{"id":49599,"date":"2022-11-18T01:29:44","date_gmt":"2022-11-17T18:29:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=49599"},"modified":"2022-11-18T01:29:44","modified_gmt":"2022-11-17T18:29:44","slug":"subsidi-transportasi-di-aceh-pemerintah-gelontorkan-rp-1179-miliar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2022\/11\/18\/subsidi-transportasi-di-aceh-pemerintah-gelontorkan-rp-1179-miliar\/","title":{"rendered":"Subsidi Transportasi di Aceh, Pemerintah Gelontorkan Rp 117,9 Miliar"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> — Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 117,9 miliar untuk memberikan subsidi transportasi kepada masyarakat di Aceh pada tahun 2022.<\/p>\n

Anggaran tersebut dialokasikan baik melalui sumber dana APBN (Rp 97,8 miliar), APBA (Rp 14,9 miliar) dan APBK (Rp 3,9 miliar).<\/p>\n

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memjelaslan, peran sektor perhubungan untuk mendukung pengendalian inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan orang menjadi sangat krusial. Apalagi Aceh yang memiliki luas daratan 57.956 km2 dan garis pantai sepanjang 1.865 km serta terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.<\/p>\n

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperkuat pengendalian inflasi di Aceh adalah dengan memastikan kelancaran pergerakan logistrik bahan pangan termasuk ke daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan) melalui subsidi angkutan darat, angkutan udara, dan penyelenggaran angkutan laut.<\/p>\n

Teuku Faisal mengungkapkan, di Aceh, subsidi sektor transportasi darat tersebar pada angkutan penumpang dan barang melalui Kementerian Perhubungan RI sebanyak 11 lintasan antar Kabupaten\/Kota.<\/p>\n

Sementara, layanan Kereta Api Penumpang Cut Meutia yang setiap harinya melayani Krueng Geukuh \u2013 Bungkaih \u2013 Krueng Mane juga disubsidi oleh Kemenhub.<\/p>\n

Di sektor pelayaran, subsidi diberikan kepada angkutan penyeberangan sebanyak lima lintasan dan angkutan laut sebanyak dua lintasan yaitu Rute R1 (Sinabang \u2013 Meulaboh \u2013 Tapaktuan \u2013 Pulau Banyak \u2013 Singkil) dan R2 (Calang \u2013 Sinabang \u2013 Singkil \u2013 Pulau Banyak \u2013 Tapaktuan).<\/p>\n

Berikutnya, untuk meningkatkan konektivitas logistik, Pemerintah juga mensubsidi program tol laut untuk trayek T-1 (Tanjung Perak \u2013 Tanjung Priok \u2013 Belawan \u2013 Lhokseumawe \u2013 Malahayati) dan trayek T-2 (Teluk Bayur \u2013 Gunung Sitoli \u2013 Sinabang \u2013 Mentawai \u2013 Pulau Baai).<\/p>\n

Pada sektor penerbangan, subsidi ABPN diberikan pada empat rute perintis di dalam provinsi Aceh yaitu Banda Aceh \u2013 Takengon, Banda Aceh \u2013 Blang Kejeren, Banda Aceh \u2013 Kutacane, dan rute Banda Aceh \u2013 Sinabang melalui maskapai penerbangan Susi Air.<\/p>\n

Sejak tahun 2016, Pemerintah Aceh melalui Angkutan Massal Perkotaan Trans Koetaradja telah melayani masyarakat di ibukota provinsi tanpa mengutip bayaran, pada enam koridor utama dan empat rute feeder. Sedangkan, subsidi yang didanai dari APBK lebih fokus pada bus sekolah.<\/p>\n

\u201cKami menilai subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah besarannya cukup signifikan namun belum termanfaatkan secara optimal. Padahal dengan adanya subsidi angkutan darat, laut, dan udara ini dapat mendukung pergerakan\/distribusi barang dan orang dengan biaya yang terjangkau sehingga inflasi dapat lebih terkendali,\u201d kata Teuku Faisal, Kamis (17\/11).<\/p>\n

Menurutnya, diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan untuk ikut andil dalam menyahuti arahan dari Pj Gubernur Aceh untuk memperkuat pengendalian inflasi di Aceh. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH — Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 117,9 miliar untuk memberikan subsidi transportasi kepada masyarakat di Aceh pada tahun 2022. Anggaran tersebut dialokasikan baik melalui sumber dana APBN (Rp 97,8 miliar), APBA (Rp 14,9 miliar) dan APBK (Rp 3,9 miliar). Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memjelaslan, peran sektor perhubungan untuk mendukung pengendalian inflasi melalui […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":49600,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-49599","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2022\/11\/IMG-20221118-WA0000.jpg?fit=1075%2C717&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/49599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=49599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/49599\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/49600"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=49599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=49599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=49599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}