{"id":174005,"date":"2026-09-30T21:47:30","date_gmt":"2026-09-30T14:47:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=174005"},"modified":"2026-09-30T21:47:30","modified_gmt":"2026-09-30T14:47:30","slug":"huntap-hingga-normalisasi-sungai-lambat-plt-sekda-aceh-minta-rehab-rekon-dipercepat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/09\/30\/huntap-hingga-normalisasi-sungai-lambat-plt-sekda-aceh-minta-rehab-rekon-dipercepat\/","title":{"rendered":"Huntap hingga Normalisasi Sungai Lambat, Plt Sekda Aceh Minta Rehab-Rekon Dipercepat"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net<\/strong> \u2014 Pemerintah Aceh meminta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi dipercepat.<\/p>\n

Sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), optimalisasi posko, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, masih menjadi perhatian.<\/p>\n

Percepatan dinilai semakin mendesak karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Kondisi tersebut menuntut pemerintah tidak hanya menyelesaikan dampak bencana sebelumnya, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana susulan.<\/p>\n

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, saat mengikuti diskusi terkait penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh, yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30\/9\/2026).<\/p>\n

Taufik hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza. Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, Asisten Deputi PRB Dr. Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, jajaran pemerintah kabupaten\/kota, serta SKPA terkait.<\/p>\n

Dalam arahannya, Taufik mengatakan diskusi tersebut penting untuk menyinkronkan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.<\/p>\n

Menurutnya, berbagai catatan dan persoalan yang ditemukan di lapangan perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga membutuhkan evaluasi dan masukan dari pemerintah pusat agar program yang berjalan dapat lebih efektif.<\/p>\n

\u201cKita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,\u201d ujar Taufik.<\/p>\n

Huntap Masih Menjadi Perhatian<\/strong><\/p>\n

Dalam pembahasan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi fokus dalam proses pemulihan.<\/p>\n

Salah satunya menyangkut penyelesaian lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n

Kepastian lahan menjadi bagian penting dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi karena pembangunan huntap berkaitan langsung dengan pemulihan kehidupan masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal.<\/p>\n

Pemerintah Aceh mendorong agar persoalan tersebut segera diselesaikan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten\/kota dan pihak terkait lainnya.<\/p>\n

Selain huntap, optimalisasi posko penanganan bencana di kabupaten\/kota juga menjadi perhatian. Posko diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi yang mampu memantau perkembangan kondisi di lapangan serta mempercepat respons apabila terjadi keadaan darurat.<\/p>\n

Normalisasi Sungai dan Pengendali Banjir<\/p>\n

Persoalan lain yang mendapat sorotan adalah normalisasi sungai serta infrastruktur pengendali banjir.<\/p>\n

Langkah tersebut dinilai penting karena sejumlah wilayah Aceh masih memiliki kerentanan terhadap banjir dan bencana hidrometeorologi.<\/p>\n

Normalisasi sungai diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran air, sementara infrastruktur pengendali banjir menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko terhadap permukiman dan fasilitas publik.<\/p>\n

Namun, pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan mempertimbangkan kondisi setiap wilayah agar pembangunan tidak sekadar bersifat reaktif setelah bencana terjadi.<\/p>\n

Pemerintah Aceh juga mendorong penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di tingkat kabupaten\/kota.<\/p>\n

Penguatan SOP diperlukan agar pemerintah daerah memiliki mekanisme yang jelas dalam menghadapi bencana, mulai dari kesiapsiagaan, evakuasi, penanganan masyarakat terdampak, distribusi bantuan, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.<\/p>\n

Robby juga menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan terhadap berbagai program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian dan lembaga.<\/p>\n

Menurutnya, pemerintah kabupaten\/kota harus memiliki informasi yang utuh mengenai program yang dilaksanakan di wilayah masing-masing.<\/p>\n

Sinkronisasi data dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat mengetahui lokasi, jenis kegiatan, serta perkembangan program yang dikerjakan kementerian\/lembaga.<\/p>\n

Dengan demikian, potensi tumpang tindih kegiatan dapat diminimalkan dan pelaksanaan program dapat diarahkan kepada kebutuhan yang benar-benar belum tertangani.<\/p>\n

\u201cSinkronisasi data diperlukan agar pemerintah kabupaten\/kota memiliki informasi yang utuh mengenai program yang berjalan guna mencegah terjadinya tumpang tindih program,\u201d demikian pokok pembahasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.<\/p>\n

Selain persoalan rehab-rekon, Robby turut menyampaikan perkembangan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong percepatannya.<\/p>\n

Pusat Bentuk Tim Pengarah dan Tim Pakar<\/strong><\/p>\n

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.<\/p>\n

Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis serta membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.<\/p>\n

Lilik mengatakan proses pemulihan Aceh membutuhkan keterlibatan dan kerja bersama seluruh pihak.<\/p>\n

\u201cKita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,\u201d kata Lilik.<\/p>\n

Menurutnya, pembangunan kembali wilayah terdampak harus dilakukan secara terkoordinasi sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.<\/p>\n

Lilik juga mengimbau pemerintah kabupaten\/kota untuk memastikan pendampingan dan pengawalan terhadap pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik.<\/p>\n

Ia menilai berbagai isu sensitif yang muncul dalam proses pemulihan juga perlu dikawal bersama agar tidak menghambat pelaksanaan program.<\/p>\n

Percepatan rehab-rekon menjadi semakin penting karena Aceh masih menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.<\/p>\n

Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyelesaikan kerusakan akibat bencana sebelumnya, tetapi juga harus memastikan masyarakat dan infrastruktur memiliki tingkat kesiapsiagaan yang lebih baik menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.<\/p>\n

Karena itu, penyelesaian huntap, normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penguatan posko, serta perbaikan sistem koordinasi menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.<\/p>\n

Dalam diskusi tersebut, tim pakar kebencanaan juga menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat langkah strategis pemerintah menangani rehab-rekon pascabencana.<\/p>\n

Pemerintah Aceh berharap koordinasi bersama pemerintah pusat, kabupaten\/kota, kementerian\/lembaga, serta para pakar dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.<\/p>\n

Pemulihan pascabencana diharapkan tidak berhenti pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan Aceh dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net \u2014 Pemerintah Aceh meminta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi dipercepat. Sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), optimalisasi posko, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, masih menjadi perhatian. Percepatan dinilai semakin mendesak karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir […]<\/p>\n","protected":false},"author":400000,"featured_media":174006,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[65474,65475,64211,65476],"class_list":["post-174005","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-huntap","tag-normalisasi-sungai","tag-plt-sekda-aceh-taufik","tag-rehab-rekon-pascabencana"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/09\/IMG-20260930-WA0211-scaled.jpg?fit=2560%2C1706&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/174005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400000"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=174005"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/174005\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":174007,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/174005\/revisions\/174007"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/174006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=174005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=174005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=174005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}