{"id":23627,"date":"2021-06-30T00:32:50","date_gmt":"2021-06-29T17:32:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=23627"},"modified":"2021-06-30T00:32:50","modified_gmt":"2021-06-29T17:32:50","slug":"maa-mencaci-maki-pemimpin-bukan-adat-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2021\/06\/30\/maa-mencaci-maki-pemimpin-bukan-adat-aceh\/","title":{"rendered":"MAA: Mencaci Maki Pemimpin Bukan Adat Aceh"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> \u2013 Menyimak fenomena caci maki di media sosial (medsos) dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan, dan tentunya bertentangan dengan budaya serta adat istiadat Aceh.<\/p>\n

Majelis Adat Aceh (MAA) mengajak para anak muda masyarakat Aceh untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu miring yang dipertontonkan di medsos.<\/p>\n

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA H Bahtiar AR dalam keterangannya, Selasa (29\/6).<\/p>\n

Menurut Bahtiar, selain melalui medsos, hal serupa juga ditunjukkan dengan sikap vandalisme atau dipertontonkan dengan tulisan cacian yang merusak keindahan lingkungan, yang juga terus diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat di Aceh, terutama tatanan kehidupan generasi muda.<\/p>\n

\u201cBeberapa minggu terakhir saya melihat anak-anak muda Aceh terlibat aksi vandalisme yaitu mengotori kota dengan mencoret coret dinding, pagar dan jembatan, menulis secara lantang dan kasar di media sosial terhadap Gubernur Aceh dengan tanpa memperhatikan etika ke-Acehan yang baik,\u201d katanya.<\/p>\n

Tindakan mencaci pemimpin di depan umum tentu ini bukan Adat Aceh, sebab dihadapan hukum juga diminta senantiasa mengedepankan azas praduga tidak bersalah, sebelum hakim yang memutuskan bersalah arau malah tidak.<\/p>\n

Dengan demikian, tidak muncul fitnah kepada para pemimpin di Aceh.<\/p>\n

\u201cDalam Hadih Maja orang Aceh \u201cSibarang kasoe peu nyala apui fitnah, maka jih keudroe nyang akan jeut keu bahan teutong,\u201d lanjut Bahtiar lagi. Artinya barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Sangat disayangkan generasi Aceh jika perilaku itu terus dibiarkan.<\/p>\n

Bahtiar menambahkan sebagai Anggota MAA, dirinya ikut prihatin dengan akhlak anak muda yang demikian. Apalagi sampai menuduh orang melakukan kesalahan yang belum tentu ia lakukan.<\/p>\n

Hal ini bukanlah cerminan adat orang Aceh. \u201cKita tahu semua permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, tidak elok lah rasanya mencaci orang apalagi pemimpin kita di depan umum. Jikapun memang KPK tengah melakukan penyelidikan di Aceh terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat atau kegiatan lainnya, dapat kita maklumi bersama bahwa itu adalah tugas penyidik. Sebagai masyarakat, kita tunggu saja hasilnya tentu yang bersalah pasti akan mendapat hukuman sesuai kesalahannya,\u201d ujar Bahtiar.<\/p>\n

Di sisi lain, Amri Andid, pengamat sosial di Aceh, berharap masyarakat bisa menahan diri serta bisa menilai bahwa tindakan vandalisme dengan mencoret \u2013 coret fasilitas umum. Hal tersebut tentu melanggar hukum.<\/p>\n

\u201cApalagi memunculkan sikap menyerang dengan berbagai tulisan isu miring kepada pemimpin di Aceh,\u201d ujar Amri Andid.<\/p>\n

Amri mengajak masyarakat untuk menyerahkan semua dugaan adanya penyelewengan di Aceh diselesaikan oleh aparat hukum negara.<\/p>\n

\u201cKita tidak berhak menghakimi orang tanpa bukti bahkan cenderung mengada-ngada,\u201d tegas Amri Andid. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013 Menyimak fenomena caci maki di media sosial (medsos) dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan, dan tentunya bertentangan dengan budaya serta adat istiadat Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA) mengajak para anak muda masyarakat Aceh untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu miring yang dipertontonkan di medsos. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA H Bahtiar […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23628,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-23627","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2021\/06\/IMG-20210630-WA0001.jpg?fit=660%2C330&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/23627","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=23627"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/23627\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/23628"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=23627"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=23627"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=23627"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}