{"id":95584,"date":"2025-05-02T16:11:36","date_gmt":"2025-05-02T09:11:36","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=95584"},"modified":"2025-05-02T16:11:36","modified_gmt":"2025-05-02T09:11:36","slug":"dprk-aceh-selatan-dinilai-mandul-fungsi-legislasi-sudah-8-bulan-tatib-belum-selesai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/05\/02\/dprk-aceh-selatan-dinilai-mandul-fungsi-legislasi-sudah-8-bulan-tatib-belum-selesai\/","title":{"rendered":"DPRK Aceh Selatan Dinilai Mandul Fungsi Legislasi, Sudah 8 Bulan Tatib Belum Selesai"},"content":{"rendered":"<p><strong>Infoaceh.net, TAPAKTUAN<\/strong> &#8212; Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan melekat tiga fungsi utama yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi pengawasan.<\/p>\n<p>Namun, sejak dilantik 2 September 2024 lalu hingga saat ini tidak ada satu qanun daerah pun yang berhasil dikerjakan dan dituntaskan, bahkan mirisnya lagi sampai saat ini tata tertib (Tatib) <a href=\"https:\/\/infoaceh.net\/tag\/dprk-aceh-selatan\/\">DPRK Aceh Selatan<\/a> periode 2024-2029 juga belum disahkan.<\/p>\n<p>Sehingga secara jujur dapat dikatakan hingga saat DPRK Aceh Selatan saat ini masih mandul fungsi legislasi.<\/p>\n<p>Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) Fadhli Irman, Jum&#8217;at (2\/5\/2025).<\/p>\n<p>Menurut Fadhli Irman, sebagai representasi rakyat yang digaji dan diberikan berbagai fasilitas oleh negara melalui uang rakyat, tentunya DPRK Aceh Selatan diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan daerah.<\/p>\n<p>Namun, sungguh disayangkan jangankan bicara kerja lebih maksimal, bicara tata tertib DPRK yang merupakan acuan dasar dalam bekerja juga belum disahkan.<\/p>\n<p>&#8220;Di daerah lain di Aceh tata tertib DPRK itu sudah disahkan sejak tahun lalu, namun sangat disayangkan DPRK Aceh Selatan justru mengalami keterlambatan. Sudah 8 bulan sejak dilantik namun tata tertib DPRK sendiri saja tak berhasil dituntaskan, apalagi yang lainnya.<\/p>\n<p>Apakah selama ini kerja para wakil rakyat kita hanya sebatas koar-koar pencitraan sembari menikmati gaji dan fasilitas keuangan yang diberikan negara, sungguh memilukan,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>Padahal, kata Irman, banyak agenda-agenda legislasi lainnya yang seyogya harus disegerakan untuk mengeluarkan Aceh Selatan dari kondisi fiskal yang semakin memprihatinkan.<\/p>\n<p>Misalkan, Kabupaten Aceh Selatan saat ini memerlukan beberapa produk legislasi seperti qanun Pendapatan Asli Daerah (PAD), qanun investasi berkelanjutan, qanun BUMD dan lain-lain yang menjadi dasar hukum untuk menyelamatkan keuangan daerah Aceh Selatan yang makin memprihatinkan, apalagi saat ini dihadapkan dengan kebijakan nasional terkait efesiensi anggaran.<\/p>\n<p>Kata Irman, pernyataan-pernyataan bernuansa pencitraan yang dilontarkan DPRK Aceh Selatan terkesan hambar di mata publik, jika fungsi utamanya saja tak mampu dijalankan. Sehingga kesannya, DPRK Aceh Selatan seperti &#8220;air beriak tapi tak dalam&#8221;.<\/p>\n<p>Bahkan, tak heran jika publik hari ini pesimis terhadap kinerja para wakil rakyat di parlemen, termasuk soal fungsi pengawasan yang dilakukan dengan membentuk pansus yang justru dinilai hanya berakhir dengan cawe-cawe semata, tanpa adanya rekomendasi yang bermakna untuk perbaikan Aceh Selatan nantinya.<\/p>\n<p>Irman mengatakan, ketidakmampuan DPRK Aceh Selatan dalam menjalankan fungsinya dengan maksimal bisa jadi dikarenakan kurangnya produktivitas, tidak efektifnya proses legislasi dan penentuan prioritas yang tidak tepat.<\/p>\n<p>Namun, di balik semua itu bisa saja karena kurangnya kualitas dan kapasitas para wakil rakyat, atau dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang dipaksakan mengingat sudah jadi rahasia umum bahwa biaya pemilu lalu mungkin begitu besar dikeluarkan.<\/p>\n<p>&#8220;Perlu diingat wakil rakyat digaji dan diberikan fasilitas dari uang negara yang bersumber dari rakyat sudah semestinya menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Jangan sampai DPRK hanya sebatas bicara bagi-bagi tumpuk atau proyek bertajuk pokir semata, tanpa adanya kinerja nyata untuk membangunan Aceh Selatan tercinta,&#8221; pungkasnya.<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/95584?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/apps\/pdf-print\/images\/print.png?ssl=1\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Menurut Fadhli Irman, sebagai representasi rakyat yang digaji dan diberikan berbagai fasilitas oleh negara melalui uang rakyat, tentunya DPRK Aceh Selatan diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan daerah.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":95588,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[92],"tags":[10369,12716],"class_list":["post-95584","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-aceh-selatan","tag-dprk-aceh-selatan"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/05\/WhatsApp-Image-2025-05-02-at-16.01.42.jpeg?fit=640%2C480&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/95584","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=95584"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/95584\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/95588"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=95584"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=95584"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=95584"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}