{"id":169978,"date":"2026-07-24T23:46:49","date_gmt":"2026-07-24T16:46:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=169978"},"modified":"2026-07-24T23:46:49","modified_gmt":"2026-07-24T16:46:49","slug":"pemerintah-aceh-bentuk-tim-buru-aktivitas-lgbt-yang-meresahkan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/07\/24\/pemerintah-aceh-bentuk-tim-buru-aktivitas-lgbt-yang-meresahkan\/","title":{"rendered":"Pemerintah Aceh Bentuk Tim Buru Aktivitas LGBT yang Meresahkan"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Pemerintah Aceh akan membentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di ruang publik maupun media sosial.<\/p>\n

Langkah tersebut diambil setelah isu LGBT menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Banda Aceh, Kamis (23\/7\/2026).<\/p>\n

Gubernur Mualem menegaskan persoalan LGBT di Aceh telah menjadi perhatian serius pemerintah karena dinilai bertentangan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh serta dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial dan kesehatan.<\/p>\n

“Itu persoalan serius di Aceh. Selain bertentangan dengan syariat Islam, LGBT juga menyebar penyakit mematikan HIV\/AIDS,” kata Mualem, Jum’at (24\/7\/2026).<\/p>\n

Menurut Mualem, fenomena tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menyebut keberadaan komunitas LGBT di Aceh telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.<\/p>\n

“LGBT sudah memiliki komunitas di Aceh yang menimbulkan perhatian masyarakat,” ujarnya.<\/p>\n

Karena itu, Mualem menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memperkuat koordinasi bersama aparat keamanan, lembaga penegak hukum, dan instansi terkait dalam upaya pencegahan.<\/p>\n

Dalam rapat tersebut, Mualem meminta Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun memaparkan kondisi dan perkembangan aktivitas LGBT di Aceh.<\/p>\n

Nasir mengatakan aktivitas komunitas tersebut dinilai semakin masif, terutama melalui media sosial dan ruang digital.<\/p>\n

“Mereka aktif bergerak menyebar konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. Aktivitas mereka terindikasi di kafe atau warkop, barbershop, dan tempat fitness atau gym,” kata Nasir.<\/p>\n

Menurutnya, sejumlah platform digital juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antarpengguna.<\/p>\n

Ia menyebut salah satunya adalah aplikasi WALLA yang menurut paparannya dirancang untuk memfasilitasi interaksi antarpria yang memiliki ketertarikan sesama jenis.<\/p>\n

Selain itu, Sekda juga memaparkan sejumlah dampak yang menurut Pemerintah Aceh berkaitan dengan fenomena tersebut, mulai dari persoalan kesehatan hingga keresahan sosial di masyarakat.<\/p>\n

Bentuk Tim Terpadu<\/strong><\/p>\n

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan merevisi Peraturan Gubernur mengenai Gugus Tugas Pencegahan Pornografi agar memiliki cakupan yang lebih luas dalam upaya pencegahan.<\/p>\n

Pemerintah juga akan memperkuat ketahanan keluarga melalui pola asuh yang positif serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.<\/p>\n

Langkah lainnya adalah membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat untuk memantau aktivitas di ruang publik maupun media sosial.<\/p>\n

“Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial,” ujar Nasir.<\/p>\n

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda tersebut.<\/p>\n

Menurut Ruddi, pengawasan terhadap aktivitas di media sosial akan segera dilakukan oleh jajaran kepolisian. “Segera dilaksanakan,” katanya.<\/p>\n

Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko juga menilai media sosial menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan sehingga diperlukan penguatan edukasi kepada masyarakat.<\/p>\n

“Karena itu, sosialisasi bahaya LGBT penting sekali. Kita juga harus mengontrol anak-anak kita, sering-sering melihat telepon selulernya,” ujarnya.<\/p>\n

BIN Sebut Ancaman Nonmiliter<\/strong><\/p>\n

Kepala BIN Daerah Aceh Andrie P. Mulia mengatakan fenomena LGBT menjadi salah satu bentuk ancaman nonmiliter yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan.<\/p>\n

Menurutnya, aktivitas kelompok tersebut dinilai semakin terorganisasi dan telah menjangkau berbagai wilayah.<\/p>\n

“Ini persoalan sangat serius. Mereka menghalalkan segala cara agar tetap eksis. Bagaimana mendeteksi aktivitas mereka sesama jenis, sebab kita hanya cepat bereaksi terhadap pasangan berlainan jenis,” katanya.<\/p>\n

Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Tinggi Aceh, Nur Albar, menyampaikan bahwa LGBT bukan merupakan organisasi, melainkan bentuk penyimpangan seksual menurut pandangannya.<\/p>\n

Rapat Forkopimda Aceh tersebut turut dihadiri Ketua DPRA Zulfadli, Kepala BIN Daerah Aceh Andrie P. Mulia, Danlanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Suryo Anggoro, Tuha Peut Wali Nanggroe Saifuddin Harun, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mewakili Pangdam IM, Nur Albar mewakili Kajati Aceh, serta Hakim Tipikor Firmansyah mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Aceh.<\/p>\n

Pemerintah Aceh berharap sinergi seluruh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan keluarga dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan sesuai kewenangan masing-masing.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2013 Pemerintah Aceh akan membentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di ruang publik maupun media sosial. Langkah tersebut diambil setelah isu LGBT menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":169979,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[62768,62767,24984,28388,2444,1317,20,3146],"class_list":["post-169978","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-bentuk-tim-terpadu","tag-buru-lgbt","tag-forkopimda-aceh","tag-gubernur-aceh-muzakir-manaf","tag-meresahkan","tag-mualem","tag-pemerintah-aceh","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/07\/IMG-20260724-WA0597.jpg?fit=1024%2C559&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/169978","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=169978"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/169978\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/169979"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=169978"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=169978"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=169978"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}