{"id":38579,"date":"2022-05-11T01:45:39","date_gmt":"2022-05-10T18:45:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=38579"},"modified":"2022-05-11T01:45:39","modified_gmt":"2022-05-10T18:45:39","slug":"laporkan-kendala-pembangunan-aceh-tim-9-lembaga-vertikal-temui-wali-nanggroe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2022\/05\/11\/laporkan-kendala-pembangunan-aceh-tim-9-lembaga-vertikal-temui-wali-nanggroe\/","title":{"rendered":"Laporkan Kendala Pembangunan Aceh, Tim 9 Lembaga Vertikal Temui Wali Nanggroe"},"content":{"rendered":"<p><strong>BANDA ACEH<\/strong> \u2013 Tim Sembilan lembaga vertikal Kementerian Keuangan bidang ekonomi dan pembangunan di Aceh bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (10\/5).<\/p>\n<p>Sembilan lembaga vertikal tersebut yaitu Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Perwakilan Aceh, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh<\/p>\n<p>\u201cTim Sembilan ini mengadakan pertemuan dengan Wali Nanggroe untuk menyampaikan kendala dan memberi masukan dalam rangka percepatan pembangunan di Aceh di berbagai sektor,\u201d kata Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun.<\/p>\n<p>M Nasir mengatakan Tim Sembilan merupakan forum lembaga vertikal di Aceh yang dibentuk pada 2020. Tim tersebut dibentuk untuk memudahkan koordinasi dan menyatukan persepsi lintas sektor dalam rangka menunjang upaya percepatan pembangunan Aceh.<\/p>\n<p>Kepada Wali Nanggroe, masing-masing perwakilan lembaga vertikal tersebut menyampaikan berbagai kendala dan solusi percepatan pembangunan Aceh.<\/p>\n<p>\u201cMereka telah melakukan kajian, mempelejari, dan memberikan pandangan-pandangan, mengapa Aceh selama ini tidak bisa membangun seperti seharusnya,\u201d kata Wali Nanggroe usai pertemuan.<\/p>\n<p>Wali Nanggroe juga menuturkan, selepas pertemuan tersebut pihaknya akan mengadakan komunikasi lebih lanjut untuk membangun kerjasama antara Tim Sembilan dengan Lembawa Wali Nanggroe.<\/p>\n<p>\u201cSaya akan memperjuangkan dengan cara apapun. Apakah harus ke Pemerintah Pusat, saya akan bawa mereka. Begitu juga apa yang harus saya perjuangkan dengan Pemerintah Aceh agar jalannya pemerintah lebih bagus,\u201d tambah Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus M Raviq dan Rustam Effendi.<\/p>\n<p>\u201cMasukan-masukan yang disampaikan sangat berguna untuk percepatan pembangunan di Aceh,\u201d kata M Raviq.<\/p>\n<p>Masukan-masukan tersebut misalnya seperti apa yang disampaikan oleh Kakanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi. Menurutnya, Aceh memiliki banyak komoditas yang bisa dijadikan bahan ekspor.<\/p>\n<p>Namun sayangnya, selama ini ekspor komoditas yang dilakukan berupa raw material atau bahan mentah. Sehingga tidak memberikan nilai tambah terhadap komoditas-komoditas yang diekspor.<\/p>\n<p>\u201cIni yang harus diubah. Bagaimana bahan baku ini dikemas sehingga menambah nilai tambah,\u201d tegas Safuadi.<\/p>\n<p>Tidak mau tinggal diam, Kanwil Bea Cukai Aceh selama ini telah melakukan pembinaan kepada para pelaku ekspor, mulai dari tingkat Aceh hingga ke pedesaan. Namun persoalannya, tambah Safuadi, jika tidak ditunjang oleh pemerintah setempat, Kanwil Bea Cukai tidak bisa berbuat apa-apa.<\/p>\n<p>\u201cKami di bea cukai adalah fungsi pembimbingan, fungsi mendorong, peningkatan kapasitas supaya link mereka ke luar negeri bisa jalan,\u201d kata Safuadi.<\/p>\n<p>Dia juga menyinggung tentang iklim investasi di Aceh, dimana menurutnya selama ini para investor enggan untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh karena fasilitas investasi belum terpenuhi.<\/p>\n<p>\u201cIni yang harus diubah. Ini harus disadari oleh semua perangkat satuan kerja di daerah. Bahasa kita pemulia jame, tapi nyatanya kita tidak memuliakan para tamu investor yang datang ke Aceh,\u201d sebut Safuadi.<\/p>\n<p>Sementara Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh Imanul Hakim menyampaikan informasi bahwa RPP Zakat sebagai pengurangan pajak telah sampai ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).<\/p>\n<p>\u201cSudah dikirim ke Kemendagri dari Gubernur Aceh, dan mereka harus ada proses dari Kemeterian Keuangan, dikoordinasi dengan Kemenkumham, itu sudah lintas kementerian,\u201d sebut Imanul.<\/p>\n<p>Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh Achris Sarwani mengatakan, pihaknya siap mendukung kegiatan perbankan di Aceh, dalam hal ini perbankan syariah.<\/p>\n<p>\u201cBI mendukung bank daerah kalau di sini berarti bank yang syariah. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, bersama OJK mendukung bagaimana fungsi bank itu semakin lengkap,\u201d kata Achris.<\/p>\n<p>Untuk melengkapi itu, tambah Achris, memang butuh waktu, karena kapasitas teknis Bank Aceh harus menuju ke level yang lebih tinggi. BI akan terus mengawal agar kelengkapan tersebut terealisasi cepat.<\/p>\n<p>Masukan kepada Wali Nanggroe juga disampaikan oleh Kepala OJK Aceh Yusri. Menurutnya, sejak berlakunya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, di Aceh tidak dikenal lagi bank konvensional.<\/p>\n<p>\u201cSudah murni syariah, lalu pertanyaannya apakah Lembaga Keuangan Syariah itu siap untuk mendukung pembangunan di Aceh? Harusnya siap,\u201d kata Yusri.<\/p>\n<p>Dukungan itu misalnya, tambah Yusri, bagaimana perbankan di Aceh mendukung kegiatan ekspor-impor. Caranya adalah dengan menjadikan bank syariah menjadi bank devisa.<\/p>\n<p>Kemudian bagaimana bank-bank yang di Aceh bisa membiayai insfrastruktur perusahaan-perusahaan besar.<\/p>\n<p>\u201cJadi kita bekerja sama dengan BI, dan semua stakeholder di Aceh, agar Lembaga keuangan di Aceh harus sama kekuatannya dengan bank konvensional yang sudah pergi,\u201d terang Yusri. (IA)<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/38579?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/apps\/pdf-print\/images\/print.png?ssl=1\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANDA ACEH \u2013 Tim Sembilan lembaga vertikal Kementerian Keuangan bidang ekonomi dan pembangunan di Aceh bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (10\/5). Sembilan lembaga vertikal tersebut yaitu Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":38580,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-38579","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2022\/05\/IMG-20220511-WA0005.jpg?fit=1280%2C853&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/38579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=38579"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/38579\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/38580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=38579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=38579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=38579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}