{"id":59116,"date":"2023-06-15T15:07:36","date_gmt":"2023-06-15T08:07:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=59116"},"modified":"2023-06-15T15:07:36","modified_gmt":"2023-06-15T08:07:36","slug":"mk-putuskan-sistem-pemilu-2024-tetap-proporsional-terbuka","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2023\/06\/15\/mk-putuskan-sistem-pemilu-2024-tetap-proporsional-terbuka\/","title":{"rendered":"MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka"},"content":{"rendered":"

JAKARTA<\/b> — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review (JR) pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.<\/p>\n

Dengan putusan perkara Nomor 114\/PUU-XX\/2022 tersebut, maka pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka.<\/p>\n

“Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15\/6\/2023).<\/p>\n

Putusan ini diambil oleh 9 hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni hakim konstitusi Arief Hidayat.<\/p>\n

Sidang pleno pembacaan putusan ini dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.<\/p>\n

Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK di luar negeri.<\/p>\n

Perkara dengan nomor 114\/PUU-XX\/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.<\/p>\n

Para pemohon meminta agar sistem Pemilu 2024 diubah dari sitem proporsional tertutup, menjadi proporsional terbuka.<\/p>\n

Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional terbuka pada pemilu.<\/p>\n

Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik.<\/p>\n

Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan.<\/p>\n

Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review (JR) pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka. Dengan putusan perkara Nomor 114\/PUU-XX\/2022 tersebut, maka pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka. “Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":59117,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[92],"tags":[340,348,482,5029,5126,4813,2021,2767],"class_list":["post-59116","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-340","tag-pemilu","tag-politik","tag-proporsional","tag-putuskan","tag-sistem","tag-terbuka","tag-tetap"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2023\/06\/IMG-20230615-WA0054.jpg?fit=480%2C222&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/59116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=59116"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/59116\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/59117"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=59116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=59116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=59116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}