{"id":169839,"date":"2026-07-22T14:48:51","date_gmt":"2026-07-22T07:48:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=169839"},"modified":"2026-07-22T14:48:51","modified_gmt":"2026-07-22T07:48:51","slug":"gubernur-aceh-didesak-cabut-izin-prinsip-blok-andaman-dan-tambang-buktikan-keberpihakan-pada-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/07\/22\/gubernur-aceh-didesak-cabut-izin-prinsip-blok-andaman-dan-tambang-buktikan-keberpihakan-pada-rakyat\/","title":{"rendered":"Gubernur Aceh Didesak Cabut Izin Prinsip Blok Andaman dan Tambang, Buktikan Keberpihakan pada Rakyat"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr Taufik A Rahim SE MSi mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem untuk mengambil langkah tegas dengan mencabut izin prinsip pengembangan Migas Blok Andaman serta berbagai izin pertambangan yang dinilai menimbulkan penolakan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh.<\/p>\n

Pernyataan tersebut disampaikan Taufik, Rabu (22\/7\/2026), sebagai respons terhadap polemik pengembangan Blok Andaman yang saat ini menjadi salah satu proyek migas terbesar di Indonesia.<\/p>\n

Menurutnya, Gubernur Aceh merupakan pemegang mandat politik rakyat hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak kepada kepentingan Aceh.<\/p>\n

“Gubernur Aceh adalah pemangku kekuasaan politik rakyat Aceh. Karena itu seluruh kebijakan politik dan ekonomi, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, harus berpijak pada kepentingan rakyat Aceh,” ujar Taufik.<\/p>\n

Ia menegaskan, kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam telah memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).<\/p>\n

Menurut Taufik, kedua regulasi tersebut memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah Aceh untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam pengelolaan kekayaan alam, baik migas maupun pertambangan.<\/p>\n

Blok Andaman Dinilai Harus Memberi Manfaat Nyata<\/p>\n

Taufik menilai Blok Andaman yang dikelola Mubadala Energy merupakan aset strategis dengan cadangan gas alam yang sangat besar. Kawasan tersebut mencakup sejumlah wilayah kerja seperti Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, hingga Andaman IV, termasuk penemuan gas jumbo di sumur Layaran-1 dan Tangkulo-1.<\/p>\n

Namun, ia mengingatkan bahwa pengalaman sejarah menunjukkan Aceh selama puluhan tahun hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding.<\/p>\n

“Aceh berkali-kali menjadi daerah eksploitasi sumber daya alam, tetapi manfaat ekonominya tidak pernah dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Yang terjadi justru Aceh hanya menjadi penonton,” katanya.<\/p>\n

Ia menilai proyek-proyek strategis nasional yang memanfaatkan sumber daya alam Aceh selama ini belum mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n

Singgung Sejarah Gas Arun dan Konflik Aceh<\/p>\n

Dalam keterangannya, Taufik juga mengaitkan polemik Blok Andaman dengan sejarah panjang eksploitasi Gas Arun yang menurutnya menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik Aceh pada masa lalu.<\/p>\n

Ia menyebut pengelolaan sumber daya alam Aceh sejak era Orde Baru dilakukan secara sangat sentralistik sehingga masyarakat Aceh merasa tidak memperoleh hak yang adil atas kekayaan alamnya sendiri.<\/p>\n

Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut seharusnya menjadi pelajaran agar kebijakan pengelolaan Blok Andaman tidak kembali mengabaikan kepentingan masyarakat Aceh.<\/p>\n

“Penguasaan sumber daya alam Aceh selama ini menjadi bagian dari akar persoalan politik dan ekonomi di Aceh. Karena itu pemerintah harus memastikan sejarah tersebut tidak terulang kembali,” ujarnya.<\/p>\n

Minta Gubernur Bersikap Tegas<\/p>\n

Selain Blok Andaman, Taufik juga meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi bahkan mencabut izin prinsip berbagai aktivitas pertambangan yang memicu penolakan masyarakat, termasuk di kawasan Beutong Ateuh dan Tangse.<\/p>\n

Menurutnya, pencabutan izin prinsip dapat menjadi bentuk keberpihakan Pemerintah Aceh terhadap aspirasi masyarakat apabila pengelolaan sumber daya alam dinilai tidak memberikan manfaat yang adil bagi daerah.<\/p>\n

Ia menilai langkah tersebut tidak akan merugikan rakyat Aceh apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan jangka panjang daerah.<\/p>\n

“Gubernur Aceh harus menunjukkan keberanian politik. Kepemimpinan akan diuji melalui keberpihakan terhadap kepentingan rakyat Aceh, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.<\/p>\n

Taufik juga mengingatkan bahwa apabila kepentingan Aceh terus diabaikan dalam pengelolaan sumber daya alam, potensi munculnya resistensi masyarakat dapat kembali terjadi.<\/p>\n

Ia menilai berbagai polemik yang berkembang saat ini tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi segelintir pihak, tetapi harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.<\/p>\n

“Kepentingan utama haruslah kesejahteraan rakyat Aceh. Karena itu Gubernur Aceh diharapkan mengambil sikap politik yang tegas dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya alam di Aceh,” pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013 Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr Taufik A Rahim SE MSi mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem untuk mengambil langkah tegas dengan mencabut izin prinsip pengembangan Migas Blok Andaman serta berbagai izin pertambangan yang dinilai menimbulkan penolakan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan Taufik, Rabu […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":169840,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[12665,60672,12516,62659,58405,898],"class_list":["post-169839","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-blok-andaman","tag-dr-taufik-a-rahim","tag-gubernur-aceh","tag-izin-prinsip","tag-muzakir-manaf-atau-mualem","tag-tambang"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/07\/IMG-20260722-WA0290.jpg?fit=1536%2C1024&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/169839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=169839"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/169839\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/169840"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=169839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=169839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=169839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}