{"id":62367,"date":"2023-08-25T02:27:52","date_gmt":"2023-08-24T19:27:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=62367"},"modified":"2023-08-25T02:27:52","modified_gmt":"2023-08-24T19:27:52","slug":"belum-ada-regulasi-penanganan-pengungsi-rohingya-di-aceh-ditakutkan-muncul-masalah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2023\/08\/25\/belum-ada-regulasi-penanganan-pengungsi-rohingya-di-aceh-ditakutkan-muncul-masalah\/","title":{"rendered":"Belum Ada Regulasi, Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh Ditakutkan Muncul Masalah"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> \u2013 Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi kembali menyinggung permasalahan pengungsi Rohingya pada Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Kamis (24\/8\/2023) di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.<\/p>\n

\u201cSejak awal kita menilai penanganan pengungsi Rohingya ini harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, melibatkan semua pihak sesuai dengan tusi dari masing-masing lembaga,\u201d ujar Lilik saat membuka kegiatan.<\/p>\n

Kendati demikian, ia mengatakan kehadiran UNHCR dan IOM selama ini dalam penanganan pengungsi Rohingya sangatlah penting.<\/p>\n

Namun, Lilik berharap agar lembaga internasional ini membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah.<\/p>\n

Selain itu, penetapan status pengungsi Rohingya merupakan hal penting yang harus dilakukan. Bagi Lilik, hal ini menentukan langkah selanjutnya dalam menangani permasalahan pengungsi tersebut.<\/p>\n

\u201cRohingya ini membutuhkan penanganan terpadu dari awal hinggal akhir. Namun saat ini kita menyadari belum ada panduan atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan pengungsi Rohingya,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur TIMPORA untuk melakukan pengawasan orang asing termasuk pengungsi Rohingya.<\/p>\n

Tetapi Lilik menilai regulasi ini belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh, walaupun dengan hadirnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.<\/p>\n

\u201cNantinya hal yang ditakutkan adalah munculnya masalah baru misalnya perkawinan dengan warga lokal. Tentunya ini akan menjadi permasalahan baru baik secara hukum, adat, sosial, hingga politik,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Di sisi lain, Lilik meminta kepada seluruh peserta rapat dalam menyelesaikan permasalahan Rohingya ini untuk melihat dari berbagai aspek.<\/p>\n

Menurutnya, penanganan permasalahan Rohingya tidak dapat mengabaikan hukum internasional lainnya.<\/p>\n

Oleh karena itu, di akhir sambutannya Lilik berharap pertemuan ini dapat melahirkan sebuah rekomendasi baru dalam penanganan pengungsi Rohingya yang baik sesuai dengan kemanusiaan, kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan hukum.<\/p>\n

\u201cSemoga kegiatan ini tidak hanya berhenti pada diskusi namun dapat melahirkan output dengan penyusunan rencana SOP penanganan pengungsi yang integratif. Dan saya berharap agar anggota TIMPORA berkontribusi dalam penanganan pengungsi sebagaimana semestinya,\u201d tutup Lilik.<\/p>\n

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota TIMPORA yang berasal dari berbagai instansi terkait. Hadir pula pejabat struktural Kemenkumham Aceh dan seluruh Kepala Kantor Imigrasi se-Aceh. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013 Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi kembali menyinggung permasalahan pengungsi Rohingya pada Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Kamis (24\/8\/2023) di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. \u201cSejak awal kita menilai penanganan pengungsi Rohingya ini harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, melibatkan semua pihak sesuai dengan tusi dari masing-masing lembaga,\u201d […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":62368,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[252,671,514,7239,1926,5987,1397,837,1954,840,274],"class_list":["post-62367","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-aceh","tag-ada","tag-belum","tag-ditakutkan","tag-masalah","tag-muncul","tag-penanganan","tag-pengungsi","tag-regulasi","tag-rohingya","tag-umum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2023\/08\/IMG-20230825-WA0002-e1692905209504.jpg?fit=700%2C466&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/62367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=62367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/62367\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/62368"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=62367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=62367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=62367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}