{"id":27674,"date":"2021-09-20T16:38:45","date_gmt":"2021-09-20T09:38:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=27674"},"modified":"2021-09-20T16:38:45","modified_gmt":"2021-09-20T09:38:45","slug":"pilihan-kata-kadisdik-aceh-cerminan-sikap-otoriter-pada-bawahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2021\/09\/20\/pilihan-kata-kadisdik-aceh-cerminan-sikap-otoriter-pada-bawahan\/","title":{"rendered":"Pilihan Kata Kadisdik Aceh Cerminan Sikap Otoriter pada Bawahan"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> — Pilihan kata yang digunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh Alhudri yang mempersilahkan kepala sekolah untuk mundur jika tidak mampu menuntaskan pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi siswa hingga batas waktu 30 September 2021, disesalkan sejumlah kalangan.<\/p>\n

Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST MKes menilai, pilihan kata Kadisdik Aceh itu merupakan bentuk cerminan sikap otoriter pada bawahan.<\/p>\n

“Kita menyesalkan pernyataan Kadisdik Aceh yang mendorong para Kepala Sekolah untuk mengundurkan diri jika tidak mampu memaksa siswa-siswa SMA\/SMK dan SLB di sekolahnya untuk segera mendapat vaksinasi covid-19,” ujar Nasrul Zaman, dalam keterangannya, Senin (20\/9).<\/p>\n

Menurutnya, bahasa yang disampaikan oleh Alhudri terlalu vulgar, dengan menunjukkan kuasa sebagai pimpinan yang seharusnya lebih hati-hati memilih diksi agar bawahan merasa diayomi dan diarahkan dengan bijaksana.<\/p>\n

Persoalan rendahnya vaksinasi di kalangan remaja sejatinya bukan salah kepala sekolah, tapi merupakan buruknya kinerja Satgas Covid-19 Aceh.<\/p>\n

Jadi, tidak boleh serta merta menyalahkan para kepala sekolah yang ada, apalagi mereka tidak berkemampuan untuk mengedukasi dan berhubungan langsung dengan wali murid.<\/p>\n

“Kita sama-saman tahu bahwa buruknya kinerja Satgas Covid-19 Aceh dibuktikan dengan terus memburuknya angka positif covid-19 di Aceh dan terakhir Banda Aceh menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masih berstatus zona merah,” tegas Nasrul Zaman.<\/p>\n

Seperti diberitakan sebelumnya,
\nKepala Dinas Pendidikan Aceh Drs Alhudri MM mengultimatum kepala sekolah SMA\/SMK dan SLB agar menyegerakan melakukan vaksinasi siswa hingga batas terakhir 30 September 2021.<\/p>\n

Apabila hingga batas waktu tersebut vaksinasi tidak mampu disukseskan, maka ia mempersilahkan kepala sekolah tersebut untuk mengundurkan diri.<\/p>\n

“Ini saya tegaskan kepada kepala sekolah SMA\/SMK dan SLB, jika tidak mampu maka saya persilahkan mundur saja,” kata Alhudri di hadapan kepala sekolah SMA\/SMK dan SLB saat mendampingi Sekda Aceh Taqwallah di SMKN 2 Blangkejeren, Gayo Lues, Ahad (19\/9).<\/p>\n

Alhudri menuturkan, persoalan vaksin adalah persoalan serius bahkan Presiden Joko Widodo turun ke Aceh secara khusus hanya untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Aceh.<\/p>\n

Oleh karena itu, dia menekankan kepada kepala sekolah terutama wali kelas untuk melakukan berbagai upaya agar para siswa mau divaksin, kecuali bagi mereka yang memang tidak diizinkan secara medis.<\/p>\n

Alhudri menuturkan, saat berkunjung ke daerah dirinya sering ditanya oleh wali siswa bahkan oleh siswa sendiri mengenai kapan sekolah tatap muka akan dibuka kembali.<\/p>\n

Namun, jika vaksin ini belum dilakukan secara merata para siswa maka sekolah tatap muka belum bisa dimulai. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH — Pilihan kata yang digunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh Alhudri yang mempersilahkan kepala sekolah untuk mundur jika tidak mampu menuntaskan pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi siswa hingga batas waktu 30 September 2021, disesalkan sejumlah kalangan. Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST MKes menilai, pilihan kata Kadisdik Aceh itu merupakan bentuk […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23744,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-27674","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2021\/07\/IMG-20210702-WA0019.jpg?fit=696%2C440&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/27674","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=27674"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/27674\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/23744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=27674"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=27674"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=27674"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}