{"id":84463,"date":"2024-09-22T19:02:44","date_gmt":"2024-09-22T12:02:44","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=84463"},"modified":"2024-09-22T19:02:44","modified_gmt":"2024-09-22T12:02:44","slug":"dinyatakan-tms-oleh-kip-bustami-hamzah-ini-penzaliman-saya-akan-lawan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2024\/09\/22\/dinyatakan-tms-oleh-kip-bustami-hamzah-ini-penzaliman-saya-akan-lawan\/","title":{"rendered":"Dinyatakan TMS Oleh KIP, Bustami Hamzah: Ini Penzaliman, Saya Akan Lawan!"},"content":{"rendered":"

INFOACEH.NET, BANDA ACEH<\/strong> –Pasangan bakal calon Gubernur\/Wakil Gubernur Aceh Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi merespons keras terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menyatakan bahwa pasangan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ikut Pilkada 2024.<\/p>\n

Untuk itu, Bustami dan pasangannya Fadhil Rahmi akan melakukan perlawanan secara hukum, karena keputusan tersebut adalah bentuk penzaliman terhadap dirinya.<\/p>\n

Kata Bustami, keputusan KIP Aceh mengada-ngada, tidak objektif, dan cenderung hanya menguntungkan pihak tertentu saja.<\/p>\n

\u201cIni penzaliman bagi saya, karenanya saya akan melawan keputusan ini,\u201d ungkap Bustami Hamzah yang didampingi bacalon wakilnya, Fadhil Rahmi, Ahad (22\/09\/2024).<\/p>\n

Bentuk perlawanan yang akan dilakukan Om Bus dan Syech Fadhil\u2014panggilan akrab kedua tokoh ini\u2014adalah melaporkan keputusan KIP tersebut ke Panwaslih Aceh, menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, dan melaporkan serta menggugat seluruh komisioner KIP Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.<\/p>\n

Penggiringan Calon Tunggal<\/p>\n

Bustami Hamzah menilai keputusan TMS yang dikeluarkan oleh KIP Aceh tersebut adalah bentuk penggiringan untuk menciptakan calon tunggal Cagub\/Cawagub Aceh dalam Pilkada 2024.<\/p>\n

\u201cIni rencana \u2018busuk\u2019 yang sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu untuk membuat Pilgub Aceh hanya ada calon tunggal,\u201d papar mantan Pj Gubernur Aceh ini.<\/p>\n

Upaya penggiringan ke arah calon tunggal tersebut sudah dibuktikan saat hendak melakukan penandatangan kesepakatan MoU Helsinki 10 September 2024, tapi tidak diberi kesempatan oleh pimpinan DPRA. Alasannya, Bustami tidak membawa pasangannya ke gedung dewan.<\/p>\n

\u201cSaya tidak diizinkan melakukan tanda tangan karena tidak membawa pasangan saya, Tu Sop. Logikanya, bagaimana cara membawa orang yang sudah meninggal ke gedung dewan. Aneh bukan?\u201d ujar Bustami sambil geleng-geleng kepala.<\/p>\n

Dalam sidang paripurna tersebut juga disampaikan bahwa DPRA akan melaksanakan acara yang sama pada kesempatan yang lain kepada Paslon Bustami setelah Bustami mendapatkan calon Wakil Gubernur. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan hingga sampai batas waktu yang ditetapkan.<\/p>\n

Berkaca dari kasus itu, Bustami menilai bahwa cara-cara seperti itu adalah \u201ckelas murahan\u201d.<\/p>\n

Mereka telah menunjukkan praktek \u201cmenghalalkan\u201d segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.<\/p>\n

\u201cSekarang, saya harus katakan bahwa saya hamba Allah yang tidak menyerah dan takut kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Insya Allah, Allah bersama kita,\u201d tutup Bustami.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

INFOACEH.NET, BANDA ACEH –Pasangan bakal calon Gubernur\/Wakil Gubernur Aceh Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi merespons keras terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menyatakan bahwa pasangan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ikut Pilkada 2024. Untuk itu, Bustami dan pasangannya Fadhil Rahmi akan melakukan perlawanan secara hukum, karena keputusan tersebut adalah bentuk penzaliman terhadap […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":84464,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[92],"tags":[],"class_list":["post-84463","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2024\/09\/IMG-20240922-WA0051.webp?fit=700%2C505&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/84463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=84463"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/84463\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/84464"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=84463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=84463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=84463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}