{"id":170887,"date":"2026-08-08T11:17:14","date_gmt":"2026-08-08T04:17:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=170887"},"modified":"2026-08-08T22:38:06","modified_gmt":"2026-08-08T15:38:06","slug":"bupati-al-farlaky-temui-mendagri-tito-minta-percepatan-pemulihan-pascabanjir-aceh-timur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/08\/08\/bupati-al-farlaky-temui-mendagri-tito-minta-percepatan-pemulihan-pascabanjir-aceh-timur\/","title":{"rendered":"Bupati Al-Farlaky Temui Mendagri Tito, Minta Percepatan Pemulihan Pascabanjir Aceh Timur"},"content":{"rendered":"

Jakarta, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kembali meminta perhatian serius pemerintah pusat terhadap proses pemulihan masyarakat terdampak banjir. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Bencana Banjir Sumatera, di Gedung A Lantai 2 Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (7\/8\/2026).<\/p>\n

Pertemuan tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan yang masih menghambat percepatan penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Timur, termasuk penyaluran bantuan dan pelaksanaan program rehabilitasi serta rekonstruksi bagi masyarakat yang rumah dan kehidupannya terdampak bencana.<\/p>\n

Bupati Al-Farlaky datang bersama Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, serta sejumlah pejabat terkait.<\/p>\n

Sementara Mendagri Tito Karnavian didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, Staf Khusus Menteri Bidang Keamanan dan Hukum sekaligus Kepala Posko Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Cheka Virgowansyah.<\/p>\n

Bantuan Belum Tuntas, Pemkab Minta Kepastian<\/strong><\/p>\n

Dalam pertemuan tersebut, Al-Farlaky memaparkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menangani dampak banjir sekaligus menyampaikan perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan.<\/p>\n

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penyaluran berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak, mulai dari bantuan hidup atau jadup, dana stimulan, hingga bantuan perabot rumah tangga.<\/p>\n

Pemerintah kabupaten juga menyoroti proses penyaluran dana stimulan bagi rumah rusak ringan (RR) dan rumah rusak sedang (RS) yang dinilai perlu segera dituntaskan.<\/p>\n

Persoalan tersebut penting karena bagi masyarakat korban bencana, proses pemulihan tidak berhenti ketika air banjir surut. Banyak keluarga masih harus menghadapi kerusakan rumah, kehilangan barang-barang kebutuhan dasar, terganggunya mata pencaharian, hingga ketidakpastian kapan bantuan yang dijanjikan benar-benar diterima.<\/p>\n

Karena itu, percepatan administrasi dan penyaluran bantuan menjadi bagian penting dari pemulihan. Jangan sampai masyarakat yang telah kehilangan harta benda akibat bencana kembali menghadapi persoalan baru berupa ketidakpastian birokrasi.<\/p>\n

Bupati Minta Satgas PRR Perjuangkan Hak Korban<\/strong><\/p>\n

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Al-Farlaky secara langsung meminta Kepala Posko Satgas PRR agar terus memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Aceh Timur yang hingga kini belum tersalurkan.<\/p>\n

Menurutnya, masyarakat telah cukup lama menunggu kepastian mengenai bantuan dan program pemulihan.<\/p>\n

“Ini adalah amanah yang harus kami perjuangkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan terus mengetuk pintu kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar seluruh hak masyarakat terdampak banjir dapat segera dipenuhi. Kami tidak ingin ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan ini,” kata Al-Farlaky.<\/p>\n

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pascabanjir di Aceh Timur belum sepenuhnya selesai meskipun fase tanggap darurat telah berlalu.<\/p>\n

Tantangan terbesar justru berada pada tahap pemulihan. Pada fase inilah pemerintah dituntut tidak hanya cepat menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan pendataan korban akurat, penerima bantuan tepat sasaran, serta tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.<\/p>\n

Jangan Sampai Korban Menunggu Terlalu Lama<\/strong><\/p>\n

Pertemuan dengan Mendagri juga menjadi momentum untuk menguji sejauh mana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan.<\/p>\n

Sebab, bagi masyarakat terdampak, keberhasilan penanganan bencana bukan diukur dari berapa banyak rapat yang dilakukan atau berapa banyak koordinasi antarinstansi yang berlangsung di Jakarta.<\/p>\n

