{"id":169573,"date":"2026-07-17T23:17:00","date_gmt":"2026-07-17T16:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=169573"},"modified":"2026-07-17T23:17:00","modified_gmt":"2026-07-17T16:17:00","slug":"rekonstruksi-aceh-hanya-dinikmati-kontraktor-besar-kementerian-pkp-diminta-evaluasi-paket-huntap-rp100-miliar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/07\/17\/rekonstruksi-aceh-hanya-dinikmati-kontraktor-besar-kementerian-pkp-diminta-evaluasi-paket-huntap-rp100-miliar\/","title":{"rendered":"Rekonstruksi Aceh Hanya Dinikmati Kontraktor Besar, Kementerian PKP Diminta Evaluasi Paket Huntap Rp100 Miliar"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengevaluasi strategi pemaketan proyek pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Relokasi Terpusat, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Provinsi Aceh yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n

Permintaan tersebut akan disampaikan secara resmi melalui surat kepada Kementerian PKP setelah TTI mencermati data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).<\/p>\n

Berdasarkan data tersebut, terdapat sejumlah paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp100 miliar, sementara lokasi pembangunan tersebar di beberapa kabupaten, seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara.<\/p>\n

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan strategi pemaketan proyek perlu dikaji kembali agar tidak mempersempit ruang partisipasi badan usaha jasa konstruksi lokal yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut.<\/p>\n

Menurutnya, penyusunan paket pekerjaan yang terlalu besar berpotensi membuat kontraktor daerah kesulitan memenuhi persyaratan administrasi maupun kemampuan dasar yang ditetapkan dalam proses tender.<\/p>\n

“Lokasi pembangunan Huntap tersebar di beberapa kabupaten. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi apakah strategi pemaketan yang ada sudah memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi kontraktor lokal.<\/p>\n

Sepanjang memenuhi aspek teknis, efisiensi, dan ketentuan pengadaan, penyusunan paket berdasarkan wilayah dapat menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan,” kata Nasruddin Bahar, Jumat (17\/7\/2026).<\/p>\n

Ia menegaskan, usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ataupun menurunkan kualitas hasil pembangunan.<\/p>\n

Sebaliknya, evaluasi pemaketan diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi daerah.<\/p>\n

Nasruddin menjelaskan, program pembangunan Huntap tidak hanya bertujuan menyediakan rumah layak bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga menjadi momentum pemulihan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan proyek pemerintah.<\/p>\n

“Rekonstruksi pascabencana seharusnya tidak hanya menghasilkan bangunan yang berkualitas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat daerah. Kontraktor lokal yang memenuhi syarat harus diberikan kesempatan untuk ikut bersaing secara sehat dalam proses pengadaan,” ujarnya.<\/p>\n

TTI menilai penyusunan paket pengadaan tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni efisien, efektif, terbuka, transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel, serta tetap memperhatikan pemberdayaan badan usaha nasional sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.<\/p>\n

Selain mengirimkan surat kepada Kementerian PKP, TTI juga memastikan akan mengawal seluruh tahapan pengadaan proyek pembangunan Huntap di Aceh.<\/p>\n

Pengawasan dilakukan sejak proses pemilihan penyedia, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang tender, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.<\/p>\n

Menurut Nasruddin, pengawasan publik sangat penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, bebas dari praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.<\/p>\n

“Pengawasan publik sangat penting agar setiap tahapan pengadaan berlangsung transparan, kompetitif, dan akuntabel. Program rekonstruksi ini harus menghasilkan bangunan yang berkualitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh,” tutup Nasruddin Bahar.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013 Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengevaluasi strategi pemaketan proyek pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Relokasi Terpusat, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Provinsi Aceh yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2026. Permintaan tersebut akan disampaikan secara resmi melalui surat kepada Kementerian PKP setelah TTI mencermati […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":169574,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[40387,62463,30967,62462,62461,37797],"class_list":["post-169573","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-kementerian-pkp","tag-kontraktor-besar","tag-nasruddin-bahar","tag-paket-huntap-senilai-rp100-miliar","tag-rekonstruksi-aceh","tag-transparansi-tender-indonesia-tti"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/07\/IMG-20260717-WA0340.jpg?fit=1080%2C1102&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/169573","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=169573"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/169573\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/169574"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=169573"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=169573"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=169573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}