Anggota DPR-RI asal Aceh, H Irmawan<\/p>\n\n\n\n
*Bisa Munculkan Disitegrasi Masyarakat Aceh<\/p>\n\n\n\n
Jakarta<\/strong> — Polemik masuknya 12 ruas jalan tembus pedalaman Aceh yang menghubungkan antar kabupaten dalam proyek multiyears atau tahun jamak, yang tidak dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode sebelumnya terus berlanjut.<\/p>\n\n\n\n Padahal program itu masuk dalam APBA 2020 di bagian ujung, yang merupakan hasil komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan pimpinan DPRA waktu itu.<\/p>\n\n\n\n Menanggapi pro-kontra persoalan proyek multiyears ini, Anggota DPR-RI asal Aceh, H. Irmawan meminta pihak DPRA meninjau ulang keinginannya untuk membatalkan proyek multiyears yang terdapat di kabupaten\/kota di Aceh yang didanai otonomi khusus (Otsus) APBA tahun 2020.<\/p>\n\n\n\n “Kalau DPRA menganggap tidak prosedural silahkan diperbaiki prosesnya jangan subtansinya yang diganggu,” ucap H Irmawan yang dikonfirmasi Infoaceh.net mengaku sedang berada di Jakarta, Ahad (19\/7).<\/p>\n\n\n\n Kondisi jalan antar kabupaten ini, sangat memprihatikan dan butuh penanganan serius Pemerintah Aceh.<\/p>\n\n\n\n Lebih lanjut Irmawan menambahkan masyarakat sangat menanti kelanjutan pembangunan jalan itu untuk meningkatkan perekonomian dan membuka keterisoliran antar daerah dalam di Provinsi Aceh.<\/p>\n\n\n\n “Selaku anggota DPR-RI sudah menjadi kewajiban saya mengakomodir aspirasi dari masyarakat daerah kawasan pedalaman Aceh yang disampaikan ke saya. Ini jeritan tangis masyarakat pedalaman Aceh,” ungkap Irmawan.<\/p>\n\n\n\n Pembangunan selama ini di Provinsi Aceh, menurutnya belum merata, masih terjadi kecenderungan, ketimpangan dan belum aspiratif.<\/p>\n\n\n\n “Pembangunan yang tak tuntas dan jalan di tempat karena pembangunannya setengah-setengah menjadi problem kita selama ini,” ujar Irmawan yang juga Ketua DPW PKB Aceh.<\/p>\n\n\n\n