{"id":169323,"date":"2026-07-13T23:35:34","date_gmt":"2026-07-13T16:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=169323"},"modified":"2026-07-13T23:35:34","modified_gmt":"2026-07-13T16:35:34","slug":"usai-raih-wtp-ke-18-illiza-serahkan-pertanggungjawaban-apbk-2025-ke-dprk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/07\/13\/usai-raih-wtp-ke-18-illiza-serahkan-pertanggungjawaban-apbk-2025-ke-dprk\/","title":{"rendered":"Usai Raih WTP ke-18, Illiza Serahkan Pertanggungjawaban APBK 2025 ke DPRK"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net<\/strong> –\u00a0 Pemerintah Kota Banda Aceh resmi menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 kepada DPRK Banda Aceh.<\/p>\n

Di balik capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut, pemerintah kota mengakui masih terdapat sejumlah catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.<\/p>\n

Dokumen pertanggungjawaban tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, didampingi Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad dalam rapat paripurna DPRK, Senin (13\/7\/2026).<\/p>\n

Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Sekretaris Daerah Jalaluddin, unsur Forkopimda, serta kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.<\/p>\n

Dalam pidatonya, Illiza menegaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBK bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.<\/p>\n

“Kepercayaan publik dibangun bukan hanya dari apa yang direncanakan, tetapi juga dari bagaimana setiap rupiah anggaran dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Illiza.<\/p>\n

Pada kesempatan itu, Illiza menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Aceh. Raihan tersebut menjadi WTP ke-18 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kota Banda Aceh.<\/p>\n

Meski demikian, ia menegaskan opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat sistem pengawasan internal.<\/p>\n

Dalam pemaparannya di hadapan anggota dewan, Illiza menjelaskan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 mencapai Rp1,492 triliun atau sekitar 95,80 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp405,5 miliar, pendapatan transfer Rp1,008 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp15,3 miliar.<\/p>\n

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp1,431 triliun atau sekitar 94,98 persen dari total anggaran belanja.<\/p>\n

Illiza juga mengungkapkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBK masih berada di kisaran 28 persen, sehingga pemerintah kota akan terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.<\/p>\n

Selain menyampaikan capaian, wali kota tidak menutup adanya sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya berkaitan dengan penetapan target PAD, pengelolaan kas daerah, penyaluran hibah, tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasar dan RSUD Meuraxa, serta pengelolaan barang milik daerah.<\/p>\n

Menurut Illiza, berbagai rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.<\/p>\n

“Kami memandang seluruh catatan tersebut sebagai bahan refleksi agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel,” katanya.<\/p>\n

Ia juga menegaskan Pemerintah Kota Banda Aceh terus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n

Menutup penyampaiannya, Illiza mengajak DPRK dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan APBK yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.<\/p>\n

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari proyek yang dibangun hari ini, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat serta warisan yang ditinggalkan bagi generasi mendatang,” ujarnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyerahkan Raqan Pertanggungjawaban APBK 2025 ke DPRK. Pemko kembali meraih WTP ke-18, namun tetap menindaklanjuti sejumlah catatan BPK.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":169324,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[92],"tags":[62299,57157,12475,12747,8336,32847,18930,14614,31030,12941,19967,3211,3338],"class_list":["post-169323","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-apbk-banda-aceh-2025","tag-bpk-ri-aceh","tag-dprk-banda-aceh","tag-illiza-saaduddin-djamal","tag-irwansyah","tag-keuangan-daerah","tag-pad-banda-aceh","tag-pemerintah-kota-banda-aceh","tag-pertanggungjawaban-apbk","tag-rsud-meuraxa","tag-tata-kelola-keuangan","tag-wtp","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/07\/IMG-20260713-WA0015.jpg?fit=1280%2C854&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/169323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=169323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/169323\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/169324"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=169323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=169323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=169323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}