{"id":33501,"date":"2021-12-30T00:02:30","date_gmt":"2021-12-29T17:02:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=33501"},"modified":"2021-12-30T00:02:30","modified_gmt":"2021-12-29T17:02:30","slug":"terima-surat-dari-kpa-polda-aceh-hentikan-penyelidikan-kasus-makar-teungku-ni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2021\/12\/30\/terima-surat-dari-kpa-polda-aceh-hentikan-penyelidikan-kasus-makar-teungku-ni\/","title":{"rendered":"Terima Surat dari KPA, Polda Aceh Hentikan Penyelidikan Kasus Makar Teungku Ni"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh telah menerima surat yang dilayangkan oleh Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat tentang permohonan penghentian penyelidikan kasus makar pengibaran bendera bintang bulan di Lhokseumawe pada 4 Desember lalu, yang berujung pemanggilan Zulkarnaini Bin Hamzah atau Teungku Ni.<\/p>\n

Surat permohonan itu dikirimkan oleh Juru Bicara KPA Pusat Azhari Bin Ibrahim alias Azhari Cage<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy dalam keterangannya, Rabu (29\/12) di Mapolda Aceh.<\/p>\n

Winardy menjelaskan, dalam surat permohonan tersebut, kata Winardy, KPA menyebutkan beberapa pertimbangan, yaitu:<\/p>\n

    \n
  1. Bahwa sesuai MoU Helsinki perdamaian Aceh adalah salah satu amanah yang harus kita pertahankan demi kemajuan masyarakat Aceh.<\/p>\n<\/li>\n
  2. \n

    Permasalahan kontroversi masalah bendera dan lambang Aceh akan dicarikan solusi secara bersama-sama antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    Bahwa sampai saat ini status bendera Aceh masih dalam ranah politik dan bersatu Quo, sehingga belum dapat dibawa ke ranah hukum.<\/p>\n<\/li>\n

  4. \n

    Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang masih tercatat dalam lembar daerah Aceh sehingga menurut pendapat kami masih sah secara hukum.<\/p>\n<\/li>\n

  5. \n

    Juga siap membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah Aceh.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Setelah menerima surat permohonan tersebut, sebut Winardy, Polda Aceh akan melaksanakan gelar perkara untuk menerapkan restrorative justice dan penyelidikan kasus dihentikan.<\/p>\n

    Langkah tersebut diambil karena Polda Aceh sangat menghargai perdamaian yang selama ini berjalan sesuai Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam di Finlandia.<\/p>\n

    Selain itu, kata Winardy, langkah tersebut dilakukan karena jaminan berbagai pihak, serta adanya surat permohonan penghentian penyelidikan yang diajukan oleh Jubir KPA Pusat Azhari Bin Ibrahim.<\/p>\n

    “Setelah adanya jaminan dan konsultasi dari beberapa tokoh Aceh serta adanya upaya dan surat permohonan penghentian penyelidikan, maka kita juga mempertimbangkan agar kasus itu bisa diselesaikan secara restorative justice,” kata Winardy, menepis isu bahwa Polda Aceh mendiskriminasikan pengibaran bendera bintang bulan.<\/p>\n

    Namun demikian, Winardy meminta agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.<\/p>\n

    Karena bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan perdamaian Aceh.<\/p>\n

    Winardy juga mengimbau agar masyarakat Aceh cerdas dalam menyikapi isu-isu yang berkembang agar kondusifitas keamanan bisa dijaga dan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Aceh.<\/p>\n

    “Stigma negatif itu harus kita hilangkan dan menjadikan Aceh sebagai daerah yang sejuk dan damai bagi investor demi kemakmuran masyarakat di masa yang akan datang,” tutup Winardy. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    BANDA ACEH — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh telah menerima surat yang dilayangkan oleh Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat tentang permohonan penghentian penyelidikan kasus makar pengibaran bendera bintang bulan di Lhokseumawe pada 4 Desember lalu, yang berujung pemanggilan Zulkarnaini Bin Hamzah atau Teungku Ni. Surat permohonan itu dikirimkan oleh Juru Bicara KPA Pusat Azhari Bin Ibrahim […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":33502,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[98],"tags":[],"class_list":["post-33501","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2021\/12\/IMG-20211229-WA0068.jpg?fit=1066%2C710&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/33501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=33501"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/33501\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/33502"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=33501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=33501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=33501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}