{"id":35817,"date":"2022-02-22T01:39:52","date_gmt":"2022-02-21T18:39:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=35817"},"modified":"2022-02-22T01:39:52","modified_gmt":"2022-02-21T18:39:52","slug":"kasus-korupsi-pengadaan-sapi-disnak-aceh-dilimpahkan-ke-pn-tipikor-banda-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2022\/02\/22\/kasus-korupsi-pengadaan-sapi-disnak-aceh-dilimpahkan-ke-pn-tipikor-banda-aceh\/","title":{"rendered":"Kasus Korupsi Pengadaan Sapi Disnak Aceh Dilimpahkan ke PN Tipikor Banda Aceh"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> — Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar, Senin (21\/2) telah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, dua berkas perkara 4 terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Pekerjaan Pengadaan Sapi Bali pada Dinas Peternakan (Disnak) Aceh Tahun Anggaran 2017.<\/p>\n

Berkas perkara tersebut atas nama Terdakwa AH (58), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)\/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).<\/p>\n

IPS (52) PPTK pada Dinas
\nPeternakan Aceh, KW (43), Direktur CV Menara Company, serta SY (54) Pelaksana Lapangan CV Menara Company.<\/p>\n

Terhadap terdakwa AH dan IPS didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
\nUu Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.<\/p>\n

Terhadap terdakwa KW dan SY didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
\nTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
\n2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
\nKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<\/p>\n

Kajari Aceh Besar melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Besar Deddi Maryadi SH menjelaskan, pada tahun 2017 Dinas Peternakan Aceh menganggarkan untuk kegiatan peningkatan populasi ternak ruminansia, pekerjaan pengadaan sapi bali sebanyak 225 ekor sapi bali, dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 3.825.000.000.<\/p>\n

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Provinsi Aceh ditemukan telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.236.470.352.<\/p>\n

Setelah dilaksanakan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh terhadap para terdakwa, maka JPU akan menunggu penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH — Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar, Senin (21\/2) telah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, dua berkas perkara 4 terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Pekerjaan Pengadaan Sapi Bali pada Dinas Peternakan (Disnak) Aceh Tahun Anggaran 2017. Berkas perkara tersebut atas nama Terdakwa […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":35818,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-35817","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2022\/02\/IMG-20220222-WA0002.jpg?fit=1600%2C1200&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/35817","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=35817"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/35817\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/35818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=35817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=35817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=35817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}