{"id":59340,"date":"2023-06-21T08:00:53","date_gmt":"2023-06-21T01:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=59340"},"modified":"2023-06-21T08:00:53","modified_gmt":"2023-06-21T01:00:53","slug":"diluncurkan-wapres-banda-aceh-terpilih-pilot-project-mpp-digital-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2023\/06\/21\/diluncurkan-wapres-banda-aceh-terpilih-pilot-project-mpp-digital-nasional\/","title":{"rendered":"Diluncurkan Wapres, Banda Aceh Terpilih Pilot Project MPP Digital Nasional"},"content":{"rendered":"

Jakarta<\/strong> — Pemerintah Pusat memilih Kota Banda Aceh sebagai salah satu dari 21 kabupaten\/kota di Indonesia yang menjadi pilot project penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital nasional<\/p>\n

MPP Digital sendiri diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden RI Ma\u2019ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20\/6\/2023).<\/p>\n

Turut hadir pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko<\/p>\n

Pemerintah memulai kerja besar untuk menjalankan integrasi dan keterpaduan layanan digital. Wapres KH Ma\u2019ruf Amin meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital yang pada tahap awal diterapkan di 21 MPP kabupaten\/kota.<\/p>\n

Adapun 21 daerah tahap awal dengan MPP Digital yakni Kabupaten Banyuwangi, Banyumas, Brebes, Grobogan, Hulu Sungai Selatan, Kotawaringin, Magetan, Musi Rawas, Sragen, Tuban, Kota Banda Aceh, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kota Kendari, Kota Magelang, Kota Metro, Kota Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Tanjung Pinang dan Kota Yogyakarta.<\/p>\n

\u201cMPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Saya minta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP Digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya,\u201d ungkap Wapres dalam acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wakil Presiden, Selasa (20\/06).<\/p>\n

\u201cHadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,\u201d imbuh Wapres.<\/p>\n

Kehadiran MPP Digital yang diinisiasi secara kolaboratif antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan berbagai kementerian tersebut diharapkan mengakselerasi pelayanan publik.<\/p>\n

\u201cCermati aspirasi, umpan balik, dan sempurnakan dari waktu ke waktu. (MPP Digital menjadi) cara kerja baru dalam mengelola layanan pemerintahan,\u201d ujar Wapres.<\/p>\n

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa MPP Digital merupakan transformasi digital pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang efektif ke masyarakat.<\/p>\n

\u201cSesuai arahan Presiden dan Wapres, integrasi dan keterpaduan layanan digital harus dilakukan agar semuanya simpel serta tak bikin bingung rakyat. Kerja besar ini telah dimulai, di mana Presiden juga telah menerbitkan Perpres terkait Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),\u201d ujar Anas.<\/p>\n

MPP Digital menggunakan skema single sign-on yang diterapkan pada semua lini pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, dimana masyarakat dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan.<\/p>\n

\u201cSehingga melalui penyederhanaan proses bisnis dapat mewujudkan pelayanan yang lebih sederhana, mudah, dan cepat,\u201d jelas Menteri Anas.<\/p>\n

Anas mengatakan, proses pengisian data juga tidak berulang karena telah terintegrasi dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Untuk tenaga kesehatan, telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan. MPP Digital juga menggunakan teknologi Face Recognition (FR) untuk verifikasi user yang terintegrasi juga dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).<\/p>\n

Pada tahap awal, MPP Digital melayani layanan administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan.<\/p>\n

\u201cKe depan ini tentu dilengkapi berbagai layanan lain. Saat ini tim sedang berkoordinasi dengan berbagai kementerian\/lembaga, termasuk Polri, untuk integrasi layanan. Sehingga rakyat tidak terpisah-pisah dalam mengakses layanan pemerintah,\u201d ujar Anas.<\/p>\n

MPP Digital telah beroperasi di 21 daerah; yang tersebar di 6 kabupaten\/kota di Pulau Sumatera, 11 kabupaten\/kota di Pulau Jawa, 3 kabupaten\/kota di Pulau Kalimantan, dan 1 kabupaten di Pulau Sulawesi.<\/p>\n

Anas menambahkan, selain MPP Digital, proses integrasi dan pemaduan layanan digital secara paralel juga dimulai dari 3 kluster kementerian koordinator, sesuai skema Arsitektur SPBE yang telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.<\/p>\n

\u201cIntegrasi dan keterpaduan layanan digital ini juga telah dilakukan di begitu banyak negara yang memiliki e-Government Development Index (EDGI) tinggi. Ada misalnya di satu negara, dari ribuan web dan aplikasi layanan digital bisa diintegrasikan ke 1 portal yang melayani ribuan layanan. Di negara-negara tersebut, dari sebelumnya ada ratusan skema login, kini juga telah menjadi one login yang praktis bagi warga melalui identitas digital. Kerja besar ini yang akan dimulai sesuai arahan Presiden dan Wapres,\u201d papar Anas. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jakarta — Pemerintah Pusat memilih Kota Banda Aceh sebagai salah satu dari 21 kabupaten\/kota di Indonesia yang menjadi pilot project penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital nasional MPP Digital sendiri diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden RI Ma\u2019ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20\/6\/2023). Turut hadir pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian, Menkes […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":59341,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[252,296,581,1619,1184,421,5233,5234,842,274,2331],"class_list":["post-59340","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-aceh","tag-banda","tag-digital","tag-diluncurkan","tag-mpp","tag-nasional","tag-pilot","tag-project","tag-terpilih","tag-umum","tag-wapres"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2023\/06\/IMG-20230621-WA0010.jpg?fit=1600%2C1066&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/59340","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=59340"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/59340\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/59341"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=59340"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=59340"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=59340"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}