{"id":171005,"date":"2026-08-09T21:08:33","date_gmt":"2026-08-09T14:08:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=171005"},"modified":"2026-08-10T20:27:24","modified_gmt":"2026-08-10T13:27:24","slug":"delapan-bulan-lebih-pascabencana-sawah-dan-tambak-korban-banjir-pidie-jaya-masih-terlantar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/08\/09\/delapan-bulan-lebih-pascabencana-sawah-dan-tambak-korban-banjir-pidie-jaya-masih-terlantar\/","title":{"rendered":"Delapan Bulan Lebih Pascabencana, Sawah dan Tambak Korban Banjir Pidie Jaya Masih Terlantar"},"content":{"rendered":"

Pidie Jaya, Infoaceh.net – <\/strong>Lebih dari delapan bulan pascabencana banjir bandang, pemulihan lahan pertanian dan tambak masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, masih menyisakan persoalan serius.<\/p>\n

Sejumlah lahan produktif milik masyarakat yang terdampak banjir dilaporkan hingga kini belum mendapatkan penanganan maupun pemulihan secara berarti.<\/p>\n

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama terhadap sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.<\/p>\n

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Desa Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu.<\/p>\n

Tambak masyarakat yang terdampak banjir disebut belum tersentuh program pemulihan, meskipun kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan warga.<\/p>\n

Kerusakan dan dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh petambak. Persoalan serupa juga terjadi pada lahan persawahan masyarakat di Desa Meuraksa, Kecamatan Meureudu.<\/p>\n

Ironisnya, lokasi persawahan tersebut berada tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, bahkan berada di belakang kompleks Kantor Bupati Pidie Jaya.<\/p>\n

Namun, hingga lebih dari delapan bulan setelah bencana, sebagian lahan sawah warga masih tertutup endapan lumpur. Kondisi itu membuat lahan sulit kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.<\/p>\n

Bagi masyarakat, keterlambatan pemulihan bukan sekadar persoalan teknis. Sawah dan tambak merupakan aset ekonomi utama yang menjadi sumber pendapatan keluarga.<\/p>\n

Ketika lahan produktif tidak dapat kembali digunakan, masyarakat tidak hanya kehilangan hasil produksi, tetapi juga kehilangan sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<\/p>\n

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mempertanyakan keseriusan dan prioritas pemerintah dalam memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana benar-benar menyentuh masyarakat.<\/p>\n

Menurutnya, waktu lebih dari delapan bulan seharusnya sudah cukup bagi pemerintah untuk melakukan pendataan, menetapkan prioritas, menyusun program serta melaksanakan pemulihan terhadap lahan produktif masyarakat yang terdampak.<\/p>\n

\u201cSudah lebih delapan bulan masyarakat menunggu. Tambak belum pulih, sawah masih tertutup lumpur. Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut sumber penghasilan dan keberlangsungan hidup masyarakat,\u201d ujar Nasruddin Bahar, Ahad (9\/8\/2026).<\/p>\n

Ia menilai pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan untuk memulihkan sektor pertanian dan perikanan masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n

\u201cPemerintah harus menjelaskan kapan pemulihan dilakukan dan berapa anggaran yang sebenarnya telah dialokasikan untuk sektor pertanian serta perikanan di Pidie Jaya,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurut Nasruddin, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui apakah lahan mereka telah masuk dalam database kerusakan, program pemulihan, maupun alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.<\/p>\n

Jangan Sampai Anggaran Besar, tetapi Lahan Warga Terabaikan<\/strong><\/p>\n

TTI meminta pemerintah tidak hanya menjadikan pembangunan infrastruktur fisik sebagai ukuran keberhasilan pemulihan pascabencana.<\/p>\n

Menurutnya, pemulihan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi.<\/p>\n

Sawah yang tertutup lumpur, tambak yang rusak, saluran irigasi yang terganggu, serta berbagai fasilitas produksi masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari kerusakan yang membutuhkan penanganan segera.<\/p>\n

\u201cJangan sampai yang terlihat hanya proyek-proyek fisik dan angka anggaran yang besar, sementara lahan masyarakat yang menjadi sumber kehidupan justru dibiarkan,\u201d ujar Nasruddin.<\/p>\n

Ia menegaskan, masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji pemulihan.<\/p>\n

Karena itu, TTI meminta Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah Aceh, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan terbuka terhadap seluruh lahan sawah dan tambak masyarakat yang terdampak banjir.<\/p>\n

Pendataan tersebut, kata dia, harus mencakup jumlah lahan terdampak, tingkat kerusakan, nama desa dan kecamatan, status penanganan, instansi pelaksana, sumber anggaran, nilai anggaran, serta target penyelesaian.<\/p>\n

TTI juga mendorong agar pemerintah membuka informasi mengenai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Pidie Jaya.<\/p>\n

Informasi mengenai besaran anggaran, sumber pembiayaan, jenis kegiatan, lokasi pekerjaan, pelaksana kegiatan dan progres pekerjaan dinilai penting untuk mencegah munculnya kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.<\/p>\n

Terlebih, pemulihan pascabencana menggunakan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.<\/p>\n

\u201cKalau memang sudah ada program dan anggaran, masyarakat harus tahu kapan dilaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau belum ada, pemerintah juga harus menjelaskan apa kendalanya,\u201d kata Nasruddin.<\/p>\n

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena semakin lama lahan produktif tidak ditangani, semakin besar pula kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat.<\/p>\n

Selain kehilangan musim tanam, petani juga berpotensi kehilangan pendapatan. Begitu pula dengan petambak yang tidak dapat kembali mengelola tambaknya akibat kerusakan maupun sedimentasi pascabanjir.<\/p>\n

Pemulihan Harus Berorientasi pada Kehidupan Warga<\/strong><\/p>\n

TTI menegaskan bahwa esensi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan hanya membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi mengembalikan kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan dan memperoleh penghasilan secara normal.<\/p>\n

Karena itu, pemulihan sawah dan tambak harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat Pidie Jaya.<\/p>\n

\u201cProgram rehabilitasi dan rekonstruksi jangan hanya berhenti pada perencanaan dan angka-angka anggaran. Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari apakah masyarakat sudah bisa kembali bekerja, sawah kembali ditanami, tambak kembali berproduksi, dan ekonomi keluarga kembali bergerak,\u201d tegas Nasruddin.<\/p>\n

TTI berharap pemerintah segera turun langsung ke lokasi-lokasi terdampak untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.<\/p>\n

Masyarakat, kata dia, tidak seharusnya menunggu tanpa kepastian hingga berbulan-bulan setelah bencana berlalu.<\/p>\n

Sebab, bagi warga yang menggantungkan hidup dari sawah dan tambak, setiap hari lahan tidak produktif berarti semakin besar pula kehilangan pendapatan yang mereka tanggung.<\/p>\n

Pemerintah pun dituntut memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya cepat dalam penyerapan anggaran, tetapi juga tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat yang paling terdampak.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kerusakan dan dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh petambak. Persoalan serupa juga terjadi pada lahan persawahan masyarakat di Desa Meuraksa, Kecamatan Meureudu.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":171006,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[63439,63437,7996,63438,5434,3146],"class_list":["post-171005","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-belum-ada-penanganan","tag-delapan-bulan-lebih-pascabencana","tag-meureudu","tag-sawah-dan-tambak-korban-banjir-pidie-jaya","tag-terlantar","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/08\/IMG-20260809-WA0473-e1786368434270.jpg?fit=1000%2C461&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/171005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=171005"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/171005\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/171006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=171005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=171005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=171005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}