Ukuran sebenarnya adalah apakah rumah warga yang rusak dapat segera diperbaiki, apakah bantuan benar-benar sampai kepada penerima, apakah kebutuhan dasar keluarga korban terpenuhi, dan apakah masyarakat dapat kembali bekerja serta menjalani kehidupan secara normal.<\/p>\n

Di titik inilah pemerintah perlu memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tersandera oleh persoalan birokrasi yang berlarut-larut.<\/p>\n

Aceh Timur merupakan salah satu daerah yang menghadapi dampak serius bencana banjir. Kerusakan rumah dan fasilitas masyarakat bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, melainkan menyangkut kehidupan ribuan keluarga yang membutuhkan kepastian untuk membangun kembali kehidupannya.<\/p>\n

Karena itu, desakan Bupati Al-Farlaky kepada pemerintah pusat patut dilihat sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan korban bencana. Namun, pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap data, dokumen, dan usulan yang diajukan kepada pemerintah pusat benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Bergerak Bersama<\/strong><\/p>\n

Al-Farlaky berharap sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus diperkuat sehingga seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak.<\/p>\n

Langkah tersebut dilakukan melalui serangkaian komunikasi dan pertemuan dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat di Jakarta.<\/p>\n

Dalam beberapa hari terakhir, Bupati Al-Farlaky aktif menjajaki komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan berbagai kebutuhan masyarakat korban banjir Aceh Timur mendapat perhatian pemerintah pusat.<\/p>\n

Agenda yang diperjuangkan tidak hanya berkaitan dengan bantuan hidup, dana stimulan dan bantuan perabot rumah tangga, tetapi juga rehabilitasi serta rekonstruksi rumah warga yang mengalami kerusakan.<\/p>\n

Lebih jauh, pemerintah daerah dituntut memastikan agar program pemulihan tidak berhenti pada tahap penyaluran bantuan. Pemulihan harus diarahkan untuk mengembalikan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi setelah bencana.<\/p>\n

Sebab, jika bantuan hanya disalurkan secara parsial sementara rumah, fasilitas umum, mata pencaharian dan infrastruktur dasar belum pulih, maka masyarakat korban masih akan berada dalam kondisi rentan.<\/p>\n

Kepastian Lebih Penting dari Sekadar Janji<\/strong><\/p>\n

Pertemuan Bupati Aceh Timur dengan Mendagri Tito Karnavian diharapkan tidak berhenti sebagai agenda koordinasi administratif. Yang paling ditunggu masyarakat adalah tindak lanjut konkret di lapangan.<\/p>\n

Pemerintah pusat perlu memberikan kepastian mengenai tahapan, mekanisme, serta waktu penyelesaian bantuan yang masih tertunda. Sementara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus terus melakukan pengawasan agar bantuan yang nantinya disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.<\/p>\n

Pada akhirnya, pemulihan pascabencana adalah ujian bagi kapasitas negara dalam hadir ketika masyarakat berada dalam kondisi paling sulit.<\/p>\n

Korban banjir tidak membutuhkan sekadar janji bahwa bantuan akan datang. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah bekerja, bantuan sampai, rumah diperbaiki, dan kehidupan mereka benar-benar dapat kembali normal.<\/p>\n

Karena itu, koordinasi antara Aceh Timur dan pemerintah pusat harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata. Semakin lama proses pemulihan tertunda, semakin berat pula beban yang harus ditanggung masyarakat yang sejak awal sudah menjadi korban bencana.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sebab, bagi masyarakat terdampak, keberhasilan penanganan bencana bukan diukur dari berapa banyak rapat yang dilakukan atau berapa banyak koordinasi antarinstansi yang berlangsung di Jakarta.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":170889,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6],"tags":[12562,13583,63373,2270,63372],"class_list":["post-170887","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-bupati-aceh-timur","tag-iskandar-usman-al-farlaky","tag-pemulihan-pascabencana-banjir","tag-percepatan","tag-temui-mendagri-tito-karnavian"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/08\/IMG-20260807-WA01791.jpg?fit=832%2C554&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/170887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=170887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/170887\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/170889"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=170887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=170887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=170887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}