{"id":176117,"date":"2026-11-15T01:42:54","date_gmt":"2026-11-14T18:42:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=176117"},"modified":"2026-11-15T01:42:54","modified_gmt":"2026-11-14T18:42:54","slug":"dua-kali-berkas-ditolak-jaksa-eks-kepala-inspektorat-banda-aceh-lolos-dari-hukuman-cambuk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/11\/15\/dua-kali-berkas-ditolak-jaksa-eks-kepala-inspektorat-banda-aceh-lolos-dari-hukuman-cambuk\/","title":{"rendered":"Dua Kali Berkas Ditolak Jaksa, Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Lolos dari Hukuman Cambuk"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Kasus dugaan jarimah liwath (hubungan sesama jenis) yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) bersama seorang mahasiswa berinisial AM (22) menyisakan persoalan serius dalam penegakan syariat Islam di Aceh.<\/p>\n

Keduanya telah dikeluarkan dari tahanan sejak 31 Oktober 2026 setelah masa penahanan berakhir. Namun, hingga Jum’at (13\/11\/2026), perkara tersebut belum berhasil dilimpahkan ke pengadilan karena berkas penyidikan dua kali ditolak oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh.<\/p>\n

Akibatnya, FD dan AM belum menjalani proses persidangan yang dapat menentukan apakah keduanya terbukti melakukan jarimah liwath sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.<\/p>\n

Kasus ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya kedua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh di ruang kerja FD di Kantor Inspektorat pada Agustus 2026.<\/p>\n

Keduanya sempat menjalani penahanan setelah penyidik menyatakan telah menemukan dua alat bukti untuk menetapkan status tersangka.<\/p>\n

Namun, proses hukum tidak berjalan mulus. Berkas perkara yang diserahkan kepada kejaksaan ternyata belum memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.<\/p>\n

Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, dalam konferensi pers di kompleks Kantor Wali Kota Banda Aceh, Jumat (13\/11\/2026), membenarkan bahwa FD dan AM sudah dikeluarkan dari tahanan.<\/p>\n

“Sudah dilepaskan karena masa tahanan sudah habis,” kata Rizal.<\/p>\n

Menurut Rizal, berdasarkan petunjuk jaksa peneliti, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi.<\/p>\n

Dengan demikian, penyidik belum memiliki dasar pembuktian yang cukup untuk membawa perkara tersebut ke tahap selanjutnya.<\/p>\n

“Berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi,” ujarnya.<\/p>\n

Rizal juga mengakui rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam qanun tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena dinilai sangat spesifik.<\/p>\n

“Rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam qanun jinayat perlu dikaji lebih lanjut,” katanya.<\/p>\n

Dua Kali Kejaksaan Kembalikan Berkas<\/strong><\/p>\n

Persoalan pembuktian dalam kasus ini terlihat dari perjalanan berkas perkara yang telah dua kali dikembalikan Kejari Banda Aceh kepada penyidik Satpol PP-WH.<\/p>\n

Berkas perkara pertama kali diterima pihak kejaksaan pada 8 September 2026. Setelah dilakukan penelitian, jaksa mengembalikannya kepada penyidik pada 21 September 2026 karena masih terdapat kekurangan.<\/p>\n

Penyidik kemudian kembali menyerahkan berkas yang telah diperbaiki pada 5 Oktober 2026. Namun, setelah diteliti kembali, jaksa masih menemukan kekurangan sehingga berkas tersebut kembali dikembalikan pada 19 Oktober 2026.<\/p>\n

Dua kali pengembalian berkas ini menunjukkan bahwa proses penyidikan belum berhasil memenuhi petunjuk jaksa, terutama terkait kelengkapan administrasi dan pembuktian unsur tindak pidana.<\/p>\n

Situasi tersebut akhirnya membuat perkara tidak dapat segera dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa penahanan berakhir.<\/p>\n

Hal penting yang perlu dipahami dalam perkembangan perkara ini adalah keluarnya FD dan AM dari tahanan tidak serta-merta berarti keduanya telah dinyatakan tidak bersalah melalui putusan pengadilan.<\/p>\n

Keduanya dikeluarkan karena batas waktu penahanan telah berakhir, sedangkan perkara belum dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.<\/p>\n

Sejumlah pemberitaan media lokal juga menyebutkan bahwa pengeluaran dari tahanan dilakukan demi hukum karena tahapan penahanan sesuai ketentuan hukum acara jinayat telah berakhir.<\/p>\n

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara penghentian penahanan, penghentian penyidikan, dan putusan bebas oleh pengadilan. Ketiganya merupakan proses hukum yang berbeda.<\/p>\n

Dalam kasus FD dan AM, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan keduanya bersalah ataupun tidak bersalah atas dugaan jarimah liwath tersebut.<\/p>\n

