{"id":175953,"date":"2026-11-12T10:13:26","date_gmt":"2026-11-12T03:13:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=175953"},"modified":"2026-11-12T10:14:45","modified_gmt":"2026-11-12T03:14:45","slug":"mualem-angkat-mantan-sekda-taqwallah-jadi-staf-khusus-ditugaskan-kawal-realisasi-apba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/11\/12\/mualem-angkat-mantan-sekda-taqwallah-jadi-staf-khusus-ditugaskan-kawal-realisasi-apba\/","title":{"rendered":"Mualem Angkat Mantan Sekda Aceh Taqwallah Jadi Staf Khusus, Ditugaskan Kawal Realisasi APBA"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kembali melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah MKes, dalam lingkaran Pemerintah Aceh.<\/p>\n

Taqwallah yang kini menjabat Staf Khusus Gubernur Aceh bahkan mendapat tugas khusus untuk membantu mengawal percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026.<\/p>\n

Pengangkatan Taqwallah sebagai Staf Khusus Bidang Pengendalian Layanan Publik dan Pembina Pengendalian dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA tertuang dalam SK Gubernur Aceh Nomor 800.1\/822\/2026 tertanggal 9 Oktober 2026.<\/p>\n

Penugasan tersebut menjadi perhatian karena Taqwallah merupakan mantan Sekda Aceh pada masa pemerintahan Gubernur Nova Iriansyah dan Pj Gubernur Achmad Marzuki.<\/p>\n

Kehadirannya kembali dalam lingkungan pemerintahan justru memunculkan kritik dari sebagian kalangan pendukung Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah alias Dek Fad.<\/p>\n

Di satu sisi, Mualem membutuhkan dukungan untuk mempercepat penyerapan anggaran yang dinilai masih menjadi persoalan.<\/p>\n

Namun di sisi lain, keputusan melibatkan kembali pejabat dari pemerintahan sebelumnya memunculkan pertanyaan mengenai arah perubahan birokrasi yang selama ini diharapkan masyarakat Aceh.<\/p>\n

Dalam rapat pimpinan bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Selasa (10\/11\/2026), Mualem secara khusus meminta Taqwallah berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih rendah.<\/p>\n

Arahan itu disampaikan Mualem ketika membahas percepatan realisasi APBA dan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD), yang menurutnya harus dimaksimalkan sebelum tahun anggaran berakhir.<\/p>\n

“Saya minta staf khusus saya, Taqwallah, terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim,” demikian arahan Mualem secara virtual.<\/p>\n

Desakan Mualem agar seluruh SKPA mempercepat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa realisasi APBA masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.<\/p>\n

Berdasarkan data TP2K APBA yang dikutip media pada 11 November 2026, realisasi keuangan APBA 2026 hingga 10 November tercatat sebesar 72,44 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target realisasi 77,80 persen untuk periode 30 November 2026.<\/p>\n

Sementara realisasi fisik mencapai 75,44 persen, dibandingkan target 80,80 persen pada periode yang sama.<\/p>\n

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Aceh. Sebab, percepatan belanja tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan instruksi kepada kepala dinas, tetapi juga membutuhkan pengawasan, penyelesaian hambatan administrasi, kepastian pelaksanaan tender, serta pengendalian kualitas pekerjaan.<\/p>\n

Di sinilah Taqwallah mendapat tugas untuk ikut mengawal komunikasi dan koordinasi dengan SKPA yang penyerapannya masih rendah.<\/p>\n

Mualem juga memberikan perhatian khusus kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit serta Dinas Dayah.<\/p>\n

Ketiga sektor tersebut dinilai membutuhkan perhatian agar program yang sudah dianggarkan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat kepada masyarakat.<\/p>\n

Selain itu, Mualem meminta program hibah, pembangunan masjid, dan dayah dipersiapkan secara matang, terutama terkait regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.<\/p>\n

Tidak hanya APBA, Mualem juga menyoroti pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD).<\/p>\n

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memastikan dana tersebut digunakan secara maksimal, termasuk mempercepat pembangunan jembatan Bailey yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh.<\/p>\n

Jembatan Bailey menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat yang akses transportasinya terganggu akibat kerusakan infrastruktur dan bencana.<\/p>\n

Karena itu, Mualem meminta agar program pembangunan jembatan tersebut tidak terlambat direalisasikan. “Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” tegasnya.<\/p>\n

Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat dicairkan pada 2027.<\/p>\n

Dukungan dana Otsus dinilai penting untuk menopang pembangunan Aceh, terutama di tengah besarnya kebutuhan pemulihan infrastruktur, pelayanan publik dan pembangunan daerah.<\/p>\n

Namun, penugasan Taqwallah sebagai Staf Khusus Gubernur Aceh tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif.<\/p>\n

Mantan Ketua Harian Mualem Center Aceh yang juga Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, justru meminta Mualem dan Dek Fadh mengevaluasi kembali keterlibatan mantan Sekda Aceh tersebut dalam lingkungan Pemerintah Aceh.<\/p>\n

