Hal tersebut, kata Nova, bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, serta Pasal 3 dan 6 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
Selain itu, aplikasi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh yang berdampak kepada kekacauan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan dapat menimbulkan konflik horizontal (chaos).
“Munculnya aplikasi ini telah menuai berbagai bentuk protes di kalangan masyarakat dan media social, baik secara pribadi maupun kelembagaan yang dapat mengancam kerukunan umat beragama (a threat to religious harmony) di Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” bunyi surat Nova.
Berkenaan dengan hal di atas, Nova Iriansyah atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh minta kepada pihak Google untuk segera menutup aplikasi tersebut secara permanen.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Wali Nanggroe Aceh, Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh dan Ketua MPU Aceh. (IA)