FD Dipecat Tidak Hormat dari ASN<\/strong><\/p>\n

Di tengah belum tuntasnya proses hukum jinayat, Pemerintah Kota Banda Aceh justru mengambil tindakan administratif tegas terhadap FD.<\/p>\n

Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan FD dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik ASN berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk pemerintah kota.<\/p>\n

Menurut Emila, hasil pemeriksaan tersebut memenuhi unsur untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).<\/p>\n

Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).<\/p>\n

BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD pada 4 Oktober 2026.<\/p>\n

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4\/1558\/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai Pegawai Negeri Sipil.<\/p>\n

“Hasil pemeriksaan tim, FD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat dan memenuhi unsur untuk dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” kata Emila.<\/p>\n

Sebelumnya, BKPSDM juga telah memberhentikan sementara FD dari tugas jabatannya setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satpol PP-WH.<\/p>\n

Informasi mengenai proses pemberhentian tersebut diberitakan ANTARA dan diperkuat keterangan resmi BKPSDM Kota Banda Aceh.<\/p>\n

Terbentur Rumusan Pasal dalam Qanun Jinayat<\/strong><\/p>\n

Salah satu persoalan utama yang muncul dalam kasus ini adalah pembuktian unsur jarimah liwath.<\/p>\n

Dalam penjelasan kepada wartawan, Muhammad Rizal menyebut rumusan tindak pidana liwath dalam Qanun Jinayat memiliki batasan yang spesifik.<\/p>\n

Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath.<\/p>\n

Dalam rumusan qanun, liwath didefinisikan sebagai perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas kerelaan kedua belah pihak.<\/p>\n

Menurut penjelasan Rizal yang dikutip detikSumut, penyidik menghadapi kendala karena perilaku yang diduga dilakukan FD belum dapat dibuktikan memenuhi rumusan unsur tersebut.<\/p>\n

Karena itu, ia berharap ketentuan mengenai jarimah liwath dapat dikaji kembali bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.<\/p>\n

Publik Menunggu Kejelasan Penegakan Syariat<\/strong><\/p>\n

Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas penegakan Qanun Jinayat di Banda Aceh.<\/p>\n

Sebab, perkara yang sejak awal menyita perhatian masyarakat tersebut berakhir dengan keluarnya kedua tersangka dari tahanan tanpa pernah menjalani persidangan.<\/p>\n

Di satu sisi, penyidik menyatakan telah menemukan alat bukti awal sehingga FD dan AM ditetapkan sebagai tersangka. Namun, di sisi lain, jaksa dua kali mengembalikan berkas karena belum memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.<\/p>\n

Kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bagi Satpol PP-WH dan Kejari Banda Aceh. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai kendala penyidikan, alat bukti yang diperoleh, serta alasan hukum yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan.<\/p>\n

Pemerintah Kota Banda Aceh juga perlu menjelaskan secara terbuka dasar pemeriksaan internal yang menghasilkan keputusan PTDH terhadap FD, mengingat proses penegakan disiplin ASN merupakan mekanisme berbeda dari pembuktian tindak pidana dalam persidangan.<\/p>\n

Kasus ini sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan konsekuensi antara proses hukum jinayat dan proses administrasi kepegawaian.<\/p>\n

FD kehilangan statusnya sebagai PNS, tetapi dugaan jarimah liwath yang sebelumnya disangkakan kepadanya belum diputus melalui pengadilan.<\/p>\n

Dengan demikian, keluarnya FD dan AM dari tahanan bukan berarti keduanya telah memperoleh putusan bebas dari hakim. Begitu pula, keputusan PTDH terhadap FD tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti putusan pidana.<\/p>\n

Publik kini menunggu apakah penyidik akan mengambil langkah hukum lanjutan atau perkara tersebut akhirnya dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n

Penegakan syariat Islam tidak cukup hanya dengan penangkapan dan penetapan tersangka. Profesionalitas penyidik, kecermatan pembuktian, kepastian hukum, serta transparansi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar hukum tidak berhenti di tengah jalan.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH, Infoaceh.net \u2013 Kasus dugaan jarimah liwath (hubungan sesama jenis) yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) bersama seorang mahasiswa berinisial AM (22) menyisakan persoalan serius dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Keduanya telah dikeluarkan dari tahanan sejak 31 Oktober 2026 setelah masa penahanan berakhir. Namun, hingga Jum’at (13\/11\/2026), perkara […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":176118,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[66955,66928,38763,66956],"class_list":["post-176117","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-dua-kali-berkas-ditolak-jaksa","tag-eks-kepala-inspektorat-kota-banda-aceh","tag-kasatpol-pp-wh-banda-aceh","tag-lolos-dari-hukuman-cambuk"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/11\/Screenshot_20261115_013521_Instagram.jpg?fit=1080%2C782&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/176117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=176117"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/176117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":176119,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/176117\/revisions\/176119"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/176118"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=176117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=176117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=176117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}