{"id":31849,"date":"2021-11-26T19:14:09","date_gmt":"2021-11-26T12:14:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=31849"},"modified":"2021-11-26T19:14:09","modified_gmt":"2021-11-26T12:14:09","slug":"dinas-pupr-aceh-diminta-lanjutkan-pembebasan-lahan-jalan-t-iskandar-ulee-kareng","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2021\/11\/26\/dinas-pupr-aceh-diminta-lanjutkan-pembebasan-lahan-jalan-t-iskandar-ulee-kareng\/","title":{"rendered":"Dinas PUPR Aceh Diminta Lanjutkan Pembebasan Lahan Jalan T Iskandar Ulee Kareng"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> \u2013 Pe\u00admerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh diminta agar mengalokasikan anggaran lanjutan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan T Iskandar dari Gampong Beurawe sampai Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda pada tahun 2022.<\/p>\n

Hal itu disebabkan kemacetan arus lalu lintas dan kes\u00ademrawutan jalan di daerah itu kian parah, apalagi memasuki jam-jam sibuk kian padat mengalami ke\u00admacetan panjang dengan durasi lama, terutama pagi dan sore.<\/p>\n

Karena itu, perlu penanganan serius dari Pemerintahan Aceh, karena Simpang Tujuh Ulee Kareng juga salah satu kawasan strategis kota, seperti yang ter\u00adcantum dalam dokumen Ren\u00adcana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga 2029.<\/p>\n

\u201cKami mendesak Pemerintah Aceh segera mengambil lang\u00adkah-langkah kongkrit, mengatasi persoalan kemacetan di sana,\u201d kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Musriadi, Jum’at (26\/11).<\/p>\n

Politisi Partai Amanat Na\u00adsional (PAN) itu menyatakan bahwa kondisi jalan tersebut saat ini sudah sangat sempit dan juga sering menimbulkan kemacetan terutama di persimpangan BPKP.<\/p>\n

Karena itu, kata dia lagi, jalan ini perlu segera dilakukan perluasan sehingga bisa dengan mudah dilalui pengendera.<\/p>\n

\u201cKami menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting da\u00adlam mengurai kemacetan di ka\u00adwasan jalan T Iskandar sampai ke Simpang Tujuh Ulee Kareng,\u201d ungkap Musriadi, Anggota DPRK dari daerah pemilihan (dapil) Ke\u00adcamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng.<\/p>\n

Ia menjelaskan, Jalan T Iskandar terhubung dengan be\u00adberapa ruas jalan lain dengan ke\u00adpadatan lalu lintas, seperti Jalan T Panglima Nyak Makam, Jalan Ali Hasjmy Jalan menuju RSJ Aceh dan RSUDZA, serta beberapa jalan lain dari Gampong Beurawe, Lambhuk, Lamteh, Ilie, Lam\u00adglumpang dan lainnya.<\/p>\n

\u201cItu belum termasuk ruas-ru\u00adas jalan yang ada di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng yang menghubungkan pem\u00adbatasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Volume kendaraan roda empat dan roda dua sering padat khususnya saat pagi dan sore.\u201d<\/p>\n

\u201cTujuh ruas jalan di kawasan Simpang Tujuh itu masuk melalui jalan T Iskandar yang tak jarang secara bersama-sama. Saat itulah terjadi kemacetan,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Menurutnya, Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah tepat dan cepat agar kemacetan di lintas T Iskandar bisa teratasi, dengan melakukan dengan mempercepat pelebaran jalan, dari satu jalur menjadi dua jalur.<\/p>\n

Jalan tersebut merupakan jalan provinsi, maka kewajiban un\u00adtuk melebarkannya juga menjadi tang\u00adgungjawab Pemerintah Aceh.<\/p>\n

\u201cKita berharap Pemerintah Aceh dapat memasukan anggaran pembebasan jalan T. Iskandar pada tahun 2022 yang akan datang,\u201d Musriadi. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013 Pe\u00admerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh diminta agar mengalokasikan anggaran lanjutan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan T Iskandar dari Gampong Beurawe sampai Simpang Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda pada tahun 2022. Hal itu disebabkan kemacetan arus lalu lintas dan kes\u00ademrawutan jalan di daerah itu kian parah, apalagi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":31850,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-31849","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2021\/11\/IMG-20211126-WA0022.jpg?fit=393%2C284&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/31849","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=31849"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/31849\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/31850"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=31849"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=31849"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=31849"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}