Presiden: Jangan Biarkan Kasus Positif Covid-19 di Aceh Terus Melonjak
Banda Aceh — Pandemi Covid-19 yang melanda 215 negara di dunia masih berlangsung hingga hari ini, di mana 23,8 juta orang dinyatakan positif terpapar virus tersebut dengan kematian mencapai lebih dari 816 ribu jiwa. Di Provinsi Aceh sendiri, hingga hari ini ada 1.241 kasus positif Covid-19.
Saat memberikan pengarahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (25/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar angka kasus positif di Provinsi Aceh tidak bertambah lagi. Presiden mengimbau agar penerapan protokol kesehatan terus digaungkan kepada masyarakat.
“Mumpung masih dalam jumlah yang kecil, Pak Pangdam, Kapolda, agar Gubernur di-back up betul yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah sering saya sampaikan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun dan berdesakan. Ini harus diulang-ulang terus agar masyarakat kita tahu betapa sangat bahayanya kalau kita tidak pakai masker, kalau kita berkerumun dalam jumlah yang banyak,” jelas Presiden.
Turut mendampingi Presiden saat memberikan arahan antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hassanudin, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud dan Wakajati Aceh, Hermanto.
Menurut Presiden, kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan merupakan kunci sebelum vaksinasi nanti bisa dilakukan. Indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen 290 juta vaksin Covid-19 dari sejumlah negara.
“Insya Allah ini kita sudah mendapatkan komitmen dari Uni Emirat Arab, dari China, totalnya 290 juta vaksin yang kita harapkan nanti insyaallah sebagian besar nanti diproduksi di Indonesia, sebagian diproduksi di luar negeri. Kita harapkan nanti Insya Allah di bulan Januari sudah mulai kita vaksinasi,” tuturnya.
Kepala Negara menjelaskan, ancaman Covid-19 yang belum berakhir ini mengharuskan manajemen krisis terus dilakukan di setiap unit manajemen.
Jika pemerintah daerah ingin membuka sebuah wilayah atau sektor, Presiden menegaskan agar terlebih dahulu dilakukan tiga hal yakni prakondisi, penentuan waktu, dan penentuan sektor prioritas.
“Kalau ini secara ketat kita kerjakan, Insya Allah yang namanya angka kasus di Provinsi Aceh ini akan terus bisa diperkecil dan kemudian bisa hilang,” imbuhnya.
Sementara itu, berkaitan dengan sektor ekonomi, Presiden kembali mengimbau agar kepala daerah pandai mengendalikan “gas dan rem” karena pandemi Covid-19 juga telah mengganggu produksi, suplai, dan permintaan.
Presiden berharap kondisi perekonomian nasional bisa pulih pada kuartal ketiga setelah pada kuartal kedua mengalami minus 5,3 persen.
“Kita Slhamdulillah di kuartal pertama kemarin berada di posisi 2,97 (persen) tapi di kuartal yang kedua karena kita melakukan PSBB, kita jatuh di minus 5,3 persen. Kita harapkan di kuartal ketiga ini insyaallah kita harus lebih baik dari kuartal yang pertama sehingga ekonomi kita bisa kita ungkit untuk naik kembali,” ungkapnya.
Untuk mengungkit kembali perekonomian tersebut, Presiden mendorong agar para kepala daerah memastikan bantuan-bantuan sosial dan stimulus ekonomi berjalan dengan baik.
Bantuan tersebut antara lain BLT Desa, Bansos Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, hingga Banpres Produktif yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi kemarin di Istana Negara.
“Banpres Produktif yang kita berikan kepada usaha mikro dan kecil sebesar Rp 2,4 juta langsung ke rekening-rekening mereka, kita berikan ke 12 juta pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diberikan. Ini kita harapkan bisa menjadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kita kembali normal,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar angka positif Covid-19 di Aceh bisa dikendalikan dengan menerapkan sejumlah strategi, antara lain strategi intervensi berbasis lokal yang dinilainya paling efektif.
“Memang strategi yang paling pas dari beberapa provinsi, kabupaten/kota yang melakukan adalah strategi intervensi berbasis lokal. Jadi PSBB di tingkat kampung, PSBB di tingkat desa, itu yang paling gampang untuk dikelola manajemennya,” pungkasnya. (IA)
