{"id":99950,"date":"2025-05-28T21:47:19","date_gmt":"2025-05-28T14:47:19","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=99950"},"modified":"2025-05-28T21:47:19","modified_gmt":"2025-05-28T14:47:19","slug":"wagub-fadhlullah-tegaskan-tak-ada-lagi-kata-merdeka-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/05\/28\/wagub-fadhlullah-tegaskan-tak-ada-lagi-kata-merdeka-aceh\/","title":{"rendered":"Wagub Fadhlullah Tegaskan Tak Ada Lagi Kata “Merdeka Aceh”"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, Infoaceh.net<\/strong> \u2014 Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fad menegaskan bahwa narasi separatisme bukan lagi bagian dari realitas politik Aceh.<\/p>\n

Hal itu ia sampaikan saat melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Hasan Nasbi, di Jakarta, Senin (28\/5\/2025).<\/p>\n

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Komunikasi Kepresidenan Gedung Pramuka, Jakarta Pusat, tersebut membahas percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dinilai sudah tak lagi sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi terkini.<\/p>\n

\u201cKami ingin tegaskan, tidak ada lagi wacana \u2018Merdeka Aceh\u2019. Yang ada adalah semangat kolektif membangun Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,\u201d tegas Fadhlullah dalam pertemuan itu.<\/p>\n

Wagub Aceh hadir bersama Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man, Sekjen Partai Aceh Aiyub Abbas, sejumlah anggota DPRA dan Wali Kota Subulussalam M Rasyid Bancin sebagai bentuk representasi lintas elemen politik dan masyarakat Aceh.<\/p>\n

Menurut Fadhlullah, revisi UUPA menjadi kebutuhan mendesak agar otonomi Aceh bisa berjalan lebih efektif dan kontekstual dengan tantangan zaman.<\/p>\n

\u201cSudah hampir 20 tahun pasca-MoU Helsinki, namun Aceh masih berkutat dengan kemiskinan dan ketimpangan. Revisi ini bukan untuk menambah kewenangan, tapi untuk memperkuat implementasi otonomi yang selama ini belum maksimal,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KKK Hasan Nasbi menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi penghubung substansi kebijakan antara daerah dan pemerintah pusat.<\/p>\n

\u201cPeran kami memang tidak di panggung depan, tapi kami memastikan narasi, regulasi, dan substansi kebijakan daerah seperti usulan revisi UUPA ini mendapat perhatian serius,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap perubahan regulasi harus dibingkai dengan norma konstitusional dan mempertimbangkan sensitivitas antar lembaga serta publik.<\/p>\n

\u201cMisalnya usulan zakat sebagai pengurang pajak atau pengaturan lalu lintas barang dan jasa, harus dibahas dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif,\u201d jelas Hasan.<\/p>\n

Beberapa poin penting yang diusulkan dalam revisi UUPA antara lain: Penyesuaian pasal-pasal terkait kewenangan khusus Aceh, Penguatan otoritas fiskal daerah melalui optimalisasi Dana Otonomi Khusus, Penyelarasan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, Akses perdagangan lintas batas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.<\/p>\n

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Aceh dan Pemerintah Pusat memiliki komitmen bersama untuk menyempurnakan kerangka hukum otonomi Aceh demi mendorong kesejahteraan rakyat dan memperkokoh integrasi nasional.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cKami ingin tegaskan, tidak ada lagi wacana \u2018Merdeka Aceh\u2019. Yang ada adalah semangat kolektif membangun Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,\u201d tegas Fadhlullah dalam pertemuan itu.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":99951,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[252,12663,12680,12702,5050,12226,12884,1396,17825,17827,17824,12778,7639,17822,12664,12473,12025,17823,4797,3146,761,17826],"class_list":["post-99950","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-aceh","tag-aiyub-abbas","tag-ampon-man","tag-dek-fad","tag-ekonomi-aceh","tag-fadhlullah","tag-hasan-nasbi","tag-jakarta","tag-kantor-komunikasi-kepresidenan","tag-kebijakan-fiskal-aceh","tag-kkk","tag-mou-helsinki","tag-nkri","tag-otonomi-khusus","tag-partai-aceh","tag-pemerintahan-aceh","tag-revisi-uupa","tag-separatisme","tag-subulussalam","tag-utama","tag-uupa","tag-zakat-sebagai-pengurang-pajak"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/05\/WhatsApp-Image-2025-05-28-at-19.33.54-e1748443419204.jpeg?fit=800%2C535&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/99950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=99950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/99950\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/99951"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=99950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=99950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=99950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}