{"id":176324,"date":"2026-11-18T23:56:56","date_gmt":"2026-11-18T16:56:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=176324"},"modified":"2026-11-18T23:56:56","modified_gmt":"2026-11-18T16:56:56","slug":"polda-aceh-minta-pertamina-cabut-izin-spbu-nakal-terlibat-jaringan-mafia-solar-subsidi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2026\/11\/18\/polda-aceh-minta-pertamina-cabut-izin-spbu-nakal-terlibat-jaringan-mafia-solar-subsidi\/","title":{"rendered":"Polda Aceh Minta Pertamina Cabut Izin SPBU Nakal Terlibat Jaringan Mafia Solar Subsidi"},"content":{"rendered":"<p><strong>BANDA ACEH, Infoaceh.net<\/strong> \u2014 Kepolisian Daerah (Polda) Aceh secara resmi meminta PT Pertamina untuk menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti terlibat dalam penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.<\/p>\n<p>Langkah ini ditempuh menyusul terungkapnya keterlibatan sejumlah oknum manajer SPBU dalam jaringan mafia solar subsidi di wilayah Aceh.<\/p>\n<p>Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melayangkan surat rekomendasi resmi kepada Pertamina terkait daftar SPBU bermasalah yang berulang kali terindikasi melakukan pelanggaran distribusi.<\/p>\n<p>&#8220;Kami sudah menyurati Pertamina agar memberikan sanksi administratif yang tegas, mulai dari surat peringatan hingga pencabutan izin operasional bagi SPBU yang terbukti bermain mata dengan pelangsir,&#8221; tegas Irjen Pol Ruddi Setiawan dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17\/11\/2026).<\/p>\n<p><strong>Manajer Jadi Tersangka, Pemilik SPBU Dibidik<\/strong><\/p>\n<p>Penindakan tegas ini merupakan pengembangan dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang digelar Polda Aceh dan jajaran Polres selama 28 hari (19 Oktober\u201315 November 2026). Dalam operasi tersebut, polisi mengungkap 38 kasus penyalahgunaan BBM subsidi dan menetapkan 45 orang sebagai tersangka.<\/p>\n<p>Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi, menegaskan bahwa penyidik tidak hanya menjerat para sopir pelangsir di lapangan, tetapi juga menyeret sejumlah manajer SPBU ke kursi tersangka karena menyalahgunakan kewenangan operasional mereka.<\/p>\n<p>&#8220;Saat ini penyidik juga masih terus mendalami potensi keterlibatan pemilik SPBU (owner), melacak lokasi penampungan ilegal, serta menelusuri aliran distribusi solar subsidi ini ke aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI),&#8221; jelas Kombes Pol Wahyudi.<\/p>\n<p>Dari rangkaian pengungkapan kasus tersebut, kepolisian mengamankan barang bukti berupa 61.388 liter (61,3 ton) BBM jenis Bio Solar, serta 30 unit kendaraan roda empat dan roda enam yang tangkinya telah dimodifikasi.<\/p>\n<p>Kapolda merekomendasikan agar seluruh kendaraan barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagai efek jera.<\/p>\n<p>Berdasarkan hasil penyidikan, oknum pengelola SPBU dan pelangsir memuluskan aksinya melalui tiga modus utama:<\/p>\n<p>1. Manipulasi Barcode MyPertamina: Menggunakan kode batang milik orang lain secara bergantian untuk memborong Bio Solar melebihi batas kuota harian.<\/p>\n<p>2. Modifikasi Tangki Siluman: Mengisi BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi, lalu mengoplosnya dengan BBM industri.<\/p>\n<p>3. Penimbunan: Menyimpan solar subsidi di gudang ilegal untuk dijual kembali ke kalangan industri dan penambang ilegal di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).<\/p>\n<p><strong>Respons Pertamina dan Ancaman Pidana<\/strong><\/p>\n<p>Menanggapi rekomendasi kepolisian tersebut, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, menyatakan apresiasi atas langkah Polda Aceh dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Pihaknya memastikan ketersediaan stok Bio Solar untuk masyarakat Aceh tetap aman.<\/p>\n<p>Sementara itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.<\/p>\n<p>Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan dugaan kecurangan di SPBU melalui layanan darurat Polri 110 atau Pertamina Contact Center 135.<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/176324?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/apps\/pdf-print\/images\/print.png?ssl=1\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANDA ACEH, Infoaceh.net \u2014 Kepolisian Daerah (Polda) Aceh secara resmi meminta PT Pertamina untuk menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti terlibat dalam penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini ditempuh menyusul terungkapnya keterlibatan sejumlah oknum manajer SPBU dalam jaringan mafia solar subsidi di wilayah [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":176325,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[67113,58223,67115,63910,67081,1943,3697,67114,3146],"class_list":["post-176324","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-cabut-izin","tag-dirreskrimsus-kombes-pol-wahyudi","tag-jaringan-mafia-solar-subsidi","tag-kapolda-irjen-pol-ruddi-setiawan","tag-penyelewengan-bbm-subsidi","tag-pertamina","tag-polda-aceh","tag-spbu-nakal","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2026\/11\/Screenshot_20261118_234441_Instagram.jpg?fit=1008%2C601&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/176324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=176324"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/176324\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":176326,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/176324\/revisions\/176326"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/176325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=176324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=176324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=176324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}