{"id":24875,"date":"2021-07-27T23:25:53","date_gmt":"2021-07-27T16:25:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=24875"},"modified":"2021-07-27T23:25:53","modified_gmt":"2021-07-27T16:25:53","slug":"pemerintah-aceh-siapkan-sdm-agar-potensi-energi-bumi-dikelola-putra-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2021\/07\/27\/pemerintah-aceh-siapkan-sdm-agar-potensi-energi-bumi-dikelola-putra-daerah\/","title":{"rendered":"Pemerintah Aceh Siapkan SDM Agar Potensi Energi Bumi Dikelola Putra Daerah"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> \u2013 Aceh memiliki potensi energi bumi yang begitu besar. Mulai dari energi minyak dan gas, listrik hingga energi baru terbarukan. Peluang Aceh sangatlah besar menjadi daerah yang menghasilkan berbagai sumber energi itu.<\/p>\n

Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh terus melakukan kajian, perencanaan, mengundang investasi besar hingga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar pengelolaannya bisa dilakukan oleh putra daerah.<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, saat mewakili Gubernur Aceh menyampaikan sambutan dalam diskusi publik menakar potensi besar energi Aceh yang digelar secara virtual, Selasa (27\/7).<\/p>\n

\u201cOleh karena itu, lembaga pendidikan bidang energi harus kita perkuat agar mampu menghasilkan SDM tangguh untuk mengelola sumber daya alam tersebut,\u201d kata Mahdinur.<\/p>\n

Mahdi menyebutkan, Aceh memiliki potensi energi bumi yang begitu besar. Mulai dari migas hingga energi baru terbarukan. Di sektor migas, Aceh memiliki 12 wilayah kerja yang masih aktif.<\/p>\n

Sebanyak sembilan diantaranya menjadi kewenangan Aceh di bawah Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA). Sementara tiga lagi adalah kewenangan pemerintah pusat di bawah pengawasan SKK Migas.<\/p>\n

\u201cKe depan, akan ada 2 lagi wilayah kerja migas yang saat ini sudah selesai proses joint study dan akan segera dilelang yaitu Blok Meulaboh dan Blok Singkil,\u201d kata Mahdi.<\/p>\n

Lebih lanjut, Mahdi menyebutkan, kini pengelolaan migas Blok \u201cB\u201d di Aceh Utara juga sudah menjadi kewenangan Aceh. Dimana telah melalui tahapan proses yang panjang hingga pengelolaannya beralih menjadi kewenangan Aceh yang akan dikelola oleh PT PEMA.<\/p>\n

\u201cIntinya, untuk sektor Minyak dan Gas Bumi Aceh masih sangat potensial,\u201d kata Mahdi.<\/p>\n

Selain Migas, kata Mahdinur, Aceh juga memiliki potensi energi baru terbarukan, seperti panas bumi (geothermal), energi air(hydro energy), energi matahari (solar energy), energi bayu atau angin (wind energy), serta bioenergi.<\/p>\n

\u201cSemua potensi ini merupakan aset penting bagi Aceh untuk dikelola sebagai modal pembangunan di masa depan,\u201d ujar Mahdi.<\/p>\n

Hal senada diungkapkan Praktisi Migas Aceh, Said Malawi. Ia mengatakan, pengembangan potensi energi yang ada di Aceh membutuhkan tigal hal, yaitu, eksplorasi, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan membuka investasi.<\/p>\n

\u201cUntuk mempersiapkan SDM ini sangat perlu bantuan pemerintah,\u201d kata Said.<\/p>\n

Menurut Said, Pemerintah Aceh perlu memperkuat SDM dengan cara melakukan pelatihan dan sertifikasi generasi mudanya. Ia juga menyarankan agar pabrik PT Arun yang dulu memproduksi migas besar di Aceh dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan tersebut.<\/p>\n

Said mengatakan, penguatan SDM Aceh di bidang migas tak hanya bermanfaat untuk Aceh sendiri. Namun generasi Aceh tersebut nantinya juga dapat berkarier di sektor migas pada tingkat nasional maupun internasional. Sebab tenaga kerja di bidang tersebut sangat dibutuhkan. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013 Aceh memiliki potensi energi bumi yang begitu besar. Mulai dari energi minyak dan gas, listrik hingga energi baru terbarukan. Peluang Aceh sangatlah besar menjadi daerah yang menghasilkan berbagai sumber energi itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh terus melakukan kajian, perencanaan, mengundang investasi besar hingga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar pengelolaannya bisa […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":24876,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-24875","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2021\/07\/IMG-20210727-WA0037.jpg?fit=660%2C330&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/24875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=24875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/24875\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/24876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=24875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=24875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=24875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}