Faisal mengaku menerima keresahan dari kalangan tim dan relawan pendukung Mualem-Dek Fadh terkait kembalinya Taqwallah ke lingkaran pemerintahan.<\/p>\n

Menurut Faisal, keterlibatan Taqwallah dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali pola birokrasi pada masa pemerintahan Gubernur Aceh sebelumnya, Nova Iriansyah.<\/p>\n

Ia bahkan menyebut pengalaman Taqwallah ketika menjabat Sekda Aceh perlu menjadi bahan pertimbangan serius sebelum diberikan kembali peran strategis dalam pemerintahan.<\/p>\n

“Taqwallah merupakan produk gagal bagi Pemerintah Aceh pada masa pemerintahan sebelumnya,” tegas Faisal dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada media Rabu (11\/11\/2026).<\/p>\n

Faisal juga menyinggung sejumlah polemik pada masa Taqwallah menjabat Sekda Aceh, di antaranya persoalan yang disebut sebagai kasus Apendix, pengadaan wastafel, hingga besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBA.<\/p>\n

Berbagai persoalan tersebut, menurut Faisal, semestinya menjadi catatan evaluasi sebelum pemerintah memberikan kepercayaan kembali kepada figur yang pernah menduduki jabatan strategis dalam birokrasi Aceh.<\/p>\n

Meski demikian, pernyataan Faisal tersebut merupakan penilaian dan kritik politik yang bersangkutan. Penyebutan sejumlah polemik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tanggung jawab hukum pribadi Taqwallah atas persoalan-persoalan tersebut.<\/p>\n

Pj Sekda Aceh Diingatkan Tidak Gegabah<\/strong><\/p>\n

Faisal juga mengingatkan Penjabat Sekda Aceh Taufik agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya menyangkut penempatan figur dan pembentukan lingkaran kerja pemerintahan.<\/p>\n

Ia menilai kepemimpinan Mualem-Dek Fad membawa harapan besar bagi masyarakat Aceh yang menginginkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan.<\/p>\n

Karena itu, setiap keputusan terkait penempatan pejabat maupun tenaga pendukung gubernur harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, kapasitas, rekam jejak, serta kepentingan masyarakat luas.<\/p>\n

“Harapan rakyat Aceh kepada Mualem dan Dek Fad sangat besar. Kami berharap Pj Sekda tidak gegabah mengambil langkah yang justru mengembalikan Aceh pada pola pemerintahan masa lalu,” ujarnya.<\/p>\n

Keterlibatan kembali Taqwallah dalam lingkungan Pemerintah Aceh kini menjadi perhatian karena menyangkut dua persoalan sekaligus, yakni kebutuhan mempercepat realisasi anggaran dan tuntutan perubahan tata kelola birokrasi.<\/p>\n

Di satu sisi, pemerintah membutuhkan tenaga berpengalaman untuk membantu mengurai persoalan rendahnya realisasi APBA dan TKD. Pengalaman Taqwallah sebagai mantan Sekda tentu menjadi salah satu latar belakang yang dapat dipertimbangkan gubernur dalam memberikan tugas koordinasi.<\/p>\n

Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjawab kritik mengenai transparansi, akuntabilitas, dan alasan penempatan figur dari pemerintahan sebelumnya.<\/p>\n

Publik berhak mengetahui apa saja kewenangan Staf Khusus Gubernur dalam mengawal APBA, bagaimana mekanisme koordinasinya dengan kepala SKPA, serta sejauh mana hasil kerjanya dapat diukur.<\/p>\n

Jangan sampai percepatan penyerapan anggaran hanya dimaknai sebagai menghabiskan uang menjelang akhir tahun. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah APBA dan TKD menghasilkan pembangunan berkualitas, pelayanan publik yang lebih baik, serta manfaat nyata bagi masyarakat.<\/p>\n

Pengangkatan Taqwallah dalam menjalankan tugas sebagai Staf Khusus akan diuji melalui hasil kerja yang terukur, bukan sekadar intensitas komunikasi dengan para kepala dinas.<\/p>\n

Sementara bagi Mualem dan Dek Fad, keputusan mempertahankan atau mengevaluasi figur di lingkaran pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Aceh.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH, Infoaceh.net \u2013 Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem kembali melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah MKes, dalam lingkaran Pemerintah Aceh. Taqwallah yang kini menjabat Staf Khusus Gubernur Aceh bahkan mendapat tugas khusus untuk membantu mengawal percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026. Pengangkatan Taqwallah sebagai Staf Khusus Bidang Pengendalian […]<\/p>\n","protected":false},"author":400002,"featured_media":175954,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[66841,66842,12516,66843,64381,58405,3146],"class_list":["post-175953","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-angkat-staf-khusus","tag-dr-taqwallah-mkes","tag-gubernur-aceh","tag-kawal-realisasi-apba","tag-mantan-sekda-aceh","tag-muzakir-manaf-atau-mualem","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/11\/IMG-20261112-WA0137.jpg?fit=1085%2C667&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/175953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400002"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=175953"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/175953\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":175956,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/175953\/revisions\/175956"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/175954"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=175953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=175953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=175953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}