Presiden: Jangan Biarkan Kasus Positif Covid-19 di Aceh Terus Melonjak
Jika pemerintah daerah ingin membuka sebuah wilayah atau sektor, Presiden menegaskan agar terlebih dahulu dilakukan tiga hal yakni prakondisi, penentuan waktu, dan penentuan sektor prioritas.
“Kalau ini secara ketat kita kerjakan, Insya Allah yang namanya angka kasus di Provinsi Aceh ini akan terus bisa diperkecil dan kemudian bisa hilang,” imbuhnya.
Sementara itu, berkaitan dengan sektor ekonomi, Presiden kembali mengimbau agar kepala daerah pandai mengendalikan “gas dan rem” karena pandemi Covid-19 juga telah mengganggu produksi, suplai, dan permintaan.
Presiden berharap kondisi perekonomian nasional bisa pulih pada kuartal ketiga setelah pada kuartal kedua mengalami minus 5,3 persen.
“Kita Slhamdulillah di kuartal pertama kemarin berada di posisi 2,97 (persen) tapi di kuartal yang kedua karena kita melakukan PSBB, kita jatuh di minus 5,3 persen. Kita harapkan di kuartal ketiga ini insyaallah kita harus lebih baik dari kuartal yang pertama sehingga ekonomi kita bisa kita ungkit untuk naik kembali,” ungkapnya.
Untuk mengungkit kembali perekonomian tersebut, Presiden mendorong agar para kepala daerah memastikan bantuan-bantuan sosial dan stimulus ekonomi berjalan dengan baik.
Bantuan tersebut antara lain BLT Desa, Bansos Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, hingga Banpres Produktif yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi kemarin di Istana Negara.
“Banpres Produktif yang kita berikan kepada usaha mikro dan kecil sebesar Rp 2,4 juta langsung ke rekening-rekening mereka, kita berikan ke 12 juta pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diberikan. Ini kita harapkan bisa menjadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kita kembali normal,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar angka positif Covid-19 di Aceh bisa dikendalikan dengan menerapkan sejumlah strategi, antara lain strategi intervensi berbasis lokal yang dinilainya paling efektif.
“Memang strategi yang paling pas dari beberapa provinsi, kabupaten/kota yang melakukan adalah strategi intervensi berbasis lokal. Jadi PSBB di tingkat kampung, PSBB di tingkat desa, itu yang paling gampang untuk dikelola manajemennya,” pungkasnya. (IA)
