{"id":45756,"date":"2022-09-16T21:46:23","date_gmt":"2022-09-16T14:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=45756"},"modified":"2022-09-16T21:46:23","modified_gmt":"2022-09-16T14:46:23","slug":"mendagri-izinkan-pj-kepala-daerah-mutasi-pejabat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2022\/09\/16\/mendagri-izinkan-pj-kepala-daerah-mutasi-pejabat\/","title":{"rendered":"Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pejabat"},"content":{"rendered":"

JAKARTA<\/strong> — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota\/bupati untuk menjatuhkan sanksi dan memutasi pejabat.<\/p>\n

Hal itu disampaikan Tito Karnavian melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 821\/5492\/SJ kepada gubernur maupun wali kota\/bupati bertanggal 14 September 2022.<\/p>\n

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa surat edaran itu juga dialamatkan kepada para Pj kepala daerah.<\/p>\n

“Itu maksudnya ke semua, jadi, gubernur dan bupati\/wali kota, termasuk di dalamnya para Pj. Kan mereka sebenarnya gubernur, bupati, dan wali kota, tapi mereka penjabat,” kata Benni kepada seperti dilansir dari Kompas.com, Jum’at (16\/9\/2022).<\/p>\n

Dalam surat edaran itu, Tito memberikan persetujuan tertulis kepada pelaksana tugas (PIt), penjabat (Pj), dan penjabat sementara (Pjs) gubernur\/bupati\/wali kota untuk melakukan beberapa hal yang sebelumnya harus atas izin Mendagri.<\/p>\n

Pertama, memberhentikan, baik permanen maupun sementara, juga termasuk menjatuhkan sanksi dan\/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat\/ASN di lingkungan pemerintahannya (provinsi\/kabupaten\/kota) yang melakukan pelanggaran disiplin dan\/atau tindak lanjut proses hukum, sesuai ketentuan.<\/p>\n

Kedua, menyetujui mutasi antardaerah dan\/atau antarinstansi pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<\/p>\n

“Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis,” tulis Tito.<\/p>\n

Tito meminta agar para plt, pj, dan pjs kepala daerah untuk melapor kepada dirinya maksimum 7 hari sejak dilakukannya tindakan kepegawaian.<\/p>\n

Benni mengatakan, izin Mendagri ini dilakukan demi efisiensi dan efektivitas birokrasi.<\/p>\n

Adapun akan ada 271 provinsi dan kabupaten\/kota yang akan dipimpin kepala daerah berstatus penjabat sejak 2022. Hal ini dilakukan akan dilaksanakan Pilkada serentak pada 2024.<\/p>\n

Benni mengklaim bahwa Tito mempunyai dasar hukum untuk menerbitkan izin ini meskipun tidak menjelaskan secara detail dasar hukum tersebut.<\/p>\n

“Nanti saya sampaikan, ada peraturan yang mengatur itu,” ujarnya.<\/p>\n

Sebelumnya, larangan bagi para plt, pj, dan pjs untuk melakukan tindakan kepegawaian tanpa izin Mendagri tercantum dalam beberapa peraturan.<\/p>\n

Peraturan-peraturan itu di antaranya Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta angka 2 huruf a Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30\/V.100-2\/99 tanggal 19 Oktober 2015–Hal Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota\/bupati untuk menjatuhkan sanksi dan memutasi pejabat. Hal itu disampaikan Tito Karnavian melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 821\/5492\/SJ kepada gubernur maupun wali kota\/bupati bertanggal 14 September 2022. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa surat edaran itu juga […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":44437,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-45756","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2022\/08\/WhatsApp-Image-2022-08-24-at-23.16.28.jpeg?fit=620%2C350&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/45756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=45756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/45756\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/44437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=45756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=45756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=45756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}