama ini cenderung bersifat reaktif harus segera ditinggalkan.<\/p>\n

Pemerintah daerah diminta tidak hanya sibuk ketika harga komoditas strategis mulai naik, tetapi membangun sistem yang mampu mendeteksi potensi gejolak sejak dini.<\/p>\n

Menurutnya, pengendalian inflasi harus dimulai dari perencanaan produksi yang tepat, memastikan distribusi barang berjalan lancar, hingga memperkuat cadangan pangan di setiap daerah. Dengan langkah tersebut, lonjakan harga dapat dicegah sebelum berdampak terhadap masyarakat.<\/p>\n

“Jangan tunggu harga melonjak baru bergerak. Pengendalian inflasi harus dilakukan secara preventif melalui koordinasi yang kuat, perencanaan yang matang, dan langkah-langkah yang terukur,” tegasnya.<\/p>\n

M. Nasir juga menyoroti pentingnya kolaborasi antardaerah dalam menjaga keseimbangan pasokan pangan. Ia mengatakan masih terdapat kabupaten dan kota di Aceh yang mengalami surplus produksi, sementara daerah lain justru kekurangan pasokan sehingga memicu disparitas harga.<\/p>\n

Karena itu, ia meminta TPID di seluruh Aceh memperkuat kerja sama lintas wilayah agar daerah yang memiliki kelebihan produksi dapat menjadi penyangga bagi wilayah yang mengalami defisit.<\/p>\n

“Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan,” katanya.<\/p>\n

Selain pengendalian inflasi, Sekda Aceh juga menekankan pentingnya percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).<\/p>\n

Menurutnya, digitalisasi keuangan bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi kebutuhan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n

Ia menjelaskan bahwa penerapan transaksi non-tunai akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi potensi kebocoran, sekaligus memperkuat pengelolaan keuangan daerah.<\/p>\n

Lebih jauh, M. Nasir berharap digitalisasi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan, melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan digital.<\/p>\n

“Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.<\/p>\n

Ia menilai transformasi digital menjadi salah satu kunci mempercepat pemulihan ekonomi Aceh setelah berbagai bencana yang melanda sejumlah wilayah.<\/p>\n

Dengan sistem keuangan yang semakin modern, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.<\/p>\n

Dalam kesempatan itu, M. Nasir berharap High Level Meeting TPID dan TP2DD tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diterapkan oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota.<\/p>\n

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Lhokseumawe, BPS, OJK, serta seluruh perbankan yang selama ini terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah.<\/p>\n

Menurutnya, tantangan pemulihan ekonomi pascabencana tidak dapat dihadapi oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, regulator, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan.<\/p>\n

Menutup sambutannya, M. Nasir menyatakan optimistis bahwa sinergi tersebut akan mampu menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan laju inflasi, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Aceh menuju daerah yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera.<\/p>\n

“Melalui sinergi ini, Pemerintah Aceh optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan pemulihan ekonomi pasca bencana, sekaligus mempercepat langkah Aceh menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LANGSA, Infoaceh.net \u2013 Pemerintah Aceh mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten\/kota agar tidak lagi mengandalkan langkah-langkah sesaat dalam mengendalikan inflasi. Operasi pasar yang dilakukan ketika harga kebutuhan pokok sudah telanjur melambung dinilai bukan solusi jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah sistem pengendalian yang mampu mencegah gejolak harga sebelum membebani masyarakat. Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. […]<\/p>\n","protected":false},"author":400004,"featured_media":168924,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[17191,62001,14979,62000,48908,4187,19567],"class_list":["post-168922","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-bank-indonesia","tag-high-level-meeting","tag-m-nasir-syamaun","tag-operasi-pasar-dadakan","tag-pengendalian-inflasi","tag-sekda-aceh","tag-tpid"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/07\/IMG-20260706-WA0110.jpg?fit=767%2C479&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/168922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400004"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=168922"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/168922\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/168924"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=168922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=168922"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=168922